Beranda Warta Berita Workshop Kotaku Palu: Rehab-Rekon Kewajiban Semua Pihak

Workshop Kotaku Palu: Rehab-Rekon Kewajiban Semua Pihak

Berita Sulawesi Tengah Palu Comments (0) View (125)

Kebijakan pemerintah daerah dalam rehabilitasi rekontruksi Kota Palu harus menjadi pedoman pembangunan seluruh pemangku kepentingan setempat. Selain menjadikan Peta Zona Rawan Bencana sebagai acuan, saat ini Pemerintah Kota Palu tengah berupaya merampungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan rencana pembangunan lima sektor pascabencana. "Meliputi pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor," Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Arfan dalam pembukaan Workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Palu yang diselenggarakan di sebuah hotel di Kota Palu, Sulawesi Tengah, akhir Oktober 2019.

Arfan menambahkan, pada dasarnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penanganan bencana. Mulai dari perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pihak kecamatan, jajaran kelurahan, dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) Program Kotaku. Khusus untuk seluruh jajaran pemerintah, harus bertindak tegas terhadap masyarakat yang bersikeras membangun di kawasan Zona Merah. Pasalnya jelas, keamanan dan keselamatan warga justru menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Mewakili Wali Kota, Kepala Bappeda juga memberikan apresiasi kepada Program Kotaku yang dalam penanganan bencana ikut berkontribusi dalam menangani sektor permukiman yang terdampak bencana. Karena, berdasarkan data pemerintah, sektor yang paling banyak terkena dampak bencana adalah infrastruktur permukiman—khususnya Skala Lingkungan—yang hingga kini belum tertangani secara maksimal.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Presley mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya agar penyaluran bantuan stimulan kepada warga terdampak bencana segera terdistribusi. Namun, pemerintah setempat dan warga mesti bahu-membahu memastikan masyarakat yang menjadi korban-lah yang menerima bantuan tersebut. Aparat kelurahan juga harus melakukan validasi di lapangan. “Jangan sampai bantuan ini sampai ke orang-orang yang tidak berhak," kata Presley tegas.

Di sesi diskusi pelatihan, pimpinan Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Mantikulore menyampaikan aspirasi warga yang berharap agar kelurahan yang tak tercakup dalam penanganan Program Kotaku melalui Program Contingency Emergency Response Component (CERC), juga bisa ditangani pada 2020 mendatang. Menurut Arfan, Pemerintah Kota Palu pun sudah menyampaikan surat usulan penanganan 15 kelurahan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Semoga semua kelurahan di Kota Palu bisa tersentuh,” kata dia.

Workshop Program Kotaku dan pemerintah setempat menyepakati beberapa komitmen yang wajib dijalani bersama dalam penanganan bencana di Kota Palu. Mulai dari Pemerintah Kota Palu bersama perangkat daerah terkait akan merampungkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu agar menjadi acuan kegiatan pembangunan dan merevisi RPJMD agar sesuai dengan rencana pembangunan lima sektor pascabencana. Termasuk, menyampaikan surat usulan penambahan lokasi 15 kelurahan pada kegiatan Program CERC-Program Kotaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Sedianya, kegiatan Skala Lingkungan Program CERC-Program Kotaku difokuskan kepada air minum, sanitasi, serta prasarana dasar lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah kelurahan dapat memanfaatkan dana kelurahan untuk mengakomodir kegiatan infrastruktur Skala Lingkungan yang tidak tercakup dalam Program Kotaku. Dan yang utama, berperan dalam penanganan bencana sebagai masalah bersama, yang juga meliputi imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembangunan di kawasan Zona Rawan Bencana 4.

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjuk personel yang bertugas mengelola pusat data Program Kotaku Sulteng untuk keperluan publikasi media. Dalam melakukan validasi data, aparat kelurahan harus memperhatikan tiga hal utama pendataan, yakni: identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), bukti kepemilikan (sertifikasi atau surat keterangan), dan tingkat kerusakan hunian. [Sulteng]

Penulis: Haerul Fikri, Sub-Prof Komunikasi OSP-9 Program Kotaku Provinsi Sulawesi Tengah

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.