Desain Kawasan Harus Bisa Menjadi Brand Marking

Berita Infrastruktur Comments (0) View (419)

Output dari setiap kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus bersifat “TSM”—Terstruktur, Sistematis, dan Masif—serta harus memberikan dampak yang berarti. Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat dalam acara Konsolidasi Penyempurnaan Dokumen Teknis Skala Kawasan. Acara ini digelar selama 4 hari, mulai 27 Juni 2019 di 1O1 Hotel, Darmawangsa, Jakarta.

Sejalan dengan arahan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman sebelumnya, Reva menyampaikan kegiatan infrastruktur skala kawasan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) harus memerhatikan tema kawasan, visi dan misi kota, konsep kawasan dan keberlanjutan kota. Desain kawasan harus bisa menjadi brand-marking dan bisa mengubah wajah kawasan secara totalitas. Untuk itu, desain kawasan harus mempertimbangkan lokasi geografis, mengkaitkan dengan sejarah atau legenda lokasi bisa dijadikan trigger konsep, artinya harus bisa menemukan benang merahnya, sehingga desain yang dibuat tidak instan.

Hal penting lainnya terkait kegiatan skala kawasan adalah vegetasi, karena arsitektur itu bicara tentang keamanan, kenyamanan, dan bicara low inforcement. Menurutnya tidak hanya mempercantik saja tetapi harus jelas fungsinya dan memasukkan unsur lokal, maka untuk mendukung ini semua perlu banyak referensi.

Dana skala kawasan yang dialokasikan Kotaku harus dimanfaatkan dengan optimal, karena kita bukan hanya administrator tetapi bagaimana kegiatan yang dilaksanakan bisa berdampak dan berkelanjutan sesuai visi dan misi awal dilakukannya penataan kawasan tersebut.

Kegiatan skala kawasan di Program Kotaku direncanakan dilaksanakan di 94 kota di Indonesia. Saat ini progres penyusunan desain kawasan dari 94 kawasan baru 43 kawasan yang desainnya sudah disetujui Project Manajemen Unit.  Termasuk aspek safeguard lingkungan dan sosial menjadi perhatian khusus yang dibahas pada acara konsolidasi ini. Seluruh dokumen ini diharapkan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan skala kawasan bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan keamanan lingkungan dan sosialnya. [KMP-1]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Tim Komunikasi KMP Kotaku Wil. 1

Editor: Nina Razad

0 Komentar