Beranda Warta Berita Sosialisasi DAK Terintegrasi: Tangani Kumuh Perlu "Keroyokan"

Sosialisasi DAK Terintegrasi: Tangani Kumuh Perlu "Keroyokan"

Berita Sosialisasi Air Minum Sanitasi dan Perumahan DAK Integrasi Comments (0) View (585)

Penanganan kumuh dengan 7 indikator tidak dapat dikerjakan hanya oleh Cipta Karya atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja, melainkan berkolaborasi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah. Pasalnya, dalam menangani kumuh tidak hanya berorientasi infrastruktur, tapi juga aspek sosial terkait perubahan perilaku dan ekonomi (livelihood) untuk keberlanjutannya. Artinya, kekumuhan hanya bisa diberantas secara multisektor, multiaktor, dan multiprogram.

Hal itu ditegaskan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Didiet Arief Akhdiat saat memberi pengarahan dalam Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Terintegrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021 di Jakarta, pada Kamis (12/12). Kegiatan ini dihadiri sekitar 160 peserta, terdiri atas Tenaga Ahli Financial Institution and Collaboration (FIC) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari 18 provinsi, Koordinator Kota dan Asisten Kota Mandiri Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari 40 kabupaten/kota, serta pemerintah daerah (Bappeda, dinas PU, dinas PKP) dari 40 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK Terintegrasi.

Adapun narasumber dalam Sosialisasi DAK Terintegrasi ini adalah Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Didiet Arief Akhdiat, Kasubdit Perumahan Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Nurul Wajah Mujahid, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, dan Direktur Konsolidasi Tanah Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN.

Menurut Didiet, selama ini mayoritas penanganan kumuh masih dengan pola pemugaran. Melalui DAK penugasan 2021, ada pembelajaran dan tantangan untuk melakukan penanganan dengan pola peremajaan atau permukiman kembali. Penanganan kumuh dilakukan secara "keroyokan" hendaknya selalu memerhatikan ekonomi sosial masyarakat. Masih ada perbedaan dalam cara menghitung pengurangan kumuh. Hal yang belum banyak dilakukan adalah bidang perumahan dan kebakaran. Dengan cara "keroyokan" Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini diyakini bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Lebih lanjut, Didiet mengungkapkan, capaian penyelesaian kumuh dinilai signifikan. Dari mulanya luasan kumuh mencapai 38.431 Ha, sudah tertangani seluas 32.222 Ha. Artinya, masih menyisakan pe-er kekumuhan seluas 6.209 Ha.

Pada kesempatan yang sama, Nurul Wajah Mujahid dari Direktorat Perkotaan Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan tentang pentingnya peran DAK Terintegrasi dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan 2020-2024. Prinsip DAK Terintegrasi: pertama, kesuksesan ada di tangan Pemda. DAK Integrasi dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap visi, rencana, dan peta jalan pemerintah daerah dalam mengentaskan permukiman kumuh, menjadi salah satu sumber pendanaan saja. Kedua, mengarah pada suatu perubahan yang komprehensif dan signifikan. Bukan hanya berupa pencapaian pengurangan kumuh secara numerik, tapi juga dapat dilihat secara spasial. Ketiga, memastikan pemenuhan akses terhadap infrastruktur dasar layak secara terpadu. Keempat, dilaksanakan secara multiyear dan berbasis kinerja, secara bertahap hingga tuntas dalam beberapa tahun. Kepastian penerimaan DAK di tahun berikutnya akan bergantung dari evaluasi kinerja pelaksanaan di tahun sebelumnya.

Sosialisasi DAK Terintegrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan TA 2021 dilakukan guna mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) tertentu sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik dan dimensi pembangunan RPJMN 2020-2024. Kebijakan yang mendasarinya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak bagi rumah tangga yang menghuni kawasan permukiman kumuh pada 2021. Lokasi prioritas yang mendapatkan DAK termasuk di dalamnya kota metropolitan, kota besar dan kota sedang. Lokasi dipilih berdasarkan kota satelit yang memiliki luas kumuh terbesar.

Dalam hal ini terdapat 40 kabupaten/kota terpilih sebagai lokasi prioritas DAK. Provinsi Aceh: Kota Banda Aceh, Kota Langsa. Provinsi Sumatra Utara: Kota Medan, Kota Binjai. Provinsi Sumatra Barat: Kota Padang. Provinsi Sumatra Selatan: Kabupaten Muara Enim. Provinsi Lampung: Kota Bandar Lampung. Provinsi Kepulauan Riau: Kota Batam, Kota Tanjung Pinang.

Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung. Provinsi Banten: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang. Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Malang. Provinsi Bali: Kota Denpasar. Provinsi NTB: Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kota Bima.

Provinsi Kalimantan Barat: Kota Pontianak, Kota Singkawang. Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Timur: Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang. Provinsi Sulawesi Utara: Kota Manado, Kota Bitung. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar. Provinsi Maluku: Kota Tual. Provinsi Maluku Utara: Kota Ternate. [KMP/OSP]

Penulis: Akhmad Nashirudin, Sub Tenaga Ahli FIC KMP Kotaku 1 & Hasruddin Itung, Sub TA FIC OSP Provinsi Sulawesi Selatan

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.