Beranda Warta Berita Program Kotaku Harus Membangun Perumahan dan Permukiman Berkualitas Baik

Program Kotaku Harus Membangun Perumahan dan Permukiman Berkualitas Baik

Comments (0) View (552)

Pembangunan infrastruktur pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku harus membangun Infrastruktur meliputi: jaringan jalan, transportasi umum, perumahan dan permukiman yang berkualitas baik, penyediaan energi, penyediaan air, telekomunikasi. Demikian Kepala Program Management Unit (PMU) National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase-2 (NUSP 2) Boby Ali Azhari di hadapan sekitar 120 orang peserta Lokakarya Program Kotaku Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Peserta lokakarya tersebut terdiri atas Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS) Provinsi Jawa Timur, Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) se-Jawa Timur, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Propinsi Jawa Timur, Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP) se-Jawa Timur, stakeholder Provinsi Jawa Timur, Tim Technical Management Consultant (TMC), Tim Oversight Service Provider (OSP), dan Tim Koordinator Kota (Korkot).

Menurut Boby, secara nasional dari target 38.431 Ha, total sampai dengan saat ini sudah tercapai 23.407 Ha dan sisa penanganan seluas 15.024 Ha dan Provinsi Jawa Timur dari target 3.182 Ha, sudah tercapai 1.280 Ha. Artinya masih memiliki tantangan untuk menyelesaikan sisa penanganan seluas 1.848 Ha. “Jawa Timur sudah berkontribusi terhadap capaian nasional sejumlah 23.407,” tuturnya.

Selanjutnya Boby menegaskan, guna mencapai target pengurangan kumuh tersebut ada beberapa hal yang perlu perhatian khusus, seperti pertama, melakukan langkah-langkah persiapan untuk memastikan lelang pada Juli 2019. Kedua, melakukan koordinasi dengan para pihak terkait persiapan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur skala kawasan, termasuk kolaborasi dengan stakeholder. Ketiga, penguatan kapasitas TMC regional dan TMC kabupaten/kota (civil engineering dan tim) dalam melakukan pengawasan dan pendataan kegiatan untuk kebutuhan MIS Skala Kawasan.

Dalam paparan penutupnya, pria yang terkenal ramah dan dekat dengan konsultan ini menjelaskan tantangan peningkatan kualitas permukiman perkotaan berdasarkan RPJM IV 2020-2025 adalah pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju kota layak huni.

Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang dijabarkan dalam 2025-2035 adalah 100 % Indikator “Kota Hijau” terwujud di seluruh kota. Selanjutnya pada 2035-2045 memiliki target 100 % Indikator “Kota Hijau” yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota. Pada 2045, diharapkan kota berkelanjutan sudah dapat terwujud.

Boby juga memberikan contoh-contoh kota yang dulunya kumuh tidak teratur dan kini tertata dan layak huni seperti Kota Shenzen di Cina, Kota Singapore di Singapura, dan Kota Vienna di Austria.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat menjelaskan bahwa pendekatan penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan dua cara, yakni skala kawasan dan skala lingkungan. Skala kawasan ini, menurut Reva, guna mendukung peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder, dan pengembangan kawasan serta pembangunan infrastruktur penghubung/konektivitas jaringan tersier dan tingkat rumah tangga dengan infrastruktur primer/sekunder yang diidentifikasi dalam Dokumen Slum Improvement Action Plan (SIAP) atau Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

Sedangkan skala lingkungan dimaksudkan sebagai dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur tersier yang diidentifikasi dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP). Kasatker yang tergolong masih muda ini menambahkan beberapa informasi dari kegiatan lapangan yang sudah berjalan dan menjadi pembelajaran pelaksanaan Kotaku seperti di Kelurahan Tallo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kelurahan Gowongan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. [KMP-2]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Iroh Rohayati Fatah, Tenaga Ahli Komunikasi KMP Kotaku Wil. 2

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.