Wali Kota Surabaya: Edukasi Masyarakat, Jangan Hanya Perbaikan Fisik

Berita Surabaya Jawa Timur Rakor Percepatan Comments (0) View (235)

Pemerintah daerah (pemda) tidak bisa hanya memberikan fasilitas perbaikan fisik saja melainkan harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat setempat. Gunanya agar masyarakat mampu mengelola lingkungan agar hasil kelestarian pembangunannya terjaga.

"Ini yang coba saya sampaikan kepada semuanya, supaya investasi yang kita keluarkan itu tidak sia-sia," tegas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah II Tahun Anggaran 2019 di Surabaya, pada Senin (9/9). Rakor yang akan berlangsung hingga 11 September 2019 ini dihadiri oleh sekitar 251 peserta dari 10 provinsi dan 114 kabupaten/kota, yang terdiri atas Kasi Pelaksanaan Balai PPW dan PPK PKP tingkat provinsi, serta Kepala Satker PIP dan PPK PKPBM tingkat kabupaten/kota.

Menurut Risma, salah satu permasalahan paling berat di Kota Surabaya adalah sampah dan kekumuhan. Kawasan kumuh dapat berbahaya bagi lingkungan, karena "dekat" dengan kejahatan, termasuk terhadap anak-anak, dan tentunya lebih rentan penyakit.

Lebih lanjut, Risma mencontohkan pembangunan kampung nelayan di Kota Surabaya. Menurutnya, sebelum dilakukan penataan, perkampungan nelayan identik dengan bau tidak sedap yang sangat kuat. Ini karena nelayan setempat mengelola ikan sekaligus membuang limbahnya langsung ke lingkungan sekitar.

"Kita coba tata bagaimana penempatan toiletnya, bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana kalau dia nyuci membersihkan ikan, kemudian di mana ia menjemur ikan. Lha wong sudah saya siapkan bagus jalannya, eh dipake njemur ikan," kata Risma.

Soal ini, Pemda Surabaya mengatasinya dengan cara mempercantik lingkungan. Bahkan Risma turun sendiri ke lapangan dan mengecat kampung nelayan. "Tapi lama-lama akhirnya dia (masyarakat--red) sadar, ternyata ada impact dari perbaikan kawasan itu, kemudian ada impact ekonominya. Oh ternyata kalau saya begini, maka ekonomi saya naik. Tanpa kami suruh, mereka sudah menjaga sendiri lingkungannya menjadi bersih," jelas Wali Kota Surabaya.

Ia kembali mencontohkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang diletakkan di tengah kampung, ini mengingat padatnya permukiman yang tidak memungkinkan membangun IPAL di lokasi tertentu. Dengan adanya IPAL, air limbah setempat bisa diolah, dibersihkan, kemudian digunakan untuk menyirami tanaman, mencuci motor, dan sebagainya. Secara anggaran memang lebih tinggi daripada membangun sendiri, tapi dengan memberi edukasi kepada masyarakat, kehidupan mereka akan lebih sejahtera dan hasil pembangunan lebih lestari. Inilah, kata Risma, yang telah dilakukan Pemda Surabaya.

Rakor Percepatan Pelaksanaan NSUP/Program Kotaku ini diisi oleh narasumber, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas, Direktur PBLN, BPKP, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan, Direktur PKP DJCK, Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. PKP, Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah II, Dit. PKP, dan Kepala Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat, PPK Kotaku 1 serta PPK Kotaku 2. [Redaksi]

Dokumentasi lainnya:

         

 

    

0 Komentar