Beranda Warta Berita Percepat Tuntaskan Sisa Luasan Kumuh, Kotaku Gelar Rakor

Percepat Tuntaskan Sisa Luasan Kumuh, Kotaku Gelar Rakor

Berita Rakor Percepatan Palembang Wilayah 1 Wil. Barat Comments (0) View (362)

Wilayah kumuh yang masih harus ditangani dan menjadi tantangan bersama masih seluas 15.024 hektare atau 39 % dari total luasan kumuh nasional. Selain menyiapkan tenaga pendamping berupa konsultan, mulai dari level pusat hingga masyarakat, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk skala lingkungan dan skala kawasan di 33 provinsi se-Indonesia. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengawalnya, memastikan kemanfaatan bagi warga, serta mengubah kawasan kumuh lebih tertata dan menjadi destinasi wisata.

Hal ini ditegaskan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat, saat membuka Rakor Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP)/Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah 1 TA 2019, pada Selasa (3/9/19). Acara yang bakal berlangsung hingga 5 September 2019 tersebut diselenggarakan di Hotel Aston, Kota Palembang, Sumatra Selatan. Menurut agenda, sejumlah jajaran petinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat dan daerah beserta perwakilan dari beberapa kementerian lainnya dan lembaga negara serta wakil pemerintah daerah hadir di acara ini. Beberapa di antaranya didaulat sebagai pemapar kajian dan narasumber dalam sesi diskusi round table.

Peserta yang ikut dalam acara rakor ini adalah perwakilan dari 10 provinsi dan 53 kabupaten/kota yang berjumlah 127 orang. Yang hadir sebagai wakil tingkat provinsi adalah kepala Seksi Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP). Sedangkan dari tingkat kabupaten/kota bakal diwakili oleh kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) dan PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) kabupaten/kota.

Rakor ini sendiri dilaksanakan agar peserta mengetahui arah kebijakan nasional penanganan kumuh perkotaan, mengetahui arah kebijakan nasional dan target penanganan kumuh, meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan Kotaku, meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program Kotaku, meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengendalian pelaksanaan kegiatan program, membangun pemahaman dan komitmen peserta dalam melaksanakan program dengan baik.

Lebih lanjut, Didiet berharap, rapat koordinasi ini menghasilkan rumusan-rumusan strategis dan langkah konkret untuk upaya percepatan pelaksanaan program, sehingga target penanganan kumuh dan cita-cita kita menciptakan kota layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud. "Kolaborasi akan menjadikan keterpaduan antarsektor untuk bersama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman kota tanpa kumuh pada 2019," kata Didiet.

Selain itu, pemerintah daerah pun didapuk menjalankan fungsinya sebagai nakhoda perubahan bersama masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yang juga didampingi pemerintah pusat sebagai pendamping. Khususnya, dia menambahkan, untuk memenuhi target tantangan mencapai penanganan permukiman kumuh menjadi 0 ha dengan memprioritaskan pemenuhan akses terhadap air minum dan sanitasi.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengamini. Bahkan dia menghaturkan penghargaan bagi pemerintah pusat yang telah mendukung penanganan kumuh Skala Lingkungan di 48 kelurahan dengan dana sebesar Rp 68 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Targetnya senada: air bersih 100 %, 0 % kumuh, dan 100 % sanitasi di Kota Palembang, yang sudah dilaksanakan sejak 2017. Langkah penanganan yang dilaksanakan Program Kotaku sejalan dengan rencana menjadikan Palembang sebagai Kota Wisata Bahari, yang juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Harnojoyo mengimbau para peserta untuk menjadikan rakor kali ini sebagai momentum penting untuk membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menangani kawasan kumuh di Kota Pempek.

Pelaksanaan rakor dibagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah 1 (Barat), Wilayah 2 (Tengah), dan Wilayah 3 (Timur). Untuk Wilayah 1 diselenggarakan di Kota Palembang, pada 3-5 September 2019. Berikutnya, Wilayah 2 akan dilaksanakan di Kota Surabaya, pada 9-11 September 2019 dan Wilayah 3 di Kota Makassar, pada 17-19 September 2019. [KMP-1]

Dokumentasi lainnya:

Penulis: Tim Komunikasi KMP Kotaku Wilayah 1

Editor: Nina Razad/Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.