Beranda Warta Cerita KBIK Kotaku Binjai: Profesional Menjadi Kata Kunci

KBIK Kotaku Binjai: Profesional Menjadi Kata Kunci

Sumatra Utara Cerita KBIK Binjai Comments (0) View (161)

Permasalahan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi persoalan mendasar permukiman kumuh perkotaan, di mana pun. Satu cara mengatasinya adalah justru dengan mencegah kehadiran kumuh plus meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, khususnya untuk periode 2019. Namun tentu, upaya tersebut mesti sejalan dengan visi penataan permukiman untuk kabupaten atau kota layak huni, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, dan rencana pembangunan lainnya. Pemahaman dan dinamika di lapangan itulah yang diangkat menjadi tema utama melalui konsolidasi dan diskusi tematik dalam Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) Kota Binjai di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Binjai, Sumatra Utara, menjelang akhir tahun kemarin. KBIK National Slum Upgrading Program (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Binjai tersebut diikuti koordinator kota, asisten koordinator kota, dan tim fasilitator dengan jumlah total 22 orang, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Dalam sambutan pembukaan acara, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ridho Indah Purnama menekankan profesionalisme Tim Fasilitator NSUP - Program Kotaku Kota Binjai dalam melaksanakan tugas. Perolehan data di lapangan pun wajib valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya jelas, Indah menambahkan, data tersebut digunakan sebagai dasar dalam dokumen perencanaan untuk mewujudkan kota layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Lewat perhelatan KBIK ini, diharapkan para pesertanya mampu meningkatkan pemahaman kembali tentang NSUP dengan beragam kegiatannya. Sebut saja Bantuan Dana Investasi (BDI) Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK), kolaborasi, dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM). Mereka juga dituntut untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi pencapaian kegiatan berdasarkan periode triwulan kedua dan ketiga pelaksanaan di 2018. Sebagai pelaku di lapangan, para peserta pun harus meningkatkan pengetahuan tentang kualitas infrastruktur sesuai standar teknis serta kolaborasi yang efektif dan efisien dalam penganggaran. Dan menjelang akhir tahun, mereka diminta menyusun strategi pencapaian kegiatan untuk triwulan ke-IV 2018.

Sesuai alur pembahasan, Tim Fasilitator Program Kotaku Binjai mengkaji kembali hasil pencapaian kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dibahas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) personel tim fasilitator dan tindak lanjut penanganan permasalahan. Pertemuan kali ini diakhiri dengan pembahasan kualitas infrastruktur dan kolaborasi, sebelum mengkaji lebih mendalam soal penyusunan strategi pendampingan akhir tahun.

Kepala Bappeda Agustawan Karnajaya mengamini Indah. Dia merinci, selama ini penanganan permukiman kumuh rupanya belum menyentuh aspek bangunan gedung secara optimal. Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan di lokasi kawasan kumuh baru diprogramkan pada 2018. Alhasil, hingga penutupan tahun kemarin, penanganan permukiman kumuh dominan hanya menyentuh aspek jalan lingkungan dan drainase.

Kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD), Agustawan menambahkan, penting dalam perencanaan penanganan kumuh ini. Khususnya bila merujuk pada agenda pembangunan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Bebas Kumuh pada 2020. Kesiapan awal dalam berkolaborasi pun harus dilakukan secara komprehensif dan berkolaborasi demi akselerasi pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Agustawan optimistis, bahwa perencanaan berupa penataan skala kawasan yang sudah disusun sebelumnya dapat terealisasi dengan baik. Sebab, sudah mencakup kegiatan ekonomi, sosial, wisata, serta perbaikan akses infrastruktur. Menurut dia, jarang sekali program pengananan kawasan kumuh yang diintegrasikan dengan sistem mata rantai perekomian perkotaan dalam bentuk kemitraan pelaku usaha, pemangku kewajiban penanganan kawasan kumuh, dan masyarakat dalam bentuk misalnya penanganan kawasan terpadu. [Sumut]

 

Penulis: Taufik Hidayat Pulungan (Tenaga Ahli Komunikasi) dan Nurwino Wajib (Tenaga Ahli Pelatihan) KMW Kotaku Sumatra Utara

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.