Beranda Warta Berita Satker PIP Kabupaten/Kota Pastikan Infrastruktur Berkualitas Baik

Satker PIP Kabupaten/Kota Pastikan Infrastruktur Berkualitas Baik

Berita Rakor Percepatan Sulawesi Selatan Makassar Comments (0) View (509)

Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) kabupaten/kota akan melaksanakan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) guna memastikan infrastruktur yang terbangun berkualitas baik sesuai dengan standar teknis. Untuk itu, akan dibentuk tim teknis di level provinsi guna mengendalikan kegiatan, secara berkala melakukan monitoring ke lapangan. Tim tersebut terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kota, dari Balai, dari Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan stakeholders terkait.

Hal ini adalah salah satu isi kesimpulan hasil diskusi desk dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP)/Program Kotaku 2019 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (19/9). Acara dihadiri oleh sekitar 103 peserta dari 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota, terdiri atas Kepala Balai dan Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PKP Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada tiap provinsi, serta Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan PPK PKPBM pada tiap kabupaten/kota.

Di tingkat Pemda, organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak ke sasaran yang sama. Karena, kumuh, perilaku, dan livelihood adalah urusan semua stakeholder. Agar kualitas infrastruktur terjamin, hendaknya dipastikan detail engineering design (DED) agar sesuai ketentuan teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebelum dilakukan pencairan anggaran, diperlukan analisis dan review di tingkat provinsi. Perlu dibentuk Tim Teknis yang qualified yang akan memverifikasi desain dan lokasi sesuai dengan draf resmi di kabupaten/kota bersangkutan. Selain itu, perlu juga meningkatkan pemahaman teknis fasilitator agar tidak hanya menguasai dari segi estetika dan arsitektur yang cantik saja, tetapi melihat kebutuhan dan fungsinya. Dari segi infrastruktur juga sangat penting mengetahui apa yang harus dibuat.

Pendampingan di masyarakat harus ada tim yang memahami secara teknis dan tipikal.Perlu ada pembekalan teknis untuk pelaksanaan infrastruktur dan pengendalian dalam implementasi, karena gambar yang benar belum tentu diimplementasikan dengan benar sesuai rancangan. Kemudian melakukan pengecekan terhadap semua pekerjaan di lapangan melalui opname guna mengetahui kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan desainnya.

Dalam upaya pengurangan kumuh, perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada Pemda bahwa bantuan ini adalah stimulasi, sehingga pemda bisa membuat peraturan daerah (Perda) untuk menguatkan hal tersebut. Desain dari awal secara konteks keterpaduan dimana Pemda berbuat lebih banyak daripada Pusat. Kemudian, mendorong Pokja provinsi untuk turut serta menangani kumuh mengingat kumuh dengan luasan 5-10 Ha adalah tanggung jawab provinsi.

Di sisi lain, terdapat best practice di lapangan, hanya saja ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dari sisi perencanaan dan pelaksanaan. Hendaknya dilakukan pemetaan terlebih dahulu terkait potensi untuk dijadikan “The Best”, mulai dari manusianya, lembaganya, serta desain kawasan yang memungkinkan untuk digarap. Kemudian menggerakkan semua sektor yang bisa ikut terlibat untuk mewujudkan lokasi best practice tersebut. Setiap provinsi dan kabupaten/kota diharapkan berkomitmen menyiapkan minimal 1 lokasi kelurahan best practise (by desain) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga menjadi kebanggaan Program Kotaku, masyarakat dan Pemda. Aspek best practice dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain inovasi dan kreativitas, perubahan yang terjadi, dapat dan mudah direplikasi, peluang keberlanjutan, adanya kolaborasi, serta memberi inspirasi. [Redaksi]

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.