Menyoal Peran Pemprov Sumbar dalam Penanganan Kumuh

Cerita Sumatra Barat Pemda Comments (0) View (572)

Desain tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah memperbaiki kesejahteraan penduduk perkotaan melalui penanganan dan pencegahan kumuh dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dan peran pemerintah. Tujuan tersebut sesuai dengan visi membentuk masyarakat di perkotaan untuk hidup di permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Namun dari sekian banyak isu strategis implementasi, ada analisa ihwal wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang dirasakan masih belum maksimal. Khususnya tentu saja, dalam proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Kesimpulan itulah yang akhirnya menelurkan enam kesepakatan dan rekomendasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provinsi Sumatra Barat, pada kegiatan menjelang lokakarya di pertengahan Oktober lampau. Tema yang diangkat saat itu adalah inventarisasi potensi kolaborasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang diadakan Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumbar. Para peserta terdiri dari seluruh satker bidang Cipta Karya se-Sumbar, Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Kota lokasi dampingan Program Kotaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi, PT Pelabuhan Indonesia II Sumbar, swasta lainnya terkait Corporate Social Responsibility (CSR) seperti PT Semen Padang, koordinator kota, asisten mandiri Program Kotaku, serta berbagai kelompok peduli setempat.

Poin keenam kesepakatan dan rekomendasi menekankan pada rencana membentuk sebuah wadah komunikasi para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Sumbar. Media tersebut untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan semua potensi di tingkat provinsi dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Serta merta Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar merangkap Biro Kerja Sama Pembangunan memfasilitasi pembentukan wadah sejenis sekretariat bersama yang tengah dibahas.Maklum, sederet regulasi memang mengharuskan pemerintah daerah untuk turut andil dalam bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Yang kembali diundang hadir dalam pembahasan wadah tersebut adalah Satker PKP, Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Penyehatan (PSPLP), Satker Air Minum, Satker Pengadaan Perumahan, Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengendalian (Randal), OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bappeda, Keuangan, Pendidikan, dan lainnya), dan Tim Kotaku Provinsi Sumatra Barat. Mereka semua membahas isu strategis bidang PKP dan masukan tentang peran wadah komunikasi tersebut di masa mendatang.

Dalam pembahasan mengemuka isu ketersediaan lahan, sinergi data, peran serta  proaktif pemerintah kabupaten kota, dan serah terima aset terbangun. Keempat topik tersebut diterjemahkan sebagai aksi kolaborasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Sumbar.

Agenda lain yang muncul dalam pembahasan adalah inventarisasi semua data dan potensi bidang PKP serta pencegahan plus peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Setelah menyepakati isu-isu strategis bidang PKP, rapat juga membahas sosialisasi isu dengan metode penyebarluasan kampanye penanganan kumuh. Bila langkah pemda tersebut menjadi prosedur dan dilaksanakan secara masif, bisa ditebak aksi kolaborasi akan selalu menjadi solusi. Sumbar membuktikannya. [Sumbar]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Hendri Matias, Tenaga Ahli Komunikasi, KMW Kotaku Provinsi Sumatra Barat

Editor: Epn

0 Komentar