Beranda Warta Artikel Aspek Sosek Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Aspek Sosek Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Comments (0) View (268)

Penataan kawasan permukiman kumuh menerapkan konsep dasar tridaya yang meliputi aspek penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman, serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Konsep itulah yang juga diterapkan pada pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam implementasinya, kegiatan ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakan. Caranya, dengan menempatkan komunitas di permukiman sebagai pelaku utama pada setiap tahapan dan proses kegiatan. Artinya komunitas pemukim adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan di luar komunitas pemukim adalah mitra kerja sekaligus pelaku pendukung yang berpartisipasi pada kegiatan komunitas pemukim.

Aspek sosial dan ekonomi memiliki peranan penting dalam penataan kawasan kumuh. Hal ini dibuktikan dengan masuknya kebutuhan peningkatan aspek sosial dan ekonomi dalam program-program penataan kawasan. Sebagai contoh, Program Kotaku yang telah bertransformasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, yang merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), menyandingkan aspek sosial dan ekonomi, dengan aspek lingkungan atau pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan penataan kawasan kumuh di perkotaan memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap standar teknis bangunan masih kurang. Selain itu, pembagian peran dan tugas dari masing-masing pelaku—masyarakat dan pemerintah—dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh tidak jelas. Jaringan informasi dan aksesibilitas pembiayaan penataan pun dinilai masih terbatas. Dan tingkat pemahaman serta kemauan masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara penataan kawasan kumuh juga rendah, ditambah kurang terintegrasinya program-program pemerintah daerah serta adanya keterbatasan kondisi sosial dan ekonomi.

Secara konsep, peran aspek sosial ekonomi adalah untuk mewujudkan kesiapan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Gejala umum yang terjadi dalam mencapai tujuan ini adalah adanya dinamika masyarakat mulai dari penolakan, pencarian informasi, sampai dengan munculnya komitmen. Misalnya, partisipasi masyarakat berupa lahan bagi investasi infrastruktur dan peningkatan peran masyarakat dalam proses penataan kawasan permukiman kumuh.

Selanjutnya, peran aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan kumuh perkotaan harus dapat mengakomodasi prinsip-prinsip karya bersama antara pemerintah, komunitas, profesional, dan pengguna layanan. Khususnya dalam mengambil keputusan, perencanaan yang representatif, implementasi program, komitmen, dan keahlian yang tersedia, serta partisipan. Semua pemangku kepentingan harus dihargai atau merasa berharga dalam program peningkatan aspek sosial ekonomi. Mereka juga diberi peluang untuk berpartisipasi penuh dalam meningkatkan kualitas sosial ekonomi dan lingkungannya. Keterbukaan informasi baik pada proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati.

Teori pembangunan sosial ekonomi secara geografis mengedepankan tiga (3) aspek utama yaitu institusi, infrastruktur, dan intervensi yang selektif serta dipandu manajemen perubahan. Berdasarkan teori tersebut, upaya peningkatan peran sosial ekonomi dapat menggunakan empat variabel utama: institusi, peningkatan kapasitas, intervensi, dan komunikasi.

Input yang diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan kumuh paling tidak terdiri dari sejumlah hal penting. Yaitu, penggalian potensi masyarakat, sinkronisasi program pemerintah, pengembangan potensi kawasan, dan aplikasi kebijakan dan peraturan. Peningkatan kualitas aspek sosial ekonomi haruslah merujuk pada peraturan dan undang-undang. Tentunya, dengan mempertimbangkan kearifan lokal, inovatif, kreatif dalam memecahkan persoalan serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan masyarakat.

Yang juga harus diperhatikan, peningkatan aspek sosial ekonomi yang memenuhi kebutuhan saat ini, jangan sampai mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi berikutnya. Dan terkait dengan pembiayaan berbasis target kawasan prioritas, pendanaan dialokasikan pada target kawasan prioritas tertentu. Tujuannya untuk menghasilkan keluaran yang signifikan dan tuntas dengan mensinkronkan semua program dan sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan pusat, swasta, maupun masyarakat.

Peningkatan peran aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan kumuh perkotaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data untuk pelaksanaan kegiatan. Program Kotaku telah melaksanakan pendataan ini, yang dikenal dengan Data Baseline. Kegiatan pendataan tersebut diawali dengan daftar kebutuhan data, dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data. Caranya, melalui angket, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan transek (teknik penelusuran lokasi), penggunaan data, dan melakukan pengembangan sistem informasi sosial ekonomi. Data Baseline ini adalah data primer untuk menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang di dalamnya mengakomodir perencanaan kegiatan infrastruktur, safeguard, infrastruktur pendukung livelihood, ekonomi, dan kajian SDG’s.

Pemutakhiran Data Baseline ini perlu dilakukan dalam rangka validitas data numerik dan spasialnya yang menjadi gambaran realita lapangan terkait dengan 7 Indikator Kekumuhan yang meliputi 19 parameter (sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh). Sehingga, intervensi dan eksekusi yang akan dilaksanakan di lokasi kawasan permukiman terutama yang kumuh menjadi efektif, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Yaitu menciptakan kawasan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Perencanaan kegiatan juga wajib memperhatikan sejumlah faktor penting. Mulai dari nilai tambah kegiatan, intervensi selektif yang dipilih, kapasitas sumber daya, potensi kemitraan untuk membangun kolaborasi, hubungan masyarakat, segmen penerima manfaat, saluran program dan komunikasi, biaya program, hingga manfaat program.

Peran pemerintah sebagai nakhoda penataan kawasan permukiman kumuh adalah pengelolaan wewenang untuk mengatur kehidupan publik dari pihak pemerintah dan masyarakat. Yang pastinya, juga berperan penting dalam aspek sosial ekonomi. Selain sebagai upaya untuk mengantisipasi karakter dan profil kawasan kumuh yang berbeda-beda, pola pemerintah tersebut dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas sosial ekonomi.

Masyarakat perlu melihat nilai tambah yang ditawarkan dan penyalurannya kepada mereka dengan jelas. Kegiatan penataan kawasan kumuh pun harus dapat memastikan bagaimana nilai tambah ini diciptakan, terutama oleh aktivitas utama masyarakat bersama mitra kerja yang diikat dalam kemasan kolaborasi.

Upaya peningkatan kapasitas pemerintah dilakukan dengan mendorong pimpinan daerah untuk memberikan komitmen dalam bentuk penetapan kawasan prioritas peningkatan kualitas sosial ekonomi. Termasuk, memastikan adanya unit kerja di dalam pengelola kawasan yang memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh yang berwenang mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan program kerja.

Peningkatan kapasitas masyarakat selain diberikan dalam bentuk pelatihan, dapat diwujudkan dalam pemberian komitmen warga. Khususnya untuk dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan, dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh prioritas.

Sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta diwujudkan dalam struktur kolaborasi yang dapat berbentuk kerja sama operasional, berbasis lokasi atau kerja sama berbasis sumber dari luar (outsource). Pembiayaan sinergitas dapat berbentuk uang tunai maupun in kind (dalam bentuk swadaya), yang komposisinya mempertimbangkan efektivitas capaian tujuan program.

Sebagai kesimpulan dapat disampaikan bahwa kesadaran masyarakat bermukim yang bersih, sehat, tertib, dan teratur pada umumnya masih rendah. Dalam rangka meningkatkan kesadaran tersebut perlu terus diupayakan penggalangan potensi masyarakat melalui proses pemberdayaan.

Upaya melembagakan penataan lingkungan dan kawasan permukiman kumuh dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perlu terus dikembangkan dengan mewujudkan perumahan yang layak huni pada kawasan permukiman, responsif yang mendukung pengembangan jati diri, produktivitas, dan kemandirian masyarakat. Untuk mendukung pencapaian lingkungan dan kawasan permukiman yang responsif tersebut maka perlu langkah konkret untuk mendayagunakan potensi masyarakat. Misalnya melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman, penerapan tata lingkungan permukiman, pengembangan perumahan yang bertumpu kepada swadaya masyarakat, pembukaan akses kepada sumber daya perumahan dan permukiman, serta upaya-upaya pemberdayaan ekonomi khususnya bagi golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penataan kawasan permukiman kumuh perlu dikaitkan secara struktural dan fungsional dengan potensi sumber daya yang ada di suatu kota/kabupaten yang implementasinya dilakukan bersama masyarakat untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Penataan kawasan permukiman kumuh sangat strategis untuk dikembangkan sesuai potensi dan sumber daya yang sudah dimilikinya. Karena pada dasarnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat harus berorientasi kepada tercapainya kemandirian masyarakat yang produktif dan berkelanjutan.

Penanganan masalah kawasan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara sepihak atau parsial. Harus ada upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasinya, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar menempatkan dirinya sebagai nakhoda.

Masa depan warga masyarakat sangat tergantung dari keberhasilan mencapai kehidupan masyarakat yang berimbang. Kemajemukan masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan untuk menghadapi masa depan kota/kabupaten yang penuh persaingan dan permasalahan yang kompleks. Pembentukan jaringan kemitraan untuk berkolaborasi dan saling mendukung pun harus segera dirintis sejak dini.

Peran aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan permukiman kumuh adalah untuk mewujudkan kesiapan masyarakat demi perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Yang juga meliputi partisipasi swadaya masyarakat berupa kontribusi lahan untuk investasi infrastruktur dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.


Penulis:

Nurwino Wajib
Tenaga Ahli Pelatihan
Oversight Commitee 2
Program Kotaku
Provinsi Sumatra Utara

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.