Beranda Warta Berita Susun Dokumen LARAP: Upayakan Agar Semua Pihak Memerhatikan WTP

Susun Dokumen LARAP: Upayakan Agar Semua Pihak Memerhatikan WTP

Berita Workshop LARAP Penyusunan Dokumen Safeguard Comments (0) View (234)

Memfasilitasi penyusunan dokumen lebih mudah, tapi yang terpenting adalah bagaimana proses yang dilakukan pendamping tulus memfasilitasi para pihak agar bisa bersama-sama memerhatikan warga terdampak proyek (WTP) di kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal ini diungkapkan Sub Tenaga Ahli (TA) Safeguard OC 1 Kotaku Provinsi Aceh Taufiqurrahman dalam kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Land Acquisition and Resettlemen Action Plan (LARAP) Skala Kawasan National Slum Upgrading Program (NSUP) Kotaku di Jakarta, Rabu (21/8). Workshop ini diikuti oleh 55 peserta terdiri atas sub TA Safeguard Oversight Consultant (OC) dari 12 provinsi, Technical Management Consultant (TMC), dan Askot Safeguard dari 28 kota.

Di sisi lain, menurut Sub Safeguard OC 7 Kotaku Provinsi Kalimantan Barat Yudha Januar Pratama, bagi pendamping, memfasilitasi penyusunan LARAP sebenarnya merupakan upaya agar pembangunan yang dilakukan di Program Kotaku memberikan dampak lebih baik, sehingga "pembangunan membahagiakan" bisa diwujudkan, terutama bagi warga terdampak. Pada kesempatan yang sama, Askot Safeguard Kota Pontianak Murti berbagi cerita soal pengalaman mendampingi penyusunan LARAP yang cukup lama. Ia mengatakan, ada proses yang disebut sebagai "deal-deal-an" antara WTP dengan pihak pemerintah kota (pemkot) dalam rangka proses ganti untung. Pasalnya, WTP di kegiatan Skala Kawasan Parit Nanas Kota Pontianak, selain mendapat kompensasi penggantian, WTP juga mendapat program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga WTP mendapatkan lebih banyak manfaat.

Adapun workshop ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan penguatan kapasitas para pelaku Program Kotaku terkait LARAP. Tujuannya adalah membangun pemahaman peserta dalam memahami konsep dan mekanisme penyusunan LARAP, membangun keterampilan peserta memfasilitasi pemda dalam menyusun rencana kerja penyelesaian dokumen LARAP. Sehingga, output yang didapatkan nanti adalah peserta mampu memfasilitasi Pemda dalam menyusun dokumen LARAP dan mampu menyusun Rencana Kerja Penyelesaian Dokumen LARAP di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penapisan safeguard sejak 2018, Program Kotaku Skala Kawasan di Wilayah 1 telah mengidentifikasi 28 kabupaten/kota yang membutuhkan penyusunan dokumen LARAP, yaitu Kabupaten Pidie, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Medan, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten CianjurKabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Serang, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Dalam workshop tersebut terungkap sejumlah kendala yang ditemukan dalam penyusunan LARAP, yakni, pertama, penyusunan LARAP membutuhkan data-data perencanaan berdasarkan desain kegiatan atau data fisik, padahal pada saat bersamaan perencanaan desain kegiatan atau perencanaan teknis masih belum selesai. Kedua, penanganan safeguard sosial, khususnya pengadaan tanah dan permukiman kembali, merupakan hal yang baru bagi pemerintah daerah selaku pihak yang berkewajiban menyediakan tanah untuk program KOTAKU maupun konsultan pendamping KOTAKU yang umumnya tidak memiliki pengalaman kerja terkait penyiapan dokumen pengadaan tanah. Ketiga, lokasi kegiatan pengadaan tanah sebagian besar berada di wilayah yang menjadi kewenangan instansi lain (contoh: sempadan sungai, sempadan rel kereta api, tanah BUMN/BUMD, dan lain-lain), sehingga diperlukan koordinasi dan rekomendasi pemanfaatan lahan dari instansi terkait dan membutuhkan waktu yang lama dan cukup kompleks. Keempat, masih kurangnya political will dan rendahnya kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk berkomitmen melaksanakan implementasi penanganan dampak sosial pengadaan tanah dan relokasi warga sebagaimana ketentuan LARAP.

Seperti diketahui, sebagai upaya mendukung pengurangan luasan permukiman kumuh hingga 0 hektare, Program Kota Tanpa Kumuh menyelenggarakan Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan melalui Dana Investasi Infrastruktur Skala Kawasan. Investasi ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas infrastruktur yang bersifat jaringan dengan pelayanan yang terkoneksi pada kawasan permukiman kumuh. Salah satu upaya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (safeguard) yang penting yakni saat pengadaan tanah dan relokasi WTP ke lokasi lain, karena tanahnya yang diperlukan oleh kegiatan infrastruktur yang didanai oleh Program Kotaku.

Sesuai ketentuan Program Kotaku, proses pengadaan tanah dan permukiman kembali WTP harus didokumentasikan kedalam laporan atau dokumen yang disebut LARAP. Hal ini mengingat pengadaan tanah Program Kotaku pada prinsipnya menghindari atau meminimalkan relokasi warga secara terpaksa. Oleh karena itu melalui LARAP dilakukan identifikasi potensi dampak pengadaan tanah harus sedini mungkin untuk untuk meminimalkan dampak yang merugikan. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima kompensasi/ganti rugi secara adil.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan menggunakan alokasi dana infrastruktur skala kawasan dilaksanakan di 100 kabupaten/kota dan lokasi sasaran dengan pendanaan bersumber dari Islamic Development Bank (IDB), mencakup 50 kabupaten/kota terpilih yang tersebar di Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Banten. [KMP-1]

Dokumentasi lainnya:

Penulis: Tim Komunikasi, KMP Kotaku Wil. 1

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.