"> ">
Beranda Warta Berita Direktur PKP: Kenalilah Hukum. Jauhilah Pelanggaran Hukum

Direktur PKP: Kenalilah Hukum. Jauhilah Pelanggaran Hukum

Berita Jawa Tengah Temanggung Dir PKP Comments (0) View (659)

Agar pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan baik harus ada kerja kolaboratif yang dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), pihak swasta, kelompok peduli dan masyarakat. Ke depannya kolaborasi harus dilakukan dalam Program Kotaku bersama pihak swasta dan CSR, tentunya dengan inisiatif pemda. Hal tersebut dikatakan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam acara Sosialisasi Program Kotaku di Kabupaten Temanggung, pada Rabu (6/3).

Selain itu, implementasi program juga hendaknya dilaksanakan sesuai aturan, perencanaan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Jangan sampai melanggar hukum. Kenalilah hukum. Jauhilah (pelanggaran) hukum. Ini bisa jadi tagline baru kita," tegas Didiet, yang hari itu didampingi oleh Anggota DPR RI Komisi V Sujadi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung Fransisca Juwariyah, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq, Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo, dan Kasatker PKP Jateng Dwiatma Singgih Raharja Sabaris.

Penegasan tersebut merupakan tanggapan Didiet atas sambutan dari Kajari yang sebelumnya berbicara tentang disiplin dalam penggunaan dana yang hendaknya sesuai aturan. Harus ada pertanggungjawaban atas dana yang diberikan dalam pelaksanaan program. Harus ada perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pelaporan dana program. Selain itu, hal senada juga diungkapkan Kapolres Temanggung, "Anggaran dana agar dikelola dengan baik dan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik dan pelaporan yang benar."

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi V Sujadi menekankan tentang peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Menurutnya, BKM harus peduli, mengerti dan punya waktu. Jika setelah dipilih koordinator BKM tidak bekerja sesuai dengan ketentuan maka harus direvisi dan diganti.

Sedangkan Bupati Temanggung Al Khadziq mengimbau agar seluruh lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus serius dalam melaksanakan program, agar semua berjalan dengan baik, sesuai perencanaan yang ada, pelaksanaan yang bagus. “Jangan sampai ada kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Al Khadziq. Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat yang telah banyak memberikan dukungan. Menurutnya, tanpa bantuan pemerintah, APBD Kabupaten Temanggung belum mampu meng-cover seluruh kegiatan-kegiatan infrastruktur yang dibutuhkan. [Jateng]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Abdul Azis Suprayitno, SE., Askot Mandiri Kabupaten Temanggung, OSP Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.