Beranda Warta Berita Huntara Pascabencana [Ternyata] Tak Ramah Kelompok Rentan

Huntara Pascabencana [Ternyata] Tak Ramah Kelompok Rentan

Comments (0) View (53)

Pemulihan dan perlindungan terhadap kelompok rentan belakangan menjadi isu hangat dalam proses rehabilitasi-rekontruksi pascabencana di Sulawesi Tengah. Fakta itu menjadi fenomena bernuansa kekerasan berbasis gender. Dilaporkan, berbagai kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan mulai mengular. Perkosaan, pelecehan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di beberapa pos selter pengungsi dan kompleks hunian sementara (huntara) kian meresahkan. Untuk mengurangi potensi kekerasan berbasis gender yang semakin tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) menginisiasi Lokakarya bertema Inklusi Gender dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah di Kota Palu, awal Desember 2019.

Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengungkapkan bahwa pada masa tanggap darurat pemerintah lebih memprioritaskan percepatan pembangunan huntara dan penyediaan tenda darurat. Yang dinilai saat itu menjadi kebutuhan utama. "Semua pihak agar memahami situasi darurat pada masa-masa itu," kata dia.

Sayang memang, di kemudian hari, hasil pembangunan tenda darurat dan huntara tidak ramah bagi kelompok rentan. "Oleh karena itu, lokakarya ini diharapkan menghasilkan masukan yang relevan bagi semua stakeholder terkait," kata Hidayat.

Perhelatan lokakarya tersebut memang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan setempat terkait gender dalam proses rehabilitasi-rekonstruksi di Sulawesi Tengah. Mulai dari Kementerian PUPR, World Bank, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), fasilitator penghunian tetap, konsultan, dan komunitas masyarakat.

Menurut panitia lokakarya Astriana Harjanti, melalui lokakarya ini diharapkan ada peningkatan partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Termasuk soal pemberdayaan dan upaya mengurangi risiko kekerasan berbasis gender dalam kegiatan pemulihan pascabencana. Pemulihan Sulteng pascabencana—khususnya isu inklusivitas gender—menuntut kolaborasi multipihak. Mulai dari pengumpulan aspirasi, desain, konstruksi, manajemen bangunan dan lingkungan, sampai pengembangan livelihood.

Poin penting hasil lokakarya adalah rekomendasi yang mampu menjawab sejumlah permasalahan dalam pembangunan huntara dan huntap (hunian tetap). Khususnya, yang belum memenuhi standar minimal perlindungan kelompok rentan. "Para pihak harus ambil bagian sesuai kewenangan masing-masing," kata Astriana menegaskan.

Di hadapan 50-an peserta, Sinta Dewi dari Women United Nation Population Fund (UNFPA) via Skype mengungkapkan data hasil kajian gender selama enam bulan (Februari-Juni 2019) pascabencana di Sulteng. Hasilnya: 84 % kamar mandi di pengungsian tidak terpisah antara perempuan dan laki-laki, 47 % kamar mandi berjarak jauh dari pengungsian yang ditempuh selama 20 menit berjalan, dan 45 % kamar mandi tanpa lampu. Seluruh responden perempuan dewasa dan remaja pun mengaku seringkali diintip saat di kamar mandi melalui dinding yang dilubangi. Kondisi itu, jauh dari rasa nyaman dan aman.

Di sesi perumusan, Tenaga Ahli Komunikasi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Iroh Rohayati Fatah membagi peserta ke dalam lima kelompok untuk berdiskusi soal action plan. Diskusi kelompok ini menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut. Pertama, desain penghunian tetap dilakukan mengikuti peraturan yang ada. Di antaranya peraturan daerah tentang kota (termasuk sekolah, rumah sakit, dan fasilitas ramah anak), Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan berbagai regulasi lainnya.

Di lokakarya ini juga dilaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepekaan gender dan inklusivitas untuk fasilitator, dan pihak terkait seperti kontraktor, perangkat daerah, dan masyarakat. Sedangkan untuk memastikan pembangunan yang ramah terhadap perempuan, dilakukan konsultasi dan pelibatan pihak-pihak terkait, terutama dengan perwakilan dari perempuan.

Demi memenuhi aspek keterbukaan informasi publik, dilakukan sosialisasi tentang desain, penyediaan akses informasi kepada masyarakat, juga mekanisme pengaduan. Proses perencanaan pun perlu mempertimbangkan livelihood penghuni kawasan huntap, bukan hanya desain fisik, untuk menjamin penghidupan yang berkelanjutan bagi warga terdampak. Terakhir, kontraktor pelaksana proyek wajib mempertimbangkan keamanan pekerja dan masyarakat.

Di sesi penutupan, Co Task Team Leader for Central Sulawesi Reconstruction and Rehabilitation Project of The World Bank Jian Vun menyampaikan bahwa rekomendasi hasil lokakarya ini akan disampaikan kepada Kementerian PUPR. Walau tentu, tak semua rekomendasi diakomodir, karena akan dinilai relevansi dan kesesuaiannya dengan kewenangan dari kementerian terkait.

Lebih lanjut Jian Vun menambahkan, dalam perencanaan pembangunan dan penataan kota, khususnya ruang publik, gender harus menjadi hal yang wajib dipertimbangkan. Jika tidak, maka perencanaan akan menghasilkan kota yang tidak adil, tidak aman, dan tidak efisien. Strategi pelibatan perempuan dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kegiatan penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah adalah wajib.

 

Penulis:

Haerul Fikri
Sub Prof Komunikasi OSP-9 Palu
Program Kotaku
Provinsi Sulawesi Tengah

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.