Beranda Pengaduan Lesson Learned PIM Tak Ada Lagi Banyumas Darurat Sampah

Tak Ada Lagi Banyumas Darurat Sampah

Lesson Learned PIM Jawa Tengah Comments (0) View (118)

Pemerintah Kabupaten Banyumas pernah pusing tujuh keliling. Maklumlah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Gunung Tugel dan beberapa TPA lain di sekitarnya pun sudah ditutup. Alasannya jelas, volume sampah yang justru semakin bertambah berbarengan dengan penolakan warga di permukiman sekitar TPA.

Pemkab tentu tak berpangku tangan. Sebab sudah jelas, sampah adalah tanggung jawab semua pihak setempat. Bupati Banyumas Achmad Husein pun mengultimatum kondisi serius tersebut. "Prioritas yang ditangani pertama adalah sampah. Kedua sampah. Ketiga sampah. Keempat sampah. Kelima, barulah pelayanan lainnya," ujar Achmad memberi perintah langkah penanganan persoalan.

Imbauan Sang Bupati diamini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Daun Mas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) beserta Pemerintah Kelurahan Kedungwuluh, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Semua bersepakat mewujudkan lingkungan permukiman Kedungwuluh Aman, Sehat, dan Asri (wulansari), yang sudah diidamkan sejak 2018. Khususnya di wilayah delineasi kumuh di Rukun Warga 08, dengan cara mengelola sampah yang ada di lingkungan. Misalnya, dengan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah. Karena bila dikelola dengan benar, sampah plastik misalnya, bisa didaur ulang dan dikemas menjadi barang yang bermanfaat. Sebut saja tas, wadah tisu, topi, atau ecobrick. Material ecobrick kemudian dikemas ulang lagi menjadi produk meja, kursi, atau hiasan rumah lainnya.

Keberadaan PDU sampah dinilai menjadi solusi penting buat Kedungwuluh. Pembangunan PDU sampah pun menjadi satu prioritas kegiatan berbasis dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program Kotaku Tahun Anggaran 2019. Proses pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pun sudah dibentuk sebagai ujung tombak sosialisasi ke masyarakat. Harapannya, warga mau berpartisipasi mengatasi sampah yang bisa berujung pada pertambahan nilai perekonomian masyarakat.

Namun tak dinyana, sebagian masyarakat yang berada di lokasi rencana pembangunan PDU justru menolak keras rencana tersebut. Alasannya, mereka khawatir di masa mendatang dampak bau tak sedap bakal dihirup setiap hari. Keluhan dan protes tersebut sudah dilaporkan dan didata ke dalam sistem Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) Program Kotaku dengan nomor register 000133021219.

Proses mediasi kontan dilakukan. KSM, BKM, Pemerintah Kelurahan Kedungwuluh, Tim Fasilitator beserta Askot Mandiri Program Kotaku, bahkan hingga perwakilan Pemerintah Kecamatan Purwokerto Barat pun telah turun tangan. Kendati tampaknya sang penguasa wilayah rukun tetangga target lokasi pembangunan PDU tetap bersikukuh. Bahkan, yang bersangkutan sempat menggalang kekuatan untuk tetap menolak rencana pembangunan PDU.

Untuk menghindari permasalahan melebar, KSM, BKM, Pemerintah Kelurahan Kedungwuluh, wakil kecamatan, Tim Fasiliator serta Asisten Kotaku Mandiri berkonsultasi kepada Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Banyumas.

Jalan keluarnya adalah, pembangunan PDU sepakat harus dilaksanakan namun lokasinya diusulkan dipindah ke tanah milik desa yang dikelola Pemkab Banyumas. Sedianya, lahan tersebut akan dijadikan area pengembangan kota dengan beragam fasilitas seperti masjid raya, alun-alun, atau ruang terbuka hijau. Untuk ke area tersebut pun mesti dibuat akses jalan baru khusus. Setelah mendapatkan penjelasan rencana teknis berikut gambar detail rencana pembangunan PDU, akhirnya Bupati Banyumas Achmad Husein, diputuskanlah pembangunan PDU di sekitar area target ruang terbuka hijau dekat alun-alun baru Banyumas. Syaratnya, lokasi PDU Kedungwuluh tidak boleh terlihat kotor dan dihiasi tanaman hijau

Dengan penyelesaian persoalan pembangunan PDU pada pertengahan Desember 2019, kini Kelurahan Kedungwuluh mulai di tahap penyelesaian persoalan sampah setempat. Sesuai harapan tentunya, penanganan sampah adalah prioritas utama, sebelum menuntaskan persoalan wilayah lainnya. Setuju. [Jateng]

Penulis: Devie Yuliastuti, Fasilitator Sosial Kabupaten Banyumas OSP 2 Jateng 2 Program Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait