Beranda Warta Berita Kasus Tagalaya: PIM Wadah Kritis Cegah Penyelewengan

Kasus Tagalaya: PIM Wadah Kritis Cegah Penyelewengan

Berita PIM Maluku Utara Comments (0) View (59)

Permukiman tertua dalam sejarah peradaban Kesultanan Tidore menoreh kisah membongkaran kasus dugaan penyalahgunaan dana pembangunan penataan lingkungan. Desa Tagalaya, namanya. Warga di wilayah di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara tersebut mengungkap sebuah persoalan pengadaan material paving block untuk pembangunan infrastruktur publik setempat berupa jalan lingkungan. Ada dugaan penyelewengan yang dilaporkan melalui Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Desa Tagalaya adalah permukiman yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Lokasinya tergolong terisolasi, lantaran tak ada jalan penghubung yang dibangun buat mencapai areal tersebut. Bila mau bertandang ke sana, pengunjung mesti menempuh perjalanan laut dari Pelabuhan Penyeberangan Tidore ke Pelabuhan Sofifi, di Tidore Kepulauan. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan menempuh jalur darat menuju desa dengan jarak tempuh tiga jam lamanya dengan kendaraan bermotor. Medan yang dilalui pun tak mulus; melewati hutan atau berbukit terjal. Sudah 10 tahun berlalu, infrastruktur jalan poros provinsi itu belum diaspal. Di sebagian titik sudah berlubang, becek dengan lumpur, bahkan ditumbuhi rumput liar. Dan bila musim penghujan tiba, kendaraan beroda dua dan empat kesulitan menembus rute menuju Tagalaya.

Persoalan kondisi infrastruktur tadi tak berhenti di situ. Beberapa waktu silam, warga setempat mendapatkan informasi tak sedap tentang masalah pengaduan masyarakat, bahkan kabarnya hingga tersebar ke desa tetangga. Pengaduan yang tercatat dalam PIM Program Kotaku teregister dengan nomor 002182720119, menyoal pengadaan material paving block untuk penataan jalan lingkungan setempat. Pengaduan tersebut menduga, pembelian material yang dibelanjakan dari anggaran Bantuan Dana Investasi (BDI) Tahun Anggaran 2018 hanya dilakukan di satu toko atau satu perusahaan tertentu atas arahan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Tidore Kepulauan. Pembelian itu dilaksanakan dua kali; tahap pertama 30 % dan tahap kedua 60 % pada 2018.

Hasil pengamatan mencatat, material paving block yang didatangkan dari Perusahaan Kali Oba dipatok sesuai harga riil sebesar Rp 2.500 per blok. Namun faktanya, akses menuju Desa Tagalaya yang sulit dijangkau mendongkrak nilai beli material. Anggaran pun melonjak untuk tambahan biaya transportasi dan distribusi material bahan dengan harga satuan paving block hingga sebesar Rp 6.500, plus sewa buruh angkut dan upah antar ke titik pembangunan.

Tim Oversight Service Provider (OSP) 8 Provinsi Maluku Utara dan Tim Korkot Kota Ternate terjun langsung ke Desa Tagalaya, tepatnya ke Sekretariat Lembaga Keswadayaan Masyarakat Marimoy. Tim yang digawangi Tenaga Ahli (TA) Monitoring and Evaluation Firman Salim itu bertujuan menyelesaikan kasus PIM yang masih berstatus proses, lantaran sudah satu bulan belum ada tindak penanganan masalah. "PIM menjadi wadah masyarakat buat menyampaikan keluhan sekaligus sosial kontrol untuk mencegah timbulnya penyelewengan prosedur," kata dia. Masyarakat pun diharapkan peka dan serius menyelesaikan permasalahan tanpa harus bergantung kepada pihak luar yang belum paham kultur budaya dan kearifan lokal.

Dalam pertemuan itu, Koordinator Kota Ternate Fitri Yanti membuka pertemuan penyelesaian masalah yang ada di Desa Tegalaya. Dia juga menegaskan bahwa setiap aduan perlu terselesaikan setepat dan secepat mungkin. Penyelesaian permasalahan yang berlarut-larut malah bisa memicu eskalasi konflik yang jauh lebih melebar di masyarakat. "Solusinya adalah, bermusyawarah dan mufakat melalui mekanisme adat, lembaga keagamaan, maupun kebiasaan masyarakat setempat," kata TA Infrastruktur Indra Dely.

Fitri memaparkan bahwa selaku organisasi yang representatif, sebenarnya lembaga keswadayaan masyarakat sudah bisa beraksi. Misalnya, secara bijak membahas aduan melalui mekanisme rembuk warga di tingkat desa. Persoalan harus dapat diselesaikan dengan baik cepat, dan terukur. Bahkan, pembelanjaan kebutuhan menurut perhitungan rencana dan anggaran belanja dari survei yang telah ditetapkan sebelumnya harus konsisten.

Pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu dinilai cukup bermakna. Kunjungan penyelesaian PIM kali ini memberi benang merah edukasi, bahwa masyarakat bisa belajar menyelesaikan penanganan pengaduan masalah secara efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat juga diimbau mau ikut terbuka mengungkap persoalan yang selama ini acap tak muncul ke permukaan. Termasuk, termotivasi tampil kritis dan peka terhadap kemungkinan adanya penyelewengan. [Malut]

Penulis: Sanaji Guru Sangadji, Sub-Prof CHU - OSP 8 Maluku Utara Program Kotaku Provinsi Maluku Utara

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.