Untuk LARAP Pemkab Perlu Siapkan Anggaran Kompensasi WTP

Berita Rakor Percepatan Surabaya Jawa Timur Comments (0) View (112)

Mengingat kegiatan skala kawasan membutuhkan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) maka pemerintah kabupaten/kota perlu menyiapkan anggaran sebagai kompensasi bagi warga terdampak program/proyek (WTP). Nilai kompensasi bagi WTP dihitung berdasarkan mekanisme yang disepakati bersama, termasuk penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), atau lainnya. Untuk itu juga, kabupaten/kota perlu menyusun linimasa penyusunan LARAP berikut jadwal pelaksanaan kompensasi bagi WTP.

Hal itu disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kotaku 2 Martyanti RB Sianturi dalam penutupan Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) - National Slum Upgrading Program (NSUP) Tahun Anggaran 2019 di Surabaya, pada Rabu (11/9). Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 251 peserta dari 10 provinsi dan 114 kabupaten/kota, yang terdiri atas Kasi Pelaksanaan Balai PPW dan PPK PKP tingkat provinsi, serta Kepala Satker PIP dan PPK PKPBM tingkat kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, Yanti—panggilan Martyanti—juga mengungkapkan tentang tindak lanjut temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang secara periodik mengaudit Program Kotaku dalam rangka melaksanakan tatakelola program yang baik (good governance). Menurutnya, secara nasional, rasio antara nilai dana hasil temuan audit BPKP TA. 2017-2018 Program NSUP Kotaku dengan total dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) yang cair ke masyarakat sekitar 0,22%. Namun demikian, tindak lanjut penyelesaian temuan audit BPKP hingga tuntas tetap menjadi tanggungjawab Satker provinsi dan Satker PIP kabupaten/kota. [Redaksi]

 

0 Komentar