Beranda Warta Berita Penanganan Kumuh dan Dukungan Rehab-Rekon Permukiman Pascabencana

Penanganan Kumuh dan Dukungan Rehab-Rekon Permukiman Pascabencana

Berita PMU Sulawesi Tengah Palu Workshop Comments (0) View (65)

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang masif memerlukan hadirnya terobosan untuk menekan laju pertumbuhan permukiman kumuh di daerah, khususnya di Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemerintah Provinsi Sulteng yakin, melalui kolaborasi dan komitmen dari perangkat daerah, swasta serta masyarakat maka implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) akan berdampak nyata dalam mengatasi permukiman kumuh, kemudian mengubahnya menjadi permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Demikian sambutan tertulis Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang disampaikan Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah Mulyono dalam Workshop Program Kotaku 2019 di Kota Palu, Sulteng. Acara yang dilaksanakan 20-21 November 2019 itu mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Perukiman Berbasis Mitigasi Bencana” dengan topik diskusi difokuskan pada penanganan kumuh dan rehabilitasi-rekonstruksi permukiman pascabencana.

Pada kesempatan itu, gubernur berharap agar pelaksanaan Program Kotaku dapat membantu percepatan rehabilitasi-rekonstruksi Sulteng pascabencana di sektor permukiman. Menurutnya, saat ini kumuh seakan menjadi salah satu ciri kota besar, padahal hal ini sebenarnya bisa diantisipasi. Apalagi beberapa kabupaten dan kota di Sulteng sedang bertumbuh. “Jika kita menata sedari awal, tentu akan lebih mudah dibanding menata kota yang terlanjur kumuh. Untuk itu, jajaran pemerintah dan perangkat daerah harus mulai merencanakan tata kota yang inklusif dan ramah lingkungan,” ungkap Mulyono.

Di sesi pemaparan “Kebijakan Umum Program Kotaku” Kepala Program Manajemen Unit National Slum Upgrading Program (NSUP) - Contingency Emergency Response Component (CERC) Aswin G. Sukahar mengungkapkan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan program adalah usulan kegiatan yang tidak menjawab persoalan kumuh. Oleh karen itu Tim Fasilitator harus memberikan edukasi dan peningkatan kapasitas kepada warga di lokasi dampingan program guna memastikan rencana kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dasar lingkungan.

Lebih lanjut, Aswin mengatakan, pelaksanaan kegiatan infrastruktur ke depan perlu mempertimbangkan potensi peningkatan jumlah warga pemanfaat agar hasil kegiatan tetap mampu mencakup perkembangan jumlah warga pemanfaat di suatu kawasan. “Pemerintah daerah juga perlu lebih intens dalam menyosialisasikan berbagai peraturan terkait pemanfaatan ruang dan standar teknis konstruksi hingga ke tingkat kelurahan agar rencana kegiatan Program Kotaku bisa diselaraskan dengan arah pembangunan daerah,” tegas Aswin di hadapan 60-an peserta dari unsur perangkat daerah, akademisi, dan Non-Government Organization (NGO) itu.

Di hari kedua kegiatan, Bappeda dan BPBD yang hadir sebagai pembicara memaparkan kebijakan dan rencana aksi recovery Sulteng pascabencana. Salah satu hambatan dalam upaya pemulihan yang terungkap dalam sesi diskusi yakni data yang tumpang tindih. Untuk itu, Pusat Data dan Informasi Bencana (Pusdatina) provinsi harus menjadi rujukan bersama.

Terkait kegiatan NSUP-CERC skala lingkungan Program Kotaku, Asisten Penyusun Program, Rencana dan Anggaran Ditjen Cipta Karya Dedi Zubaidi mengatakan, pelaksanaan kegiatan yang awalnya direncanakan pada 2019 diundur jadi 2020. Hal ini dikarenakan proses pencairan dan revisi DIPA membutuhkan proses dan tahapan yang tidak mudah. “Dana kegiatan CERC skala lingkungan ini melekat pada komponen pendanaan yang jumlahnya besar. Sebab CERC sendiri secara umum menangani pembangunan hunian tetap (huntap) dan rehabilitasi gedung pemerintah. Proses pencairan yang bertahap ini berkonsekuensi pada dana skala lingkungan untuk 30 kelurahan di Kota Palu,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, peserta sepakat agar revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulteng segera dirampungkan lalu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Begitu pula dengan peta zona rawan bencana. Peta ini perlu dirinci, sehingga bisa menjadi acuan dalam pengembangan kawasan permukiman. [Sulteng]

Dokumentasi lainnya:

    

Penulis: Haerul Fikri, Sub-Prof Komunikasi OSP-9 Program Kotaku Provinsi Sulawesi Tengah

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.