Beranda Warta Berita Tercapai, Indikator Kinerja Keberhasilan ICDD

Tercapai, Indikator Kinerja Keberhasilan ICDD

Berita Dir PKP ICDD Comments (0) View (212)

Kinerja Program Integrated Community-Driven Development (ICDD) Fase III yang berakhir tahun 2017 berdasarkan Project Completion Report (PCR) dinyatakan “highly satisfactory”. Hampir seluruh indikator kinerja keberhasilan proyek (impact, outcomes dan output) atau logical framework, tercapai. “Pertanyaannya, apakah saat ini—dua tahun setelah implementasi—kondisi program masih demikian?” tanya Direktur Penataan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam acara Workshop Hasil Evaluasi Dampak Program Integrated Community-Driven Development (ICDD) Phase III, di Jakarta, pada Senin (29/4).

Workshop ini diikuti oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Perkotaan, Permukiman dan Perumahan dan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementerian PUPR, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Resident Representative Islamic Development Bank (IsDB) Country Gateway Office Indonesia (IsDB Regional Hub Southeast Asia), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kotaku Wilayah 1, Tim Konsultan Advisory Kotaku, Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Wilayah 1, dan Tim Konsultan Monitoring dan Evaluasi (KME) Wilayah 1.

Menurut Didiet, melalui kegiatan Evaluasi Dampak ICDD Phase III ini dapat diketahui pula keberhasilan dan kekurangan program melalui indikator hasil, indikator dampak serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan program, termasuk permasalahan dan tantangan kemiskinan di perkotaan khususnya di kawasan kumuh. Ia juga mengatakan, jika suatu saat program ini selesai, tampak bahwa kita siap untuk “exit program”. Salah satu buktinya, program-program yang direncanakan dan dilaksanakan di tingkat masyarakat tetap bisa berjalan meski tanpa tenaga ahli dan fasilitator. Di sisi lain, karena ICDD III ini masih membawa PNPM Mandiri Perkotaan, bagaimana kondisi dana perguliran yang diintervensi sampai 2014? Jika dana ini masih bergulir, apakah seluruh masyarakat sudah menerima manfaat? Bagaimana keberadaan dana perguliran tersebut? “Banyak pertanyaan yang harus terjawab melalui evaluasi, sehingga kita bisa tahu apa yang harus dilakukan terhadap dana perguliran ini, agar kita mengetahui kebijakan ke depannya,” ujarnya.

Adapun tujuan dari workshop adalah guna mendapatkan feedback dari berbagai pihak terhadap hasil survei dampak pada lokasi Program ICDD III dan menyepakati kesimpulan hasil evaluasi dan rekomendasi. Sedangkan keluaran yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah laporan yang meliputi efektivitas program, supporting bantuan untuk masyarakat dan sistem penyelenggaraannya, sehingga kontribusi dari pencapaian tujuan program ICDD III secara nasional menjadi lebih jelas.

Hasil evaluasi dampak disampaikan oleh Team Leader KME Wilayah 1 Sigit Indarto, yaitu bahwa pada evaluasi impact ICDD III ini dilaksanakan melalui pengukuran terhadap hasil dan keluaran capaian kinerja program yang telah selesai diimplementasikan. Kinerja program yang diukur meliputi indikator, antara lain: persentase peningkatan infrastruktur fisik dan sosial di daerah sasaran, persentase peningkatan perekonomian kelurahan/desa dengan memberikan akses keuangan dan pasar, dan kinerja pengembangan masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi dampak yang dilakukan KME, Program ICDD III ini memperlihatkan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur melampaui target kerja yang ditetapkan dan hasil pembangunan infrastruktur yang bisa memberi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat dari program. Evaluasi impact juga memberikan pembelajaran (lesson learned) yang perlu diperhatikan di antaranya pembangunan infrastruktur yang terbukti memberi manfaat sosial ekonomi bisa ditingkatkan skalanya, atau bisa juga direplikasi. Kelembagaan ekonomi masih harus diperkuat gunanya untuk mengakomodasi perkembangan dampak kegiatan ekonomi terutama pada skala kabupaten/kota. [KMP-1]

Penulis: Tim Komunikasi KMP Program Kotaku wil. 1

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.