Beranda Warta Cerita Menata Semanggi, Merelokasi dengan Hati

Menata Semanggi, Merelokasi dengan Hati

Cerita Jawa Tengah Surakarta Relokasi Comments (0) View (374)

Prioritas utama penanganan kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah, adalah di Kawasan Semanggi, dengan luas kumuh sebesar 76,03 hektare. Rancangan penataan tersebut sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta. Kondisi kumuh ini melahirkan kebijakan wali kota dalam bentuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali warga yang mayoritas tinggal secara ilegal di areal Semanggi.

Solusi pemukiman kembali beralasan. Maklum saja, setelah dikaji ulang, sebagian besar penduduk yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bermukim di lahan tak layak huni. Khususnya di Rukun Tetangga 02, 04, dan 05 di Rukun Warga 23, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Mulai dari kondisi tata letak rumah yang tidak beraturan, fasilitas sanitasi tak memenuhi standar, hingga sarana akses air bersih yang jauh dari layak konsumsi. Dan solusinya adalah Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Action Plan - LARAP)

Langkah awal yang dilakukan adalah rapat koordinasi Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP). Rapat yang dilaksanakan berkala setiap dua pekan itu membahas kondisi kumuh di tingkat kota, yang nantinya disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingkan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dari anggota DPRD, camat, lurah, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, hingga ke masyarakat secara langsung.

Pascasosialisasi, setiap warga terdampak proyek (WTP) dan warga tidak terdampak langsung mulai didata kepemilikan dokumen foto kopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, sesuai form hasil konsultasi dengan Tenaga Ahli Safeguard Konsultan Manajemen Pusat dan Pokja PKPK Kota Surakarta. Proses pendataan ini dilakukan Tim Fasilitator 10 (pendamping Kelurahan Semanggi), didampingi ketua RW, ketua RT, dan aparat Kelurahan Semanggi: lurah, kepala urusan (kaur) kesejahteraan rakyat, kaur lingkungan, dan jajaran petugas perlindungan masyarakat (linmas) setempat. Data yang diambil bukan hanya dari form isian dan hasil wawancara, tetapi juga foto rumah terdampak.

Gejolak warga yang direlokasi ke permukiman baru sudah diantisipasi. Caranya hanya lewat koordinasi dengan komunikasi yang baik, terarah, dan dilaksanakan secara intensif—hingga saat ini. Tim Koordinator Kota yang dimobilisasi di Kota Surakarta langsung bersilaturahmi ke Wali Kota Surakarta, selaku nakhoda program penataan. Saat SK Pembentukan Pokja PKP dirilis, Tim Korkot juga segera “bersafari” ke semua dinas atau instasi terkait, seperti antara Korkot Surakarta dan anggota pokja.

Kunci keberhasilan kegiatan relokasi warga terdampak proyek bisa tak bergejolak penolakan juga berkaitan dengan sejumlah hal. Di antaranya, ajang urun rembuk dan konsultasi, penyepakatan hasil verifikasi data, penyepakatan rencana penataan, rencana target waktu, sampai proses pemindahan warga terdampak ke hunian sementara (huntara) sub-komunal Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) yang dibangun Pusat Penelitian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khusus soal target waktu, pengesahannya dilakukan oleh pimpinan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Tak hanya itu, persoalan kesiapan jaringan fasilitas listrik dan sarana akses air bersih pun menjadi perhatian penting utama yang bakal menjadi tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Daerah Air Minum setempat.

Untuk LARAP, Pemerintah Kota Surakarta wajib menyusunnya dengan prioritas Kawasan Semanggi RW 23. Dari huntara, ke hunian tetap (huntap) di lokasi yang sama. Untuk hal ini koordinasinya dipegang Pokja PKP, yang didampingi Tim Korkot, dengan dukungan penuh dari TA Safeguard KMP, Tim World Bank, Tim Satuan Kerja Pusat, serta Tim OSP V Jateng. Secara bertahap, rancangan dokumen LARAP akan terus dikonsultasikan sampai dinyatakan layak.

Pemkot Surakarta sudah membuktikan keseriusannya dalam rencana menata Kawasan Semanggi agar menjadi kawasan bebas kumuh. Yang semoga, menjadi inspirasi wilayah lainnya. [Jateng-2]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Joko Tri H. (Askot Safeguard), Ratna Tri Utami (Askot KK), Kota Surakarta, OSP Kotaku Provinsi Jawa Tengah-2

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.