Beranda Warta Berita Wali Kota Bima: DAS Wilayah Kekuasaan Negara

Wali Kota Bima: DAS Wilayah Kekuasaan Negara

Berita NTB Bima Workshop Comments (0) View (244)

Secara prinsip, daerah aliran sungai (DAS) adalah wilayah yang dikuasai negara. Fakta hukum tersebut sudah dikukuhkan dalam sejumlah peraturan pengikatnya. Lantaran itulah, persoalan permukiman masyarakat di bantaran sungai yang menjadi kendala dan terkena dampak rencana penataan wilayah sehingga harus direlokasi menjadi harga mati yang tak bisa diganggu gugat. "Jika sekiranya ada warga yang ngotot tak mau beranjak dari bantaran sungai, mau tak mau harus pindah ke tempat yang sudah disediakan," kata Wali Kota Bima M. Lutfi tegas, di sesi pembukaan acara Lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bima, Nusa Tenggara Barat, di awal Oktober 2019.

Lutfi menegaskan, Pemerintah Kota Bima sudah dengan matang mencari solusi persoalan kepemilikan tanah, seperti kasus DAS tadi. "Tanah yang kosong tidak akan ada ganti rugi. Rumah, hanya diberikan kompensasi sebagai rasa kemanusiaan," ujar Lutfi tanpa tedeng aling-aling. Semua penghuni liar di bantaran pun diyakini mau segera pindah karena jelas bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Momentum lokakarya kali ini memang terasa berbeda. Tak cuma menyoal permasalahan penataan permukiman di bantaran sungai, Program Kotaku pun mengangkat tentang rencana penerapan konsep Skala Kawasan di Ratu Raga Mantika, Bima. Nama Ratu Raga Mantika tersebut adalah akronim bebas dari Kelurahan Rabadompu Barat, Rabangodu Utara, Penaraga, dan Rontu. Wali Kota menekankan bahwa konsep Ratu Raga Mantika dibangun atas dasar cinta demi menjemput impian bersama menata keindahan dan kebersihan kota.

Rencana penataan permukiman tersebut tentu saja disambut hangat Pemkot Bima. Sebab sejalan dengan rencana pemerintah daerah sebagai nakhoda, Pemkot Bima juga mendukung sekaligus merangkul para pemangku kepentingan setempat dan dinas terkait untuk bersama mengawal pelaksanaan Program Kotaku sampai tuntas.

Menurut rencana, pelaksanaan konsep Skala Kawasan Program Kotaku di Bima akan dikerjakan pada awal 2020. Alokasi anggaran setempat sebesar Rp 3 miliar dinilai bisa membantu memperlancar pelaksanaan program tersebut. Angka itu didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Perubahan 2019, yang secara teknis disebar di sejumlah program organisasi perangkat daerah setempat. "Sementara dari [Program] Kotaku sebesar Rp 24 miliar lebih," papar Lutfi.

Bersama dengan pemerintah, dukungan stakeholders, dan keterlibatan masyarakat akan sangat membantu proses berjalannya Program Kotaku Skala Kawasan ini. Rasa memiliki semua pihak menjadi modal utama mewujudkan pembangunan infrastruktur tata kota yang sedap dipandang mata dan bisa menjaganya bersama dengan baik. Untuk itulah, Lutfi menambahkan, Pemkot Bima telah merencanakan kelanjutan program penanganan kumuh di Sapaga dan Dana Traha.

Senada dengan Lutfi, Ketua Panitia Kegiatan Lokakarya Program Kotaku Nanang Kurniawan memaparkan latar belakang kegiatan yang juga dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan kecamatan, kelurahan, badan keswadayaan masyarakat, lembaga keswadayaan masyarakat, serta pers itu. Di antaranya, dengan mempertahankan prinsip memperkuat peran pemerintah daerah serta memberdayakan masyarakat. "Jadi ruang lingkup kegiatan [Program] Kotaku meliputi pengurangan kawasan kumuh dan pencegahan kawasan kumuh yang didukung kegiatan berkelanjutan," ujar Nanang.

Kegiatan lokakarya yang diikuti sedikitnya 40-an peserta dari berbagai elemen terkait ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bagi banyak pihak. Para pemangku kepentingan, misalnya, mengenai konsep, substansi, dan teknis pelaksanaan Program Kotaku sebagai rujukan pengambilan keputusan penataan lingkungan permukiman. [NTB]

Penulis: Astar Hadi, Sub TA Komunikasi OSP-5 Program Kotaku Provinsi Nusa Tenggara Barat

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.