Beranda Warta Berita Workshop Kotaku: PR Kumuh Kalsel Masih Banyak

Workshop Kotaku: PR Kumuh Kalsel Masih Banyak

Berita Workshop Kalimantan Selatan Comments (0) View (532)

Selama tiga tahun belakangan, rupanya intervensi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum maksimal. Namun, hal itu lantaran wilayah kumuh yang harus ditangani memang amat luas. “Di 2018, kawasan kumuh Provinsi Kalimantan Selatan turun sekitar 1.159,71 hektare atau 26,5 persen. Masih 73,5 persen lagi PR [pekerjaan rumah] kita untuk menyelesaikan permasalahan kumuh di 2019 ini,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel Muhammad Rizat Abidin di acara Workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), National Slum Upgrading Program (NSUP) Oversight Service Provider (OSP-6), Provinsi Kalsel yang diselenggarakan di sebuah hotel di Banjarmasin, Rabu (18/9).

Dalam pembukaan acara yang berlangsung selama tiga hari itu, Rizat kembali menekankan pentingnya semua pihak untuk ikut bekerja sama dalam penanganan kumuh yang tercantum di dalam surat keputusan kumuh bupati atau wali kota setempat. Program Kotaku di Kalsel dilaksanakan di 10 kabupaten/kota, pada 239 desa/kelurahan, terdiri dari 38 desa/kelurahan lokasi target Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), dan 201 desa/kelurahan di lokasi Non-BPM. Menurut data 2018, masih ada 3.209,38 dari 4.369,09 Ha total areal kumuh pada 2015. Artinya, pengurangan luasan kumuh baru sebesar 1.159,71 Ha, atau hanya berkurang 26,5 persen.

Peserta workshop kali ini berasal dari sepuluh kota/kabupaten penerima bantuan Program Kotaku. Sedangkan undangan ‘khusus’ ditujukan bagi kabupaten di luar intervensi Program Kotaku: Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan. Kendati ketiga kabupaten tersebut tidak diintervensi program penanganan kumuh, Rizat menyatakan siap mendukung bila ada permasalahan kumuh. Targetnya jelas, seluruh permasalahan kumuh di Provinsi Kalsel bisa teratasi semua.

Sejumlah narasumber memaparkan paparan buat para peserta. Di antaranya adalah Rizat yang mengupas soal “Kebijakan, Target dan Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 2015-2019”. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Provinsi Kalsel A.M. Ferryansyah pun mengungkap masalah “Kebijakan Program Penanganan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan”. Sementara hasil penanganan kumuh diklarifikasi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Kalsel Arkan Yamri dengan materi bertajuk “Progress dan Review Capaian Program Kota Tanpa Kumuh Periode Tengah 2019 Provinsi Kalimantan Selatan”.

Tak hanya itu. Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin A. Fanani Saifuddin turut mengungkap ihwal mengupas “Pengalaman Kota Banjarmasin dalam Penanganan Kumuh”. Paparan itu bak gayung bersambut dengan materi Ibnu Sabil. Kepala Bidang Dayasos Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Forum CSR) itu mengangkat soal “Berbagi Pengalaman Penanganan Kumuh Berbasis Kolaborasi”. Pemapar materi terakhir adalah pengelola Bank Sampah Morse Indah Banjarmasin Atim Susanto, yang membeberkan “Berbagi Pengalaman Pengolahan Sampah Secara Tepat dan Terpadu”.

Selain menyimak paparan narasumber, para peserta juga menjalani sesi berbagi di Diskusi Desk. Beragam topik pembahasan berkait penanganan kumuh dibongkar. Di antaranya soal strategi dan upaya untuk mencapai target berdasarkan hasil rapat koordinasi di Surabaya, pengkajian pencapaian kolaborasi dan strategi peningkatan, potensi kolaborasi, review pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh sampai tengah 2019 plus capaian target pengurangan, serta perencanaan target penanganan kumuh 2020.

Pertemuan tersebut juga menggali lebih detail soal identifikasi rencana lokasi penanganan kumuh tahun mendatang. Khususnya pembagian tanggung jawab yang menjadi kewenangan pusat (dengan luas kumuh lebih dari 15 Ha), kewenangan provinsi (10-15 Ha), dan kewenangan kabupaten/kota (kurang dari 10 Ha). Para peserta juga membahas review dokumen perencanaan dan SK kumuh, pemetaan mekanisme koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan, serta tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). [Kalsel]

 

Penulis: Sarkowi, Sub Prof Komunikasi OSP-6 Program Kotaku Provinsi Kalimantan Selatan

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.