Beranda Warta Cerita Ini Nasib [Sebagian] Kaum Papa di Surakarta

Ini Nasib [Sebagian] Kaum Papa di Surakarta

Cerita Jawa Tengah Surakarta Comments (0) View (78)

Ada sebidang tanah dengan status Hak Pakai (HP) Nomor 16 milik Pemerintah Kota Surakarta seluas kurang lebih 5.000 meter kubik. Lahan itu tepatnya berada di RW 7, Kelurahan Semanggi, yang kini menjadi wilayah RW 3 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, yang masuk dalam Kawasan Semanggi yang sedang dalam perencanan penataan. Sejak 1998 hingga kini, lahan yang semula sempat digunakan sebagai areal lahan pertanian itu bernama HP 16 itu berubah penuh dengan hunian liar rumah warga tanpa izin. Kumuh, pastinya. Namun bagi kaum miskin kota, masalah yang mendasar adalah ketidakmampuan mengakses lahan yang layak dan jaminan untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka.

Terhitung sejak 2016, Pemkot Surakarta mulai berinisiatif untuk menata ulang lahan tersebut. Tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri buat warga penghuni tanah HP 16. Perlawanan dilakukan dengan memasang spanduk mengancam pihak pemkot dan kelurahan yang mulai mendata warga penghuni tanah HP 16. Warga bergerak menolak karena tentu takut diusir.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo tentu tidak tinggal diam. Dia beserta jajarannya mensosialisasikan kepada warga tentang maksud tujuan pemkot menata kawasan tersebut. Selepas itulah, ketegangan mereda karena warga penghuni kawasan tersebut berkeyakinan tak digusur, namun ditata dan akan diberi legalitas sebagai bukti kepastian bermukim. Berkat jaminan hak atas lahan itu pula yang mendorong warga setempat memperbaiki rumah dan lingkungannya.

Cerita tentang 'perjuangan' menata HP 16 sebenarnya dimulai dari sini. Pascapembuatan rencana tapak (site plan) kawasan, pemkot segera menindaklanjuti melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Surakarta untuk merealisasikan gagasan penataan kawasan HP 16.

Hasil pendataan sebagian besar warga mencatat, rata-rata para penghuni sudah menetap lebih dari 10 tahun di HP 16. Sebagian besar warga penghuni di sana akhirnya diusulkan untuk mendapatkan hak legalitas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan (HPL). Hak tersebut sesuai komitmen Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjalankan konsep Reforma Agraria yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 86/2018. Intinya adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset.

Sayang, niat baik Rudyatmo masih berbenturan aturan hukum. Menurut kajian Biro Hukum Pemkot Surakarta, tak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur perubahan status tanah dari HP ke HPL, agar bisa mendapatkan HGB. Dan solusinya adalah, Wali Kota mesti menggunakan diskresi, atau hak untuk mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi, tepatnya dalam masalah legalitas lahan tersebut. Dan Rudyatmo, berkomitmen melaksanakannya.

Pelaksanaan pemanfaatan HP 16 sebenarnya sudah sesuai visi dan misi Wali Kota. Yakni, mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya. Tak heran, lantaran kesesuaian ini pula Rudyatmo dan Pokja PKP Kota Surakarta menyambut konsep kegiatan penataan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Terintegrasi 2021 melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dikeluarkan Kementerian PUPR untuk diikutsertakan dalam rencana pembiayaan. Sedianya, rencana pendanaan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan juga bersinergi dalam penataan HP 16.

Kawasan Semanggi, khususnya HP 16, merupakan lokasi kumuh terluas di Kota Surakarta. Jumlah total warga yang bermukim di tempat itu mencapai 579 kepala keluarga (KK). Sebanyak 460 KK warga terdampak kegiata (WTP) di antaranya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta. Tercatat, ada 13 KK warga terdampak di Rukun Warga 07 Kelurahan Jamsaren yang tidak berhak atas uang bongkar dan biaya sewa rumah. Selain itu masih ada 18 KK dri 23 KK lainnya yang tinggal di bantaran kali namun juga tidak berhak atas uang bongkar dan biaya sewa rumah. Setelah verifikasi, kelak hanya ada 557 KK yang berhak bermukim kembali di HP 16 pascapenataan. [Jateng]

   

Penulis: Ratna Tri Utami, Asisten FIC Kotaku Kota Surakarta Oversight Service Provider 2 Program Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.