Beranda Warta Berita Program Kotaku Antisipasi Dampak Lingkungan dan Sosial

Program Kotaku Antisipasi Dampak Lingkungan dan Sosial

Berita LARAP Workshop NTB Mataram Safeguard Comments (0) View (485)

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang bisa merugikan. Karena itulah, upaya mengantisipasi dan mengelola potensi dampak tersebut menjadi penting. Satu di antaranya adalah melalui rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali atau Land Acqusition and Resettlement Action Plan (LARAP). Demikian ditegaskan Asisten Project Management Unit National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 ((NUSP-2) Airyn Saputri Harahap di depan peserta Workshop Penyusunan LARAP dan Pengelolaan Dampak Sosial untuk Persiapan Lelang Dini Kegiatan Skala Kawasan Program Kota Tanpa Kumuh (NSUP) yang diselenggarakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (14/10).

Pelatihan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial yang berlangsung selama empat hari itu diikuti perwakilan pelaku Program Kotaku dari 10 kabupaten atau kota di Indonesia. Yaitu, Kota Yogyakarta, Kabupaten Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kota Balikpapan, Kota Baru, Kota Manado, dan Kota Sorong.

Workshop Program Kotaku kali ini bertujuan membangun pemahaman dan keterampilan dalam proses penapisan, identifikasi potensi, dokumentasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah hingga pascapengadaan tanah atau relokasi. Selain itu, para peserta diharapkan mampu membangun komitmen dan kolaborasi pengelolaan dampak sosial dan lingkungan untuk penanganan permukiman kumuh. Dokumen LARAP pun harus segera tuntas sebagai langkah percepatan yang telah disusun pemerintah kabupaten/kota menuju sesi lelang dini pada pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2020.

Dalam paparannya Airyn menggarisbawahi, seharusnya pengadaan tanah dan pemukiman kembali dihindari bila memungkinkan. Namun bila tak terhindarkan, dia menambahkan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dipahami dan dilaksanakan sebagai program pembangunan yang berkelanjutan. Tujuannya jelas, supaya warga yang terkena dampak proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan atau proyek pembangunan.

Menyoal WTP, Airyn yang juga menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Standarisasi Kelembagaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mengingatkan kembali bahwa warga tersebut harus dibantu dalam upaya meningkatkan taraf penghidupannya. Minimal sama, atau setara dengan kondisi sebelum proses pengadaan tanah.

Airyn menyadari, banyak hal yang harus dibenahi dalam melaksanakan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Mulai dari perlunya peningkatan pemahaman dalam pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dari proses penapisan, identifikasi potensi, hingga pemantauan plus pengelolaannya, serta mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk pengelolaan dampak di lahan ilegal—seperti bantaran sungai, sempadan pantai, dan sempadan rel. Selain itu, penilaian aset WTP perlu dilaksanakan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan memberi penggantian secara adil sesuai kajian yang dilakukan.

Pada kesempatan yang sama Kepala PMU NSUP dan NUSP-2 Boby Ali Azhari menyatakan bahwa dokumen LARAP adalah dokumen pemerintah daerah dan yang hanya dibutuhkan pemda, bukan lender. Lantaran itulah, Boby meyakini memerlukan action plan terhadap rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali ke dalam bentuk dokumen LARAP atau Rencana Pengadaan Lahan (RPL). [KMP-2]

Penulis: Iroh Rohayati Fatah, Tenaga Ahli Komunikasi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Program Kotaku wil. 2 

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.