“Ada hal yang masih belum optimal dilaksanakan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang kita tuju di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Salah satunya terkait membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan melalui penguatan pemerintah daerah. Ini masih menjadi PR besar kita bersama bahwa selama ini kita mengandalkan Bantuan Dana Investasi (BDI), dan kita sangat tergantung pada dana pinjaman luar negeri. Artinya, terhadap adanya pinjaman luar negeri untuk penanganan kumuh ini kita semua punya andil. Maka yang harus dipastikan bagaimana pinjaman ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat karena ini yang akan berdampak pada banyak hal.”

Demikian diungkapkan PPK Kotaku Wilayah 1 Martyanti Sianturi dalam acara pembukaan Evaluasi Kinerja (Evkin) Oversight Consultant (OC) 1-7 Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kotaku 2019, pada Minggu (21/4). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pajajaran Suite Bogor, pada 21-24 April 2019 ini dihadiri 128 peserta, terdiri atas 15 Team Leader (TL) dan 113 Tenaga Ahli (TA).

Martyanti juga menegaskan kembali pentingnya dikuatkan terus pemahaman tentang kolaborasi. Kita harus memiliki target kegiatan kolaborasi bisa masuk di lokasi peningkatan kualitas sehingga bisa berpengaruh terhadap  pengurangan luasan kumuh.  Program Kotaku sebagai salah satu bagian yang mendorong 100-0-100 berperan dalam pengurangan target kumuh 23.656 hektar yang nanti capaiannya akan dihitung akhir 2019,  jadi 2019 target tersebut harus dicapai dan ini yang harus menjadi tujuan utama kita bekerja di Kotaku.

Adapun kegiatan evaluasi kinerja OC bertujuan, pertama, mengetahui dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan penugasan sesuai dengan target indikator kinerja program. Kedua, menilai pemahaman terhadap substansi dan teknis program. Ketiga, strategi dan rencana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan TOR. Keempat, mengetahui dan menilai dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan oleh pemberi kerja. Kelima, menilai capaian indikator kinerja sesuai dengan lingkup penugasan dan tanggungjawabnya serta kontribusinya terhadap capaian indikator lainnya yang relevan. Keenam, mengidentifikasikebutuhan peningkatan kapasitas tenaga ahli.

Keluaran yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah peningkatan kinerja Manajemen Oversight Consultant (OC), kinerja Tenaga Ahli Oversight Consultant (OC), rekomendasi PMU/PIU.

Pelaksanaan evaluasi dan kinerja ini menggunakan metode wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Dengan evaluator terdiri dari: Tim Kepala PMU, Tim PPK Kotamu Wilayah 1, Tim Advisory, dan Tim KMP Wilayah 1. Evaluasi Kinerja OC dilaksanakan secara periodik oleh PMU/PIU tingkat Pusat.

Evaluasi Kinerja meliputi substansi program (pencapaian KPI, Kinerja Tim OC, Kinerja personel, dan Pencapaian Tujuan dan kinerja Pelaksanaan Lingkup Kegiatan dalam TOR OC), kinerja administratif (pemenuhan output dalam kontrak), kinerja personel TL/TA.

Tim Advisory dibantu KMP mendampingi pelaksanaan Evkin dan menyediakan rekomendasi kepada PMU untuk pertimbangan payment OC, reward, surat peringatan, sanksi, dan lain-lain sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Kemudian PMU/PIU akan menyampaikan laporan hasil evkin dan rekomendasinya ke Dirjen Cipta Karya dan menginformasikan ke manajemen OC dan IDB. [KMP-1]

Penulis: Tristiani Susanti, TA Komunikasi KMP Kotaku Wilayah 1

Editor: Nina Razad