Beranda Warta Berita Program Kotaku Berbagi Pembelajaran dalam Diseminasi Penyelenggaraan PKP

Program Kotaku Berbagi Pembelajaran dalam Diseminasi Penyelenggaraan PKP

Berita Diseminasi Comments (0) View (1181)

Pembelajaran dalam pelaksanaan Program Kotaku mulai tahun 2017-2019 dibahas dalam kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Bidang Perkotaan, pada 25-26 Juni 2019, di Jakarta. Hasil pembelajaran tersebut disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kotaku 2 Martyanti Sianturi pada Rabu (26/6). Setidaknya ada enam pelajaran yang bisa dijadikan acuan.

Pertama, Pemda telah menunjukan komitmen dalam mendukung pencapaian target pengurangan kumuh melalui penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kedua, kurang optimalnya kapasitas pemda dalam menyediakan domumen teknis kegiatan skala kawasan (Desain Kawasan, DED/RAB dan dokumen safeguard). Ketiga, sebagian besar pemda telah membentuk POKJA PKP namun peran mengkodinasikan dan mensinkronkan para pelaku kolaborasi perlu lebih dioptimalkan. Keempat, Pemda telah berperan positif dalam penghitungan kumuh. Kelima, BKM mampu menjadi motor penggerak dalam penanganan kumuh. Keenam, Program Kotaku telah menjadi instrumen program yang cukup efektif dalam menurunkan permukiman kumuh di perkotaan melalui platform kolaborasi.

Melalui kegiatan diseminasi dan pertukaran informasi ini, diharapkan hal yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan yang telah dilaksanakan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan datang, serta bentuk sistem monitoring dan evaluasi terpadu dalam rangka mendukung tertib kegiatan berdasarkan Permen PUPR No. N0.03/2019, dapat dipahami oleh tiap-tiap subdirektorat pada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

Dalam acara tersebut hadir sebagai narasumber, antara lain, Kepala Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah I Ignatius Widyananda Wulanedy, Nurul Wajah Mujahid dari Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Metropolitan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Eko Budiawan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan mengenai perubahan organisasi dan tata kerja yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 2019. Terkait hal itu, terjadi perubahan pada pembagian tiga Subdirektorat. Yang semula Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan, menjadi Subdirektorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Wilayah I. Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan, Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II. Dan, Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus menjadi Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III.

Menurut Kepala Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah I Ignatius Widyananda Wulanedy ini tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M2015. Ini, memengaruhi tugas, fungsi dan organisasi di seluruh unit yang ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Maka sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3/PRT/M2019 tersebut, tiap-tiap subdirektorat yang berubah tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan fungsi kawasan, melainkan memiliki tugas yang sama dalam penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai pembagian wilayah masing-masing.

Tugas Direktorat PKP yang semula melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus, kini berubah menjadi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, pengaturan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pada acara diseminasi ini juga hadir Hadir narasumber Nurul Wajah Mujahid dari Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan materi tentang Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan sesuai dengan RPJMN. Menurutnya, isu strategis yang terkait pengembangan perkotaan saat ini adalah isu urbanisasi, isu pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

Nurul menggarisbawahi bahwa yang perlu menjadi perhatian terkait isu perumahan bahwa tahun 2018 rumah tangga yang menempati rumah layak huni (nasional) hanya sebesar 38,3 %, sedangkan aspek dengan tingkat kelayakan paling rendah adalah air minum. Nurul juga menyampaikan bahwa kumuh tidak akan terjadi jika pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Strategic Area Framework (SAF)  diterapkan dengan benar.

Narasumber lain yang memberikan materi pada acara ini, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Metropolitan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Eko Budiawan. Ia menyampaikan tentang Infrastruktur PUPR dalam mendukung “Kota Cerdas Berkelanjutan”.  Menurut Eko, ada empat atribut Smart City yaitu: kehidupan cerdas berkelanjutan, ekonomi dan mobilitas cerdas berkelanjutan, lingkungan ekologi cerdas berkelanjutan, dan tata kelola dan komunitas cerdas berkelanjutan.

Hal yang masih menjadi persoalan tata kelola perkotaan adalah 83,6% Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota telah ditetapkan di perda, namun masih banyak RTRW tersebut belum dijadikan acuan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, IMB belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada sesi diskusi, peserta yang hadir, terutama CPNS 2018 sangat antusias memberikan masukan dalam penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) dan instrumen pengawasan, timeline, dan readiness criteria dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan prasarana permukiman, serta bimbingan teknis bidang perkotaan, perdesaan dan kawasan khusus. [KMP-1]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Tim Komunikasi KMP Kotaku wil.1

Editor: Nina Razad

 

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.