Beranda Warta Berita Ubah Kumuh Jadi Destinasi Wisata, Tanggung Jawab Bersama

Ubah Kumuh Jadi Destinasi Wisata, Tanggung Jawab Bersama

Rakor Percepatan Makassar Sulawesi Selatan Comments (0) View (450)

Mengubah kawasan kumuh menjadi tertata dan menjadi destinasi wisata adalah tanggung jawab bersama, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak peduli lainnya. Pemerintah pusat menyiapkan tenaga pendampingan, berupa konsultan dari pusat hingga masyarakat, Selain itu menyediakan pula alokasi dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk penanganan kumuh skala lingkungan dan skala kawasan di 33 provinsi.

“Adalah tanggung jawab bersama dalam mengawal, memastikan kemanfaatannya bagi warga,” ujar Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun Anggaran 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (17/9).

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 19 September 2019 ini diikuti oleh sekitar 103 peserta dari 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota, yang terdiri atas Kepala Balai dan Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PKP Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada tiap provinsi, serta Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan PPK PKPBM pada tiap kabupaten/kota.

Menurut Didiet, tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang mengalami reklasifikasi dari desa ke kota, serta urbanisasi (migrasi dari desa ke kota) yang menyebabkan kesenjangan antarwilayah, bahkan kemiskinan. Kekumuhan muncul dari masalah tersebut. Untuk itu, penanganan permukiman kumuh bertujuan menyediakan infrastruktur permukiman. Dengan demikian, diharapkan luasan permukiman kumuh akan turun. Diharapkan pula terwujud kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai stakeholders, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Didiet juga menyampaikan, tantangan baru 2020-2024 adalah meningkatnya luasan kumuh lebih 70.000 Ha. Untuk itu, diperlukan data yang baik dan valid. Maka diperlukan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) yang dikelola dengan baik. Di sisi lain, fenomena sekarang di kabupaten/kota banyak yang membenahi bantaran sungai, tapi harus dilihat pula apakah kawasan itu merupakan kawasan kumuh. Dalam hal ini, Program Kotaku berperan untuk skala kawasan dan lingkungan (kelurahan), yang hendaknya terintegrasi dengan semua sektor, baik secara fisik maupun nonfisik. Maka, kolaborasi dalam penanganan kumuh amatlah penting.

Indikator keberhasilan menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan, antara lain, masyarakat merasakan puas atas bangunan yang dibangun, akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman meningkat, dan tumbuh livelihood sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Harapannya adalah mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyraakat Indonesia.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka secara resmi kegiatan Rakor. Ia menilai Program Kotaku sangat baik, karena mampu mengimbangi pengembangan sektor makro terhadap mikro. “Sangat strategis Program Kotaku ini. Banyaknya, di kabupaten dan kota tertentu luas kawasan kumuh kian bertambah, untuk itu, penting melanjutkan program ini ke depan,” ujar wakil gubernur. Ia melanjutkan, intervensi dari pemkot untuk cakupan kumuh, sehingga menjadi cakupan kerja provinsi. Melalui Program Kotaku, luasan kumuh bisa dikurangi di kabupaten/kota.

Sebelumnya, ketua panitia, yang juga Kepala Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Muhammad Reva Sastrodiningrat menyampaikan, rakor bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan kumuh perkotaan, meningkatakan kapasitas peserta rakor, sekaligus membangun komitmen peserta untuk membangun kota tanpa kumuh.

Sebagaimana diketahui, rakor ini adalah “episode” terakhir dari rangkaian trilogi (tiga) rakor yang digelar secara nasional. Sebelumnya dilaksanakan rakor yang sama di Palembang, Sumatra Selatan, untuk wilayah 1 (Pulau Sumatra), dan di Surabaya, Jawa Timur, untuk rakor wilayah 2 (Pulau Jawa dan Kalimantan). Rakor wilayah 3 (Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara) dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebagai apresiasi, diberikan penghargaan untuk kabupaten/kota terbaik atas dukungan dan peran serta aktif dalam membangun dan menata kota bebas kumuh dalam penyelenggaraan Program Kotaku. Bagi wilayah 3, penghargaan diberikan kepada Tim Satker Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai terbaik pertama. Sedangkan terbaik kedua adalah Tim Satker Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan terbaik ketiga adalah Tim Satker Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bagi wilayah 2 (Jawa dan Kalimantan) terbaik pertama diraih Tim Satker Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta. Terbaik kedua adalah Tim Satker Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan terbaik ketiga adalah Tim Satker Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun bagi wilayah 1 (Pulau Sumatra), terbaik pertama adalah Tim Satker Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Terbaik kedua, Tim Satker Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan terbaik ketiga diraih Tim Satker Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. [Redaksi]

Dokumentasi lainnya:

    

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.