Beranda Warta Artikel Collabo-action is Nyata, Gank!

Collabo-action is Nyata, Gank!

Artikel FIC Kolaborasi Kolaboaksi Comments (0) View (920)

Dokumen Penilaian Proyek Kesepakatan alias Project Appraisal Document (PAD) adalah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank). Khususnya Project Cost and Financing, menyoal perbandingan yang harus dicapai sebagai syarat 20 persen pencarian dana. Yakni, 40 persen pendanaan hasil kolaborasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta 40 persen dari urunan kolaborasi lainnya. Keberadaan persentase sisa terakhir itulah—sebesar Rp 19 triliun untuk periode 2015-2018—yang acap membuat ragu untuk terwujud. Tantangan memang, tepatnya buat Tim Financing Institution Collaboration (FIC) di pusat dan daerah.

Hasil duduk bersama menelurkan ide: target setiap kelurahan, desa, kota, provinsi hingga pusat di lokasi kumuh adalah Rp 2 miliar per hektare. Sementara di area non-kumuh, anggarannya dipatok Rp 3 miliar per kelurahan selama lima tahun. Tak hanya itu, calon mitra potensial harus dipetakan, merumuskan advokasi, lobi, dan negosiasi, menyiapkan media pemasaran sosial. Termasuk tentunya, keuntungan yang dapat diraih dalam bermitra dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pada pelaksanaannya, tak semua strategi tadi berbuah sukses di 153 kota/kabupaten dan 6.143 kelurahan/desa. Namun yang mesti dicatat, grafik mencatat kenaikan dampak strategi pendanaan kolaborasi sejak 2015 hingga 2018. Dari total perolehan kolaborasi sebesar Rp 10,5 triliun, sebanyak 99,8 persen di antaranya adalah kegiatan pendanaan yang termaktub dalam daftar investasi perencanaan penanganan kumuh (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan). Ini menunjukkan bahwa pemasaran Program Kotaku cukup berhasil.

Bila dipilah dari Rp 10,5 triliun tadi, pendanaan kolaborasi lokasi kumuh (delineasi) mencapai Rp 2.888.656.097.400 dan lokasi di luar delineasi atau pencegahan mencapai sebesar Rp 7.617.589.523.600. Detail angka tersebut sudah sesuai target secara proporsi. lantaran lokasi kumuh hanya 2.050 kelurahan atau desa, dan di lokasi pencegahan terdapat 4.093 kelurahan atau desa.

Data di atas pun masih merinci penerima manfaat berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan kegiatan ekonomi yang menunjang penanganan kumuh. Dari total kegiatan pendanaan kolaborasi Rp 10,5 triliiun, ada sekitar 18,6 juta jiwa lebih penerima manfaat dan 10,2 Juta jiwa di antaranya adalah perempuan. Misi penanganan kumuh ini pun sesuai dilaksanakan di lokasi padat kumuh dan miskin. Dari 5,3 juta kepala keluarga (KK), setengahnya atau sekitar 2,6 juta berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas apakah target PAD, khususnya aspek Project Cost & Financing tercapai? Merujuk penganggaran loan Tahun Anggaran 2017-2018 yang dicairkan sebesar Rp 1.269.991.749.000, maka angka yang harus didapatkan kolaborasi adalah sekitar 80 persen: Rp 5.914.321.558.000. Faktanya, yang diperoleh melalui pendanaan kolaborasi malah sebesar Rp 5.984.283.016.100. Artinya lagi, target kolaborasi tercapai bahkan surplus Rp 69.961.457.000.

Dari 153 kota/kabupaten, inilah lima kota/kabupaten peraih angka kolaborasi: Kota Surakarta, Kabupaten Manokwari, Kota Kendari, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Semarang.

Kota berikutnya adalah juara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II untuk bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya yang terkait dengan penanganan kumuh. Dari 153 kota/kabupaten, hanya ada dua kota yang menganggarkan APBD II-nya di atas tiga persen untuk bidang PKP khususnya penanganan kumuh pada 2017. Kota tersebut adalah Denpasar (6,54 %) dan Palu (5,18 %).

Pada 2018, kota atau kabupaten yang meningkatkan anggaran bidang PKP—khususnya penanganan kumuh di atas tiga persen dari APBD II—bertambah dari hanya dua kota pada 2017 menjadi 11. Sementara rerata dari 153 kota/kabupaten persentasi APBD II yang dialokasikan untuk kegiatan bidang PKP khususnya penanganan kumuh baru sekitar 0,56 pada 2017 dan 0,83 pada 2018. Kenaikan angka itu memang masih berada di bawah harapan target tiga persen.

Tidak sedikit yang meragukan hasil capaian pendanaan kolaborasi. Kendati, data dan informasi kolaborasi tersebut malah digunakan sebagai bahan laporan akhir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan, khususnya loan 2015-2017 dan bahan laporan pertengahan Program Kotaku 2017-2018. Sebagian besar data kegiatan kolaborasi yang nilainya mencapai Rp 10.5 triliun pun sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Kotaku. Secara prinsip, sudah menjadi data legal untuk diolah menjadi informasi program.

Para pelaku Program Kotaku di kota atau kabupaten kerap mensosialisasikan perolehan pendanaan kolaborasi kepada Kelompok Kerja PKP. Tapi memang, baru sedikit kota atau kabupaten yang mengolah data kolaborasi menjadi informasi. Yang sebenarnya bisa dijadikan momentum menggalang kerja sama dan memotivasi mitra potensial untuk terlibat langsung dalam kolaborasi.

FIC memasang target pendanaan kolaborasi sebesar Rp 3,6 triliun pada 2019 ini. Dengan catatan berdasarkan hasil identifikasi perencanaan calon mitra kolaborasi mencapai sekitar Rp 6,3 triliun. Dan lazimnya, yang bakal terealisasi hanya di kisaran 25-30 persen. Sebab ada kesepakatan kemitraan di tahun berjalan yang belum terencana di tahun sebelumnya. Atau, melanjutkan rencana tahun sebelumnya yang belum terealisasi dengan kisaran sekitar Rp 1 triliun.

Tantangan berikutnya memang belumlah selesai. Sebab ada saja kendala buat menggenapi target capaian kolaborasi yang sudah direncanakan—terutama dari sisi pengendalian data dan informasi di tingkat basis kegiatan. Satu di antaranya karena ada pengurangan personel Tim Fasilitator Program Kota pasca-Maret 2019 dari 3.249 menjadi 1.620 orang. Fakta porsi pendampingan seorang fasilitator buat mendampingi 4-5 kelurahan atau desa tentulah amat berat. Mesti ada penyesuaian strategi kembali untuk mengawal kolaborasi supaya berjalan sesuai rencana.

Para pengusung semangat kolaborasi ini adalah relawan, badan keswadayaan masyarakat (BKM), Kelompok Kerja PKP, Tim Fasilitator, Tim Koordinator Kota, Tim Oversight Service Provider, Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP), dan mitra. Semua bergandeng tangan buat menangani kumuh lewat Program Kotaku. Terima kasih, kawan. [KMP-2]

Penulis: Agus Sudirman, FIC Specialist KMP Kotaku Wil. 2

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.