Sebelum

Kelompok pemanfaat dan pemelihara infrastruktur menjadi faktor penting persyaratan Bantuan Dana Investasi (BDI) dalam rangka percepatan penanganan kumuh. Lantaran itulah, badan keswadayaan masyarakat (BKM) atau lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) bersama tim Satuan Kerja (satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Sibolga kembali mengaktifkan KPP. “Khususnya, demi mewujudkan Sibolga yang sejahtera, maju, dan berdaya saing,” kata Satker PIP Kota Sibolga Daut Hutapea, beberapa waktu silam di Kota Sibolga, Padangsidimpuan, Sumatra Utara.

Menurut David, sesuai kesepakatan bersama semua kegiatan BDI mewajibkan keberadaan KPP untuk menjaga dan merawat infrastruktur hasil Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Persyaratan itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Sibolga dalam rangka percepatan penanganan kumuh sesuai baseline 100-0-100. Dengan begitu, David menambahkan, niat mempromosikan Kota Sibolga menjadi kota wisata bisa terwujud.

Setelah

Kehadiran David di Kelurahan Aek Manis beralasan kali ini. Dia didaulat jajaran kelurahan bersama BKM dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) menjadi narasumber terkait teknis pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang pernah dibangun pada periode sebelumnya. Targetnya jelas, seluruh infrastruktur terbangun tadi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Tim Program Kotaku pun menyisakan pekerjaan rumah untuk Pemkot Sibolga. Misalnya, soal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat untuk dialokasikan buat operasional KPP, yang sudah berjalan sejak 2017 lampau. Pemda pun diharapkan mampu menggaet bantuan lembaga atau perseorangan berupa materi atau apapun yang mendukung fungsi KPP hingga benar berguna bagi warga. [Sumut]

Dokumentasi lainnya:

Taman hasil kolaborasi dengan Dinas PKPLH Kota Sibolga

Penulis: Nurhalimah Nasution, Asisten I&C, Kota 04 Sibolga - Padangsidimpuan, OC Kotaku Provinsi Sumatra Utara

Editor: Epn