Beranda Warta Artikel "Menegakkan" Makna Kolaborasi dalam Perspektif UU Pemda

"Menegakkan" Makna Kolaborasi dalam Perspektif UU Pemda

Comments (0) View (184)

Pemerintah pusat mencanangkan gerakan 100-0-100 dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Diharapkan, di akhir 2019 inilah kebutuhan dasar air minum dapat tuntas 100 persen, pengentasan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare menjadi nol, dan pemenuhan fasilitas sanitasi layak mencapai 100 persen.

Pencapaian target tersebut tentu bukan melulu pekerjaan rumah pemerintah pusat. Perlu partisipasi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, di lokasi-lokasi yang masih menyandang persoalan 100-0-100 tersebut. Itu pula yang menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Merujuk undang-undang tadi, pemerintah pusat berwenang menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha ke atas. Pemprov mempunyai kewenangan menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-15 ha, dan area kumuh di bawah 10 ha menjadi 'tugas' pemkot/pemkab.

Memang, peraturan tersebut tak merinci peran dan fungsi serta batasan tanggung jawab yang diemban pemerintah untuk pencapaian dan kiat penanganan kumuh di wilayahnya. Namun yang tampak seolah, langkah pengentasan kumuh melulu menjadi tugas pemerintah semata. Walau kenyataannya diperlukan kolaborasi multisektor dan multi-aktor dalam upaya penanganan permukiman kumuh.

Pemahaman secara letterlijk diamini sebagian pengambil kebijakan dan pelaku penanganan kumuh di lapangan. Contohnya, saat pembuatan Surat Keputusan Kumuh maupun revisinya, penanganan areal kumuh seluas 25 ha dinilai bakal ditangani langsung dana dari pusat. Tak heran bila ada pemda yang malah enggan mengalokasikan anggaran penanganan di wilayah tersebut, dan berharap kehadiran program dari pusat, seperti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Penanganan permukiman kumuh semestinya menggalang banyak pihak untuk saling berkiprah di batas kemampuannya. Pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur di lapangan terkait 7 Indikator Kumuh dikolaborasikan dalam strategi bersama. Sebut saja soal penataan kawasan sungai, yang mau tak mau, menjadi kewenangan pusat dan daerah. Pun, demikian halnya dengan urusan tata kelola sampah setempat yang menjadi kewenangan bersama.

Secara sederhana, pembedaan kewenangan penanganan berdasarkan luas wilayah kumuh dapat disimpulkan menjadi beberapa poin penting. Yakni, luasan kumuh yang besar mengindikasikan kegiatan fisik berskala besar yang hanya dapat dilaksanakan pihak yang berkompeten: Skala Kota atau Skala Kawasan. Pembedaan kewenangan juga terkait unsur efektivitas dan efisiensi dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) dan APB Nasional supaya terarah dan terencana dengan baik. Kewenangan tersebut pun mendulang peluang berkolaborasi, yang sekaligus mendorong kepala daerah untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawab.


Penulis:

Ao Iswardi
Tenaga Ahli Financing Institution Collaboration
Oversight Commitee 2
Program Kotaku
Provinsi Sumatra Utara

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.