BANDA ACEH – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2015, luasan kumuh yang harus dinolkan di seluruh Indonesia mencapai 38.431 Hektare yang saat itu dicanangkan untuk lima tahun bisa menjadi nol hektare.

“Kita menyadari luas permukiman kumuh yang terlalu besar, sedangkan sisi pendanaan terbatas. APBN Kementerian PUPR hanya bisa menangani 1.000-2.000 hektare setahun,” kata Hadi Sucahyono, didampingi Kepala Balai Prasaran Permukiman Wilayah Aceh M. Yoza Habibie, ST, MT di sela-sela Konsultasi Regional Wilayah Sumatra di Banda Aceh, 11-13 Maret 2019.

Menurut Hadi, karena program penuntasan kumuh ini cukup penting, seharusnya pemerintah kabupaten/kota tidak hanya mengandalkan anggaran dari Kementerian PUPR namun mesti mempunyai penganggaran sendiri dengan menggunakan APBD. “Kita berharap, setiap bupat/wali kota bisa berlomba dalam menangani permukiman kumuh, karena masyarakat sudah cukup positif dalam memanfaatkan pembangunan yang ada,” tandas Hadi.

Kawasan Krueng Daroy

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Aceh T. Davis F. Hamid, ST, MT, di sela-sela mendampingi Kepala BPIW Kementerian PUPR meninjau kawasan Krueng Daroy, Kota Banda Aceh mengatakan, kawasan tersebut memiliki luasan 35,02 hektare yang dibangun pada 2018. Kawasan Krueng Daroy, urainya, meliputi lima gampong, yaitu Seutui, Sukaramai, Neusu Jaya, Neusu Aceh, dan Lamlagang.

Pembangunan kawasan ini, menurut Davis, selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman juga membatasi permukiman kumuh agar tidak semakin tumbuh di area sempadan sungai, sehingga muncul destinasi wisata baru di Kota Banda Aceh. (nas)

Sumber: Serambi Indonesia

Edisi: Jumat, 15 Maret 2019

Dokumentasi lainnya:

Pengirim: Maya Keumala Dewi, Asisten Kota Mandiri Aceh Besar, OC 1 Kotaku Provinsi Aceh