Beranda Pengaduan Lesson Learned PIM BPM Alalak Tengah Gagal Cair Karena Pinjaman "Lain-lain"

BPM Alalak Tengah Gagal Cair Karena Pinjaman "Lain-lain"

Lesson Learned PIM Kalimantan Selatan Alalak Tengah Comments (0) View (470)

Tak selamanya pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti, alokasi penanganan kumuh berbasis anggaran dari BPM untuk Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, gagal dicairkan lantaran terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana pembangunan. Persoalan inilah yang terekam dalam sistem Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan nomor register PIM: 005063710218.

Penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut terdata per 5 Februari 2018. Menurut dokumentasi, ada pinjaman berstatus 'lain-lain' di Kelurahan Alalak Tengah yang mencapai total sebesar Rp 53.570.250. Uang tersebut dipakai mantan koordinator badan keswadayaan masyarakat (BKM) Gazali sebesar Rp 44.570.250 dan digunakan bekas anggota unit pengelolaan keuangan (UPK) Hairil Yakin sebanyak Rp 9 juta. Padahal, dana tersebut justru digunakan untuk kegiatan ekonomi bergulir untuk membantu usaha keluarga miskin setempat.

Penyalahgunaan dana tadi terjadi dari era Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMP), Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), hingga Program Kotaku. Dan akibatnya sudah pasti: Kelurahan Alalak Tengah gagal mendapatkan pencairan dana BPM Program Kotaku Tahun Anggaran 2019.

Tim dari Fasilitator Kelurahan Alalak Tengah terjun ke lapangan untuk mencari tahu ihwal persoalan pada 5 April 2018. Dan pada 2 Mei 2018, Tim juga berkunjung ke kediaman Hairil Yakin pada 2 Mei 2018, namun yang bersangkutan tidak di tempat karena tengah mengajar les privat. Pada proses berikutnya, kedua pengguna dana lain-lain tadi menyatakan kesanggupan untuk membayar pinjaman dalam bentuk mengangsur sebesar Rp 500 ribu setiap bulan. Janji pembayaran itu pun dipantau langsung Tim Fasilitator bersama Tim Koordinator Kota Banjarmasin Kabupaten.

Per 30 Juli, kedua pemakai dana usaha warga miskin membayar sesuai kesepakatan. Hairil membayar angsuran sebesar Rp 1 juta dan Gazali sebesar Rp 500 ribu pada 3 September. Pada 5 November 2018, 5 Desember 2018, dan 5 Januari 2019, Gazali kembali membayar sebesar Rp 500 ribu sesuai janji. Namun pada 7 Maret tahun silam, Gazali membayar angsuran kewajiban sebesar Rp 29 juta. Hairil pun idem, membayar Rp 4 juta pada 7 Maret 2019. Di periode berikutnya Gazali dan Hairil membayar sesuai komitmen sebesar Rp 500 ribu. Dan terhitung hingga 30 April 2019, Gazali membayar lunas sebesar Rp 15.570.250 serta Hairil dengan angka sesuai kewajibannya.

Sejak tanggal itulah, BKM, Tim Faskel, dan Tim Korkot boleh bernapas lega. Mereka memperjuangkan kasus penyalahgunaan dana yang berasal dari UPK Kelurahan Alalak Tengah. Satu pembelajaran bagi seluruh pelaku program adalah tidak boleh mengabaikan sekecil apapun penggunaan keuangan dan tertib kesesuaian serta administrasi di UPK BKM. Kelurahan Alalak Tengah tentu berharap masih diberi kesempatan mendapatkan BPM Program Kotaku demi penanganan lingkungan kumuh setempat.

Penerapan konsep restorative justice terhadap penanganan masalah hukum dalam Program Kotaku terbukti dapat diaplikasikan secara maksimal. Tentunya, sesuai penerapan fungsi dari PIM Program Kotaku. [Kalsel]

Penulis: Rusmini, Asisten Kota Kolaborasi Kelembagaan Koordinator Kota 04 Banjarmasin, Program Kotaku Provinsi Kalimantan Selatan

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait