Beranda Warta Cerita Belajar Kearifan Warga dalam Penanganan Pascagempa di Yogyakarta

Belajar Kearifan Warga dalam Penanganan Pascagempa di Yogyakarta

Cerita Pascabencana DIY Rekompak Palu Sigi Donggala Sulteng Comments (0) View (477)

Sejumlah personel Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdiri atas Kepala Dinas (Kadis) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), para Kadis dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 20-23 Desember 2018 lalu. Kegiatan yang difasilitasi oleh Ketua Harian Pusat Komando Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR itu bertukar pengalaman, khususnya soal kecepatan Pemerintah DIY dan juga kearifan lokal masyarakatnya dalam menangani bencana gempa dan erupsi Merapi.

Masyarakat DIY tak bisa melupakan gempa bumi 5,9 SR pada 27 Mei 2006 silam. Episentrum gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul itu terasa di semua kabupaten, seperti Sleman, Kulonprogo, Yogyakarta, Kunung Kidul, dan Bantul. Korban gempa mencapai 5.048 warga meninggal dunia, 175.671 unit rumah rusak berat, 101.082 rusak sedang, dan 151.919 rusak ringan. Dalam rentang waktu 30 November 2006 hingga 10 Agustus 2007, atau 253 hari, warga dan Pemerintah DIY berhasil membangun 144.034 unit hunian tetap (Huntap), yang berarti juga sekitar 570 unit rumah per hari.

Kecepatan pembangunan Huntap itu membuat Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang Sulteng Immam Algazali sedikit ragu. Namun melalui proses diskusi dan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bantul dan Sleman, keraguan tersebut terjawab. Dukungan Pemerintah DIY dan kearifan lokal masyarakat melalui mekanisme gotong royong menjadi kata kunci kecepatan pembangunan Huntap.

Dalam sesi dialog dengan pimpinan OPD Provinsi Sulteng dan Kota Palu, Sigi, Donggala, Kepala Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY M. Mansyur mengatakan, pemberdayaan masyarakat sangat dikedepankan. Begitu pula prinsip-prinsip gotong royong dengan prioritas masyarakat miskin. Sejumlah fakta dan data yang dipaparkan pada sesi dialog itu diverifikasi melalui kunjungan lapangan. Tim Kementerian PUPR, yang dikoordinasi langsung oleh Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Mita Dwi Aprini, memilih lokasi pertama Huntap Karang Kendal Desa Umbulharjo, Huntap Pagerjurang Dusun Kaliadem serta Huntap Gondang 2 Desa Wukirsari. Ketiganya di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, yang berjarak sekira 29 km dari Kota Yogyakarta.

Perjalanan diteruskan ke Kabupaten Bantul, tepatnya ke Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, yang berjarak sekitar 20 km dari selatan Kota Yogyakarta. Terakhir, dialog dengan warga RW 7 Gemblakan Bawah, Kelurahan Suryatmajan, di bantaran Kali Code Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur DIY Pascabencana

Sebagaimana pascabencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala, bantuan mengalir deras dari dalam dan luar negeri. Demikian halnya di Yogyakarta. Untuk kepentingan penanganan pascagempa, khususnya pendistribusian bantuan masa darurat, serta menghadapi transisi dan tahap rekonstruksi, Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaGempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006. Pergub DIY ini menjadi payung hukum dalam penanganan pascabencana, khususnya dalam menghadapi fase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti pembangunan Huntap sampai pada persoalan desain konstruksi dan desain kawasan.

Melalui peraturan gubernur, disahkan struktur organisasi satuan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa bumi Provinsi DIY. Dalam Pergub DIY itu dijelaskan tahapan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pascagempa bumi di DIY mencakup persiapan program, penyiapan masyarakat, perencanaan masyarakat, penyiapan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan. Biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah masyarakat korban bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DIY diperuntukkan bagi korban gempa dengan kriteria rumah roboh atau rusak berat, terdaftar dalam kelompok masyarakat (Pokmas) dan telah mendapat persetujuan dari bupati/wali kota di wilayah.

Model pendekatan untuk seluruh proses pelaksanaan rehabilisasi dan rekonstruksi pascabencana di DIY memakai pendekatan partisipasi dengan pendekatan pembangunan berpusat pada masyarakat atau community-based development, melalui konsep dan strategi penanganan program, yang disebut dengan Rehabilitasi, Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas atau Rekompak. Guna menopang pembangunan masa rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah DIY pada tahun anggaran 2006 menggunakan dana bersumber dari Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua program pembangunan DIY di-redesain sesuai kebutuhan penanganan pascabencana.

Sejumlah kebijakan yang bersifat diskresi juga menjadi pilihan di tingkat kabupaten. Sebagai daerah yang paling merasakan dampak gempa, Bupati Bantul misalnya, mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 11 B Tahun 2006 tentang Pembebasan Pungutan Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah dan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul.

Kawasan Rawan Bencana Bebas Hunian

Masyarakat DIY tak saja menghadapi persoalan gempa, tapi juga persoalan semburan lahar dan awan panas yang menyembul dari muntahan lahar Gunung Merapi. Untuk itu ditetapkan Kawasan Rawan Bencana Kategori Satu (KRB 1) jaraknya sejauh 8 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Masalahnya di kawasan itu terdapat banyak perkampungan warga. Solusinya warga harus direkolasi. Apakah masyarakat bersedia? Di situ masalahnya. Namun, Pemprov DIY membuat sejumlah kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga warga bersedia direlokasi.

Jika warga bersedia direlokasi, tanah milik yang ada di zona KRB tetap menjadi milik warga sepanjang tanah tersebut hanya digunakan untuk lahan pertanian, bukan hunian. Warga juga mendapat sertifikat gratis di lahan pertanian tersebut. Jika bersedia pindah, Pemerintah Sleman bersedia membebaskan lahan untuk kawasan Huntap. Warga juga mendapatkan sertifikat gratis di kawasan Huntap pilihannya. Pemerintah DIY secara tegas menyampaikan kepada warga bahwa KRB hanya diperuntukkan bagi lahan pertanian bukan hunian. Untuk itu pemerintah tidak memberi fasilitas umum, seperti listrik, air minum dan utilitas kawasan lainnya di KRB. Sebelum gempa dan erupsi Merapi, warga yang bermukim di zona KRB 1 umumnya belum memiliki sertifikat.   

Membangun Huntap Secara Partisipatif

Warga di kaki Gunung Merapi terbilang paling nelangsa. Trauma gempa 27 Mei 2006 rasanya belum hilang. Lalu, pada Jumat 5 November 2010, mereka kembali diterpa muntahan lahar Merapi. Meski begitu, mereka tetap tegar menghadapi bencana alam. Belum lagi masalah lain muncul. Sejumlah desa di Kecamatan Cangkringan harus direlokasi karena dekat dengan radius muntahan lahar dingin. Apakah masyarakat bersedia direlokasi?

Hasil dialog dengan warga di Huntap Karang Kendal Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman bersama sejumlah pimpinan OPD dari Palu, Sigi, dan Donggala terungkap, warga bersedia pindah ke Huntap karena adanya pengertian dari warga, ditambah solusi terbaik yang diberikan pemerintah. Sejumlah warga di Huntap Karang Kendal, misalnya, membentuk Pokmas lalu membeli sendiri secara patungan lahan relokasi senilai Rp 30.000 per meter persegi. Kemudian pemerintah mengganti tanah tersebut menjadi Rp 70.000 per meter.

Berikutnya melalui APBN setiap warga mendapat bantuan stimulan sebesar Rp 30 juta per unit rumah seluas 100 meter persegi, dengan tipe bangunan rumah 36. Untuk kepentingan fasilitas umum dan sosial, pemerintah (melalui APBN) memberi dana Rp 50 juta per unit rumah dengan luas lahan 50 meter persegi. Dana ini diakumulasikan kembali oleh Pokmas untuk membangun sarana fasilitas umum dan sosial. Hitungan per unit Huntap adalah berbasis Kepala Keluarga (KK). Misalnya, jika dalam satu rumah terdapat 2 atau 3 KK, yang dihitung adalah 1 KK per unit rumah.

Sementara untuk Kabupaten Bantul tidak terdapat relokasi karena hanya terjadi gempa bumi. Di sana tak ada penetapan KRB. Setiap warga yang rumahnya hancur dan rusak berat rata-rata mendapat bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta per unit rumah. Dana itu untuk pembangunan kembali rumah yang rusak berat. Sejumlah material bekas juga masih digunakan. Satu hal menarik di Bantul, seperti diceritakan oleh Lurah Sumbermulyo Ani Widayani, warga yang mengungsi karena rumahnya hancur tetap dimasukkan dalam Pokmas dan rumahnya dibangun secara gotong-royong oleh kerabat dan tetangganya.

Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga donor yang akan berkontribusi membangun Huntap korban gempa di wilayah DIY, nilai bangunannya tak boleh melebihi Rp 15 juta. Ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur DIY. Jika dihitung, biaya huntap Rp 15 juta itu tak mungkin bisa terbangun rumah tipe 36 sekalipun. Namun, fakta yang disaksikan secara langsung, rumah itu bisa didirikan. Apa resepnya? Menurut Kepala Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY M. Mansyur, yang dikedepankan adalah kearifan lokal masyarakat DIY. Yakni, gotong royong.

Partisipasi juga diberikan oleh tukang yang dilibatkan dalam pembangunan Huntap. Lurah Sumbermulyo, Kabupaten Bantul Ani Widayani dalam paparannya mengatakan, tukang juga berswadaya membangun Huntap. Bahkan, mereka bersedia dibayar setengah. “Para tukang itu mau berswadaya karena adanya keprihatinan bersama,” tutur Lurah Ani, penuh semangat.

Bantuan Rp 15 juta oleh Pemerintah DIY dipandang sebagai stimulan. Gubernur DIY bahkan menghimbau warganya untuk menggunakan kembali material bekas reruntuhan rumah yang masih bisa digunakan. Demikian halnya pembangunan Huntap, dilakukan secara gotong royong. Anggota Pokmas bermusyawarah dan bersepakat menetapkan urutan prioritas pembangunan Huntap. Mereka membuat sejumlah kriteria. Misalnya, diprioritaskan yang paling rentan dan miskin di antara anggota Pokmas. Dengan pendekatan seperti itu, dalam rentang 253 hari, warga dan Pemerintah DIY mampu membangun 144.034 unit Huntap, atau rata-rata 570 unit rumah per hari.

Warga juga diberi kebebasan untuk membentuk Pokmas, berisi 5-15 orang. Dalam Pokmas ada aturan bersama: dana stimulan bantuan rumah tak boleh dipegang oleh calon pemilik Huntap, melainkan oleh bendahara. Mereka membuka rekening, sementara mekanisme pencairan uang di bank harus memakai spesimen yang diteken oleh tiga orang: koordinator, sekretaris, dan bendahara. Ada sanksi tanggung renteng jika anggota melanggar komitmen yang disepakati dalam aturan bersama.

Proses pembangunan Huntap maupun penetapan kawasan hunian difasilitasi oleh fasilitator yang direkrut oleh Pemerintah DIY. Para fasilitator dengan latar belakang keilmuan yang berbeda juga dikelompokkan dalam satu tim fasilitator, yang bertanggung jawab memfasilitasi 20-30 Huntap (per tim). Para fasilitator ini yang mendiseminasikan konstruksi rumah tahan gempa kepada para penyintas, sesuai Pergub DIY. Fasilitator juga memfasilitasi warga membuat kontrak sosial berupa aturan bersama pembangunan rumah dan kawasan Huntap.

Di Huntap Karang Kendal Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan, misalnya: pertama, menyepakati pengembangan bangunan ke depan maksimun 2 meter. Kedua, tirisan air hujan jatuh di lahan sendiri. Ketiga, pengembangan bangunan ke belakang maksimum 3 meter. Keempat, rumah tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain. Kelima, tidak boleh memelihara anjing di lokasi Huntap. Keenam, memelihara unggas harus dikandangkan. Ketujuh, warga sanggup memelihara dan mengolah sampah di lingkungan rumah-masing-masing. Kedelapan, untuk pengembangan bangunan, warga sanggup menggunakan standar rumah tahan gempa. Kesembilan, warga sanggup menghijaukan kawasannya.

Apapun desain bentuk rumah, tetap harus patuh pada kaidah rumah konstruksi tahan gempa. Misalnya, pondasi, slof, kolom dan ring balok harus saling mengikat; Mendahulukan pendirian struktur bangunan sebelum batu bata atau batako disusun; serta, hasil akhir pembangunan Huntap harus disertifikasi tahan gempa. Penetapan kawasan hunian juga dilakukan secara partisipatif. AntarPokmas bisa mencari satu kawasan hunian untuk didirikan Huntap. Bahkan, desain kawasan hunian juga dilakukan secara partisipatif. Masyarakat bermusyawarah untuk menetapkan arah mata jalan sesuai kontur kawasan juga penetapan kawsan ruang terbuka. Mereka juga berunding menentukan titik lokasi rumah. Hasil musyawarah itu akan dituangkan dalam bentuk site plan oleh fasilitator.

Berikutnya Fasilitator dengan latar belakang teknik planologi, artisitektur dan sipil akan membuat desain gambar tiga dimensi dengan menunjukkan detail rencana pembangunan kawasan perumahan Huntap berdasarkan site plan yang disepakati. Juga membuat DED dan RAB. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan seperti jalan, drainase maupun kebutuhan dasar seperti air minum, listrik sanitasi dan lainnya akan dibiayai oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD.

Koordinasi dan Pengendalian

Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi pelaksanaan Program Rekompak, dilakukan kontrol dan pengendalian secara berjenjang. Mulai dari tingkat RT, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Hasil pengendalian berjenjang tersebut dibahas di tingkat provinsi—Kantor Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY—setiap Senin guna mengetahui kemajuan pekerjaan maupun solusi atas masalah yang dihadapi.

Respon dan Resolusi Pimpinan

Setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan maupun hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan Huntap di DIY, dicapai sejumlah resolusi yang akan dijadikan sebagai rencana tindak untuk penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi penanganan pascabencana di Kota palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

Pertama, perlu dikeluarkan Peraturan Gubernur Sulteng tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa Bumi, Likuifaksi, Tsunami di Kota Palu, Sigi dan Donggala agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terintegrasi dengan capaian yang terukur serta kebijakan penanganan melalui satu pintu.

Kedua, pemerintah kabupaten/kota harus secara tegas menetapkan bahwa kawasan zona merah, seperti kawasan bencana likuifaksi dan tsunami, tidak akan disediakan infrastruktur dasar penunjang kawasan, seperti air minum, listrik, drainase dan sarana jalan raya serta lainnya.

Ketiga, diusulkan model penanganan pasca bencana di Kota Palu, Sigi dan Donggala memakai pendekatan Program Rekompak. Untuk itu pelibatan masyarakat sebagai bentuk pendekatan pemberdayaan untuk membangkitkkan partisipasi warga, menjadi pertimbangan utama dalam penanganan masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Sementara itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk relokasi kawasan Huntap mempertimbangkan aksesibilitas agar terdapat kemudahan pengembangan usaha masyarakat.

Keempat, data korban bencana harus terverifikasi dan tervalidasi secara berkala dengan melibatkan masyarakat. Tujuannya agar diperoleh data yang akurat dan benar. Data akhir ditetapkan dalam bentuk surat keputusan oleh bupati dan wali kota.

Kelima, perlu disosialisasikan pula kepada masyarakat bahwa bantuan Huntap bukan mengganti kerugian, melainkan meringankan beban masyarakat. Dana bantuan sifatnya sebagai stimulan untuk penyelesaian pembangunan Huntap.

Keenam, harus terus dibangun koordinasi dialog secara rutin antarpemangku kepentingan di pemerintahan maupun antara pemerintah dan masyarakat. Dipertimbangkan pula pelibatan para ahli yang ada di universitas guna menyusun model desain rumah tahan gempa dan dengan estimasi alokasi pembiayaan.

Ketujuh, rekrutmen khusus fasilitator sosial perlu dipertimbangkan menggunakan potensi masyarakat lokal setempat. Sementara fasilitator teknik perlu ditetapkan kualifikasi khusus. [Sulteng]

 

Penulis: Tasrief Siara, Team Leader OSP 9 Provinsi Sulawesi Tengah

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.