Larangan Berpolitik Aktif dalam Program Kotaku

Berita Surat Direktur PKP Comments (0) View (1709)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) secara serentak di seluruh Indonesia, penting menjaga netralitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), tidak diperkenankan bahkan dilarang digunakan untuk kepentingan partai politik. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Didiet Arief Akhdiat melalui Surat Direktur Nomor UM-01-11-CK/25 per 15 Januari 2019 tentang Larangan Berpolitik Aktif dalam Program Kotaku.

Dalam surat itu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Program Kotaku dengan segala kegiatan, forum dan simbol-simbolnya dilarang digunakan untuk kampanye partai politik.

Kedua, larangan berpolitik aktif bagi pelaku Program Kotaku dalam rangka menjaga, menjamin, dan memelihara integritas, kredibilitas, dan netralitas kelembagaan dan individu pendamping Program Kotaku,

Ketiga, larangan terlibat politik aktif ini berlaku untuk semua pelaku Program Kotaku, termasuk Satuan Kerja (Sakter), Konsultan, Fasilitator, Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)dan semua pihak yang bersangkutan,

Keempat, yang dimaksud dengan politik aktif, antara lain: (a) menjadi Bakal Calon/Calon Bupati/Wali Kota/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, (b) menjadi Calon Legislatif masuk dalam DCS maupun DCT, (c) menjadi Tim Sukses dalam Pemilukada dan Pileg, (d) menjadi Pengurus Harian Partai Politik.

Kelima, seluruh pelaku Kotaku dilarang menggunakan kegiatan, aset, fasilitas dan atribut Program Kotaku dalam kegiatan kampanye, pemberian dukungan atau pencalonan dalam Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan/atau Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupaun kabupaten/kota.

Keenam, bagi pelaku Kotaku yang termasuk dalam kriteria poin 3 tersebut di atas maka diharuskan untuk mengundurkan diri dari kedudukan dan posisinya sebagai pelaku Kotaku paling lambat 1 (satu) minggu sejak daftar calon tetap atau surat penugasan ditetapkan.

Ketujuh, bila tidak ada surat pengunduran diri dan ternyata terbukti di kemudian hari telah ikut dalam politik aktif maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh hak yang telah diterima, serta diproses lanjut secara administratif dan hukum perjanjian kerja.

Silakan download surat resminya di bawah ini.

0 Komentar