Beranda Warta Berita Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan NSUP Kotaku Wajib Gunakan Mekanisme

Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan NSUP Kotaku Wajib Gunakan Mekanisme

Berita Konsolidasi Pokja ULP Pelatihan Comments (0) View (601)

Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala kawasan National Slum Upgrading Program (NSUP) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) wajib menggunakan mekanisme yang mengacu pada Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank (IsDB) melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding atau NCB) dengan sumber dana dari IsDB.

Hal ini diungkapkan Kepala Program Management Unit (PMU) Bobby Ali Azhari dalam kegiatan Konsolidasi dan Pelatihan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Jakarta. Acara yang dilaksanakan pada 2-4 Juli 2019 itu digelar guna meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme pengadaan jasa pekerjaan konstruksi, Standard Bidding Document, Bidding Evaluation Report, Standar Dokumen Kontrak, serta Pengendalian dan Pelaksanaan Lelang Jasa Konstruksi. Pelatihan ini juga bertujuan agar Pokja memahami kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan sesuai dengan ketentuan IsDB, dan melakukan pemetaan kesiapan pelaksanaan pengadaan jasa pekerjaan konstruksi tahun 2019 di setiap provinsi yang siap lelang. Kegiatan tersebut diikuti oleh 64 orang dari 14 provinsi dari unsur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staf Teknis Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi dan Pokja Pemilihan Paket NSUP (BP2JK) Provinsi.

Bicara lelang, lanjut Boby, yang harus disiapkan, pertama, penyiapan dokumen DED, jika dokumen belum selesai ke IsDB maka kegiatan belum bisa dilaksanakan. Tanggungjawab penyiapan dokumen itu ada di PPK, sedangkan keberadaan Technical Management Consultant (TMC) dan pemda membantu PPK. Kedua, dokumen lelang. Keberhasilan adalah ketika tidak ada gagal lelang. Maka pastikan dokumen jangan sampai gagal lelang. Ketepatan dan kecepatan harus diperhatikan. Untuk ketepatan, acuannya Permen Nomor 7 Tahun 2019 dan aturan yang dimiliki IsBD. Dua-duanya memiliki semangat yang sama. Ketiga, draf kontrak. Untuk IsDB dengan post review, tetapi jika ada sanggahan-sanggahan tidak di ujung. Setiap kegiatan harus diaudit oleh Konsultan Akuntan Publik (KAP). Minimum 21 hari untuk pengumpulan dokumen.

Boby melanjutkan, tugas pokja adalah melakukan verifikasi dengan benar berdasarkan acuan IsDB dan World Bank, atau Permen Nomor 7 Tahun 2019. Pokja harus bisa meyakinkan bahwa ketika ada sanggahan yang menyatakan tidak bisa memang tidak bisa, atau tidak menggugurkan. Sedangkan kewajibannya Balai adalah koordinasi terkait rekomendasi teknis (rekomtek) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) untuk penyempurnaan dokumen. Final dokumen untuk lelang ini harus bisa selesai di minggu ke-2 Juli 2019, karena proses keluar No Objection Letter (NOL) IsDB waktunya sekitar sebulan. “Harapannya melalui pertemuan ini dokumen lelang bisa diselesaikan di sini, sehingga selesai acara, dokumen bisa selesai juga,” kata Boby.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat menyampaikan, saat ini kondisi semua kabupaten/kota yang mendapatkan kegiatan skala kawasan dalam keadaan sedang aktif untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang siap lelang. Procurement melalui loan IsDB tidaklah mudah. Setiap tahapan harus melalui NOL IsDB. Dua kota yang sudah selesai lelang adalah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Saat ini tinggal melaksanakan kontrak.

Menurut Reva, dalam koordinasi dan konsolidasi ini harus dipahami bagaimana mekanisme usulan kegiatan, di mana usulan kegiatan disusun oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Pokja Pemilihan Paket NSUP (BP2JK) Provinsi kepada PMU. Sedangkan mekanisme pengusulan dan persetujuan kegiatan dijabarkan sebagai berikut, pertama, berdasarkan penetapan delineasi kawasan kumuh sesuai dokumen perencanaan RP2KPKP/SIAP maka dipilih kawasan prioritas yang akan diusulkan untuk penanganan skala kawasan sesuai kriteria pemilihan lokasi yang ditetapkan. Kedua, berdasarkan masterplan/sub plan kawasan prioritas, kemudian diidentifikasi kebutuhan infrastruktur peningkatan kualitas permukiman kumuh yang akan ditangani baik melalui dukungan dana NSUP maupun Kolaborasi. Ketiga, TMC melakukan verifikasi usulan lokasi kawasan prioritas dan kebutuhan infrastruktur sesuai kriteria yang ditetapkan.

Keempat, TMC bersama Pemda melakukan konsultasi usulan lokasi dan kegiatan infrastruktur kepada Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di tingkat provinsi untuk mendapatkan arahan dan kesepakatan bersama untuk diusulkan kepada PMU. Kelima, setelah kebutuhan infrastruktur yang diusulkan disepakati bersama PMU, kemudian dilakukan penyusunan dokumen perencanaan teknis (Gambar DED, RAB, Spesifikasi, RKS, Jadwal Pelaksanaan, Safeguards (UKL-UPL/SPPL; LARAP/RPL) oleh Pemerintah kabupaten/kota dari dukungan APBD kabupaten/kota.

Keenam, Dokumen Perencanaan Teknis yang telah disusun oleh Pemda kemudian di-review oleh TMC, termasuk melakukan perbaikan penyempurnaan dokumen bila diperlukan. Ketujuh, hasil review (perbaikan) oleh TMC kemudian dikonsultasikan kepada Satker BPPW di tingkat Provinsi untuk mendapatkan arahan dan kesepakatan bersama untuk diusulkan kepada PMU.

Kedelapan, setelah dokumen perencanaan teknis Infrastruktur yang diusulkan telah disepakati bersama PMU, kemudian dilakukan penyiapan dokumen lelang oleh Satker BPPW Provinsi bersama Pokja Pemilihan tingkat provinsi. Kesembilan, Satker BPPW melakukan konsultasi kesiapan pelelangan dan menyampaikan dokumen pelelangan kepada PMU. Kesepuluh, setelah dokumen lelang lengkap dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya diajukan kepada lembaga donor guna mendapatkan persetujuan. Kesebelas, Satker BPPW Provinsi melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [KMP-1]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Tim Komunikasi, KMP Kotaku wil. 1

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.