Melangkah Pasti Menata Asri di Semanggi

Cerita Jawa Tengah Solo Surakarta Infrastruktur Comments (0) View (377)

Sungai Bengawan Solo adalah saksi bisu kumuh dimulai di Surakarta. Dari waktu ke waktu, sungai terpanjang di Pulau Jawa itu memotret dampak urbanisasi, saat penghuni baru—yang rata-rata bermata pencaharian sebagai pemulung—datang dan mematok bangunan sekadarnya untuk dihuni di bantaran. Alhasil, lokasi cekungan yang berada di bawah permukaan air sungai seperti Kelurahan Semanggi, Kecamatan Semanggi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu semakin sempurna kekumuhannya. Tak butuh lebih dari 10 menit hujan deras mengguyur, air langsung menggenangi wilayah.

Areal itu tampaknya membuat dahi Wali Kota Surakarta FX Rudyatmo berkerenyit. Namun dia tak mau tinggal diam. Rudy memutuskan memilih konsep urban rural, penataan tanpa menggusur warga yang tinggal di lahan ilegal pembentuk permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota, Kelurahan Semanggi ini memiliki luas kumuh sebesar 76,03 hektare dari total 359,5 Ha areal kumuh di Surakarta.

Kelurahan Semanggi sempat menyandang dua predikat: permukiman liar dan lokalisasi liar. Kompleks lokalisasi—yang sekarang sudah ditutup dan dilarang beroperasi lagi—bernama Pasar Silir itu bergabung dengan pasar ternak. Sebagian besar penghuni di sana pun adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tak terlalu peduli dengan lingkungannya. Tak heran, lengkap sudah emblem jorok di kampung tersebut.

Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Surakarta memilih areal Rukun Warga 23 Kelurahan Semanggi sebagai target lokasi penanganan kumuh. Lokasi tersebut lengkap bentuk kekumuhanya: banjir, bangunan tak teratur, yang sebagian besar bangunan ada di atas tanah ilegal, berdiri di atas milik Balai Besar Wilayah Sungai. RW 23 sebenarnya sudah masuk ke dalam perencanaan penanganan skala kawasan hasil memorandum program Pokja PKP yang dibagi menjadi tiga pemetaan: Segmen I di RW 7, Segmen II di RW 23, dan Segmen III ada di RW 4 dan 5.

Untuk Tahun Anggaran 2018, kegiatan baru bisa diselesaikan di Segmen I yaitu di RW 7. Pembangunan di lokasi tersebut didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Reguler senilai Rp 11 miliar, untuk pembuatan drainase, rumah pompa, dan ruang terbuka publik. Sementara dari APB Daerah II Kota Surakarta senilai Rp 1 miliar digunakan untuk pembangunan hunian sementara—dan nantinya hunian tetap—buat warga terdampak relokasi, tanaman hias, ruang terbuka publik, dan lampu jalan.

Dalam penyelesaian kegiatan Segmen I terdapat 18 kepala keluarga (KK) yang harus direlokasi. Mahklumlah, mereka mendirikan bangunan liar di atas drainase, yang menjadi penyebab utama banjir. Warga tak digusur, namun hanya ditata di lokasi permukiman yang lebih layak serta manusiawi. Masyarakat yang terkena dampak akan ditempatkan di tanah Pemerintah Kota Surakarta yang dikenal dengan HP 16, di RW 6 Semanggi. Namun karena penataan HP masih berproses, warga terdampak dari RW 7 ditempatkan dulu di hunian sementara yang dibangun pemkot untuk sebagai penampungan sementara.

Kiat Rudy bersama jajaran setempat sebagai nakhoda utama penanganan kumuh wilayah mendapat apresiasi. Langkah penataan kawasan Semanggi menyabet juara I dalam lomba Hari Habitat tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Memang, masih banyak pekerjaan penataan lingkungan di kawasan Semanggi ini. Walau begitu, masyarakat mengaku sudah merasakan hasil positif: tak ada lagi banjir. Konsep kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dijalankan Pokja PKP untuk mewujudkan mimpi warga bermukim di kawasan hunian layak serta bebas banjir perlahan mulai terwujud. Penataan ini masih akan terus berlangsung, sampai seluruh kawasan Semanggi tertata. Semoga. [Jateng]

Dokumentasi lainnya:

Sebelum Sesudah

 

Penulis: Ratna Tri Utami, Asisten Kota FIC Kota Surakarta, KMW Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor: Epn

0 Komentar