Beranda Warta Artikel Menilik Aspek Sosek, Menata Permukiman Kumuh Perkotaan

Menilik Aspek Sosek, Menata Permukiman Kumuh Perkotaan

Artikel Sumatra Utara Comments (0) View (530)

Penataan kawasan Permukiman kumuh menerapkan konsep dasar tridaya. Meliputi, aspek penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman, serta pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, kegiatan ini menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan komunitas permukiman sebagai pelaku utama pada setiap tahapan dan proses kegiatan, yang berarti komunitas pemukim adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan di luar komunitas pemukim merupakan mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pendukung yang berpartisipasi pada kegiatan komunitas pemukim.

Aspek sosial dan ekonomi (sosek) memiliki peranan penting dalam penataan kawasan kumuh. Hal ini dibuktikan dengan masuknya kebutuhan peningkatan aspek sosial dan ekonomi dalam program-program penataan kawasan. Sebagai contoh, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang telah bertransformasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, yang merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), menyandingkan aspek sosial dan ekonomi, dengan aspek lingkungan atau pembangunan infrastruktur.

Pelaksanaan penataan kawasan kumuh di perkotaan, memiliki sejumlah kendala yang nyata. Di antaranya pengetahuan masyarakat terhadap standar teknis bangunan masih kurang serta pembagian peran dan tugas dari masing-masing pelaku—masyarakat dan pemerintah—dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh masih kurang jelas. Selain itu masih ada keterbatasan informasi dan aksesibilitas dalam pembiayaan, yang ditambah tingkat pemahaman serta kemauan masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara penataan kawasan kumuh tergolong lemah, program-program pemerintah daerah pun tidak terintegrasi, serta beragam keterbatasan kondisi sosial dan ekonomi.

Peran aspek sosial ekonomi adalah untuk mewujudkan kesiapan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, partisipasi masyarakat berupa lahan bagi investasi infrastruktur dan peningkatan peran masyarakat dalam proses penataan kawasan permukiman kumuh. Gejala umum yang terjadi dalam mencapai tujuan ini adalah adanya dinamika masyarakat mulai dari penolakan, pencarian informasi, sampai dengan munculnya komitmen.

Selanjutnya, peran aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan kumuh perkotaan harus dapat mengakomodasi prinsip-prinsip karya bersama antara pemerintah, komunitas, profesional, dan pengguna layanan. Khususnya dalam mengambil keputusan, perencanaan yang representatif, implementasi program, komitmen, dan keahlian yang tersedia serta partisipan. Semua pemangku kepentingan dihargai dan merasa berharga dalam program peningkatan aspek sosial ekonomi serta diberi peluang untuk berpartisipasi penuh. Misalnya, berkesempatan untuk meningkatkan kualitas sosial ekonomi dan lingkungannya, hingga mendapatkan keterbukaan informasi baik pada proses pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Teori pembangunan sosial ekonomi secara geografis mengedepankan tiga aspek utama yaitu institusi, infrastruktur, dan intervensi yang selektif dan dipandu manajemen perubahan. Berdasarkan teori tersebut, upaya peningkatan peran sosial ekonomi dapat menggunakan empat variabel utama yaitu institusi, peningkatan kapasitas, intervensi, dan komunikasi.

Keberhasilan pengelolaan aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan kumuh membutuhkan sejumlah input. Yang terdiri dari penggalian potensi masyarakat, sinkronisasi program pemerintah, pengembangan potensi kawasan, dan aplikasi kebijakan dan peraturan.

Peningkatan kualitas aspek sosial ekonomi harus mematuhi peraturan dan undang-undang, dengan mempertimbangkan kearifan lokal, innovatif, kreatif dalam memecahkan persoalan dan mengambil keputusan sesuai kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan. Yang harus diperhatikan adalah bahwa peningkatan aspek sosial ekonomi yang memenuhi kebutuhan saat ini, jangan sampai mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi berikutnya. Dan terkait dengan pembiayaan berbasis target kawasan prioritas, pembiayaan dialokasikan pada target kawasan prioritas tertentu untuk menghasilkan hasil yang signifikan dan tuntas dengan mensinkronkan semua program dan sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan pusat, swasta maupun masyarakat.

Peningkatan peran aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan kumuh perkotaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data untuk pelaksanaan kegiatan. Program Kotaku telah melaksanakan pendataan ini yang dikenal dengan data Baseline. Kegiatan pendataan ini diawali dengan membuat daftar kebutuhan data, dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data melalui angket, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan transek, penggunaan data, serta melakukan pengembangan sistem informasi sosial ekonomi.

Pemutakhiran data Baseline perlu dilakukan dalam rangka validitas data numerik dan spasialnya yang menjadi gambaran realita lapangan terkait 7 (tujuh) indikator kekumuhan yang meliputi 16 parameter, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuannya amat jelas, supaya intervensi dan eksekusi yang akan dilaksanakan di lokasi kawasan permukiman—terutama yang kumuh—menjadi efektif, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kawasan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Data Baseline menjadi data primer untuk menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Yang di dalamnya mengakomodir perencanaan kegiatan infrastruktur, safeguard, infrastruktur pendukung livelihood, ekonomi, dan kajian SDG’s. Perencanaan kegiatan wajib pun mesti memerhatikan faktor nilai tambah kegiatan, intervensi selektif yang dipilih, kapasitas sumber daya, potensi kemitraan untuk membangun kolaborasi, hubungan masyarakat, segmen penerima manfaat, saluran program dan komunikasi, biaya program, dan manfaat program.

Peran pemerintah sebagai nakhoda dalam hal penataan kawasan permukiman kumuh adalah pengelolaan wewenang untuk mengatur kehidupan publik dari pihak pemerintah dan masyarakat, berperan penting dalam aspek sosial ekonomi. Selain sebagai upaya untuk mengantisipasi karakter dan profil kawasan kumuh yang berbeda-beda, pola tata kelola pemerintahan yang dilakukan pun harus mampu menjamin peningkatan kualitas sosial ekonomi.

Masyarakat perlu dengan jelas melihat nilai tambah yang ditawarkan dan sistem penyaluran nilai tambah tersebut disalurkan kepada mereka. Kegiatan penataan kawasan kumuh harus dapat memastikan bagaimana nilai tambah ini diciptakan. Khususnya, oleh aktivitas utama masyarakat bersama mitra kerja yang diikat dalam kemasan kolaborasi.

Upaya peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dilakukan dengan mendorong pimpinan daerah untuk memberikan komitmen dalam bentuk penetapan kawasan prioritas dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi. Selain itu, memastikan adanya unit kerja di dalam pengelola kawasan yang memiliki tugas pokok dan fungsi buat meningkatkan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh. Pengelola itu berwenang mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengendalikan program kerja.

Peningkatan kapasitas masyarakat selain diberikan dalam bentuk pelatihan, dapat diwujudkan dalam pemberian komitmen warga untuk dapat terlibat aktif. Mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan, dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh prioritas.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diwujudkan dalam struktur kolaborasi yang dapat berbentuk kerja sama operasional, berbasis lokasi, atau kerja sama berbasis sumber luar (out source). Pembiayaan sinergi dapat berbentuk uang tunai maupun inkind, yang komposisinya mempertimbangkan efektivitas pencapaian tujuan program.

Sebagai kesimpulan dapat disampaikan bahwa, kesadaran masyarakat bermukim yang bersih, sehat, tertib, dan teratur pada umumnya masih rendah. Maka dalam upaya meningkatkan kesadaran tersebut, perlu terus diupayakan penggalangan potensi masyarakat melalui proses pemberdayaan. Upaya melembagakan penataan lingkungan dan kawasan permukiman kumuh dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perlu terus dikembangkan dengan mewujudkan perumahan yang layak huni pada kawasan permukiman, responsif yang mendukung pengembangan jati diri, produktivitas, dan kemandirian masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian lingkungan dan kawasan permukiman yang responsif tersebut perlu langkah konkret untuk mendayagunakan potensi masyarakat. Di antaranya melalui kegiatan peningkatan kualitas permukiman, penerapan tata lingkungan permukiman, pengembangan perumahan yang bertumpu kepada swadaya masyarakat, pembukaan akses kepada sumber daya perumahan dan permukiman, serta upaya-upaya pemberdayaan ekonomi khususnya bagi golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penataan kawasan permukiman kumuh perlu dikaitkan secara struktural dan fungsional dengan potensi sumber daya yang ada di suatu kota/kabupaten yang implementasinya dilakukan bersama masyarakat untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Penataan kawasan permukiman kumuh sangat strategis untuk dikembangkan sesuai potensi dan sumber daya yang sudah dimilikinya, karena pada dasarnya pendekatan pemberdayaan masyarakat harus berorientasi kepada tercapainya kemandirian masyarakat yang produktif dan berkelanjutan.

Penanganan masalah kawasan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara sepihak atau parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah, dan waktu yang tepat untuk mengimplementasinya. Pemerintah harus benar-benar menempatkan dirinya sebagai nakhoda demi masa depan warga yang sangat tergantung dari keberhasilan mencapai kehidupan yang berimbang. Kemajemukan masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan untuk menghadapi masa depan kota/kabupaten yang penuh persaingan dan permasalahan yang kompleks. Pembentukan jaringan kemitraan untuk berkolaborasi dan saling mendukung perlu dirintis sesegera mungkin.

Peran aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan permukiman kumuh adalah untuk mewujudkan kesiapan masyarakat dalam melakukan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Partisipasi swadaya masyarakat berupa kontribusi lahan untuk investasi infrastruktur dan peningkatan peran aktif masyarakat amat diperlukan. Khususnya, dalam proses mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. [Sumut]

Penulis: Nurwino Wajib, Tenaga Ahli Pelatihan Konsultan Manajemen Wilayah Program Kotaku Provinsi Sumatra Utara

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.