Beranda Warta Cerita "Penggusuran" Tak Berlaku di Semanggi

"Penggusuran" Tak Berlaku di Semanggi

Artikel Jawa Tengah Kawasan Semanggi Surakarta Gusur Comments (0) View (577)

Galibnya, aksi pembongkaran rumah-rumah tanpa izin di satu wilayah bakal dihiasi teriakan plus tangisan protes sang pemilik, wajah tegang Satuan Polisi Pamong Praja dan polisi, serta buldozer yang dipenuhi debu puing bangunan. Namun, pernahkah Anda melihat sejumlah orang justru merobohkan rumah tinggalnya sendiri, yang dulu dibangun dengan susah payah hingga rata tanah? Fakta itulah yang terlihat di Rukun Warga 23, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lampau saat mendampingi kunjungan Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) dan Bank Dunia (World Bank). Tak ada tindak kekerasan dalam aksi penggusuran di sana. Warga yang membongkar rumahnya malah tampak ceria sembari menyelamatkan material bangunan yang masih bisa terpakai.

Paras Pariyem, misalnya, terlihat tak berduka kendati rumahnya kini sudah rata tanah. Sosok perempuan baya bermata pencaharian sebagai buruh serabutan itu malah acap terlihat penuh senyum. Rupa-rupanya, dia ‘dimukimkan’ sementara di Rumah Instan Sederhana dan Sehat (Risha) yang disediakan Pemkot Surakarta. Tempat hunian sementara yang lokasinya tak terlalu jauh dari tempat asal itu diisi hingga kelak proses peremajaan wilayah tuntas dilaksanakan. Kedekatan Risha dan ‘rumah lama’ pun bertujuan supaya kehidupan dan penghidupan keseharian yang selama ini berjalan tak terganggu. “Di sini lebih enak dan nyaman dari tempat sebelumnya yang kumuh,” kata Pariyem, tersenyum lebar.

Kondisi Kawasan Semanggi sebelum dibongkar

Wajah ceria Pariyem amat beralasan. di penampungan sementara dia menempati rumah dua lantai: ruang tamu di bagian bawah, dan dua kamar tidur di lantai atas. Bangunan tersebut memiliki teras dengan halaman yang luas. Akses air bersih didapat hanya dengan merogoh kocek Rp 2.000 per hari dan membayar fasilitas listrik setiap bulan. Tak hanya itu saja, lingkungan tempat tinggal juga lebih bersih, aman, dan nyaman.

Menurut dia, warga yang ditempatkan di Risha tak membayar sewa sama sekali. Hingga tiba saatnya nanti mereka dikembalikan ke rumah baru yang telah dibangun dan siap ditempati sesuai janji pemerintah.

‘Penggusuran’ memang tak berlaku di Semanggi. Kaum marginal setempat justru memilih membongkar rumah huniannya secara mandiri. Mereka sadar telah bermukim di lahan yang bukan milik, alias ilegal, dan rela direlokasi Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menangani kumuh wilayah. Sedikitnya, ada 63 bangunan—yang terdiri dari rumah tinggal dan warung—yang menempati lahan negara dan masuk kategori daerah kumuh di sempadan Sungai Premulung.

Kondisi Kawasan Semanggi saat dibongkar

Indikator kumuh di kawasan Semanggi ini amat kentara. Mulai dari arah posisi rumah yang tak beraturan, akses jalan sempit dan terkadang buntu, serta sanitasi dan fasilitas air minum minim. Tak hanya itu. Sampah hasil rumah tangga pun bertumpuk dan terserak di penjuru wilayah, dan menggenangi permukaan sungai yang kemudian berpeluang memicu banjir. Kawasan padat bangunan juga rawan kebakaran karena dibangun dari bahan mudah terbakar serta lapuk. Sebagian warga berkisah, rumah memang sengaja tak diperbaiki lantaran bukan milik sendiri.

Pemkot setempat memang sudah lama berancang-ancang. Sedianya, persoalan kumuh di kawasan Semanggi—khususnya RW 23—bakal ditangani melalui program Peremajaan Kawasan Permukiman. Peremajaan atau pembangunan kembali tersebut dilakukan dengan menata ulang sebuah kawasan dengan membongkar sarana dan prasarana sebagian atau seluruh areal yang telah dipastikan tidak akan dipertahankan lagi keberadaannya (Danisworo, M. 1988). Biasanya, dalam kegiatan ini terjadi perubahan secara struktural terhadap peruntukan lahan, profil sosial ekonomi, serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur intensitas pembangunan baru. Tentunya peremajaan daerah kumuh ini menjadi bagian dari program peremajaan kota.

Gambaran Rencana Kawasan Semanggi

Menurut Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta Ahyani, pemkot setempat amat serius berupaya menangani kumuh melalui pembenahan kawasan permukiman. Upaya itu sekaligus demi mengurangi berbagai kesenjangan yang ada di masyarakat. “Kita nggak tega lihat warga tinggal di pemukiman kumuh,” ujar Ahyani bersungguh-sungguh.

Perhatian pemkot buat masyarakat setempat tampaknya menjadi modal kuat penataan kembali wilayah. Tentu tak langsung berjalan mulus di awal pelaksanaan.

“Inti penanganan kumuh adalah soal komunikasi. Jangan sampai penataan lingkungan malah menimbulkan masalah,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Heru Sunardi penuh keyakinan. Warga diajak urun rembuk untuk tujuan bersama menata lingkungan permukiman yang lebih baik. Semua organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak swasta—melalui corporate social responsibility (CSR)—pun didaulat ikut berkolaborasi dan berkontribusi nyata dalam penataan kawasan sesuai bidang sesuai kapasitas. Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai keberkelanjutan dari upaya penanganan kumuh.

Kunci sukses Kota Surakarta dalam menangani kumuh ini adalah peran pemkot sebagai nakhoda. Sang Nakhoda membuktikan cita-cita mulia meningkatkan martabat warga marginal dan mengurangi kesenjangan antarwarga. Di antaranya dengan menjamin kepastian bermukim melalui perjuangan perolehan areal tempat tinggal di lahan negara serta aksi kolaborasi OPD, LSM, swasta, warga, dan tentunya pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Semua memperjuangkan visi: “Membangun Kota yang Baik untuk Semua.”

Dan yang pasti, penggusuran ‘tak berlaku’ [lagi] di Semanggi. [KMP-2]

 

Penulis: Agus Sudirman, Program Financing and Institutional Collaboration Specialist, KMP Kotaku Wil. 2

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.