Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan dapat menjadi mitra untuk memberi rekomendasi positif yang dapat meningkatkan kinerja Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal ini dikatakan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat saat membuka Workshop Persiapan Audit National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun 2019 di Bandung, Rabu (13/3) kemarin.

Workshop yang akan berlangsung hingga 15 Maret 2019 ini dihadiri pula oleh Direktur Pengawasan Bantuan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri (PBLN) BPKP Amdi Veri Darma, Kasubditwas 2 PBLN BPKP Suryasih Fifi Herwati, Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Mita Dwi Aprini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kotaku Wil. 1 Martyanti Sianturi, Tim BPKP Pusat, serta 68 orang peserta dan undangan Workshop yang berasal dari BPKP perwakilan di 34 provinsi

Di sisi lain, menurut Didiet, Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan reorganisasi pada 2019 dengan membentuk Balai Sarana Permukiman Wilayah yang tersebar di 34 provinsi. Diharapkan perubahan organisasi tersebut dapat memfasilitasi pelaksanaan audit dengan lebih baik. “Sejak tahun anggaran 2016, temuan audit BPKP yang telah kami selesaikan sebanyak 475 dari 565 kejadian, atau setara 84 persen, dengan total dana kembali Rp 1,75 miliar dari Rp 2,728 miliar, atau 64 persen,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PBLN BPKP Amdi Veri Darma mengungkapkan ke depannya akan terjadi koordinasi yang baik dalam pelaksanaan audit berbasis risiko tahun ini. “Koordinasi yang baik akan menghasilkan hasil audit yang baik pula,” katanya. Ia juga menerangkan, sudah ada pembaruan atau revisi juklak audit. Jika awalnya hanya skala lingkungan, kini sudah memasukkan skala kawasan. Penilian kinerja juga akan dilaksanakan sampai tahun 2019 atau di akhir proyek. [KMP-1]

Dokumentasi lainnya:

Penulis: Tim Komunikasi KMP Kotaku Wil. 1

Editor: Nina Razad