Beranda Pengaduan Lesson Learned PIM Pendataan Baseline, Langkah Awal Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Pendataan Baseline, Langkah Awal Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Lesson Learned PIM Sulawesi Barat Baseline Majene Comments (0) View (1024)

Sejalan dengan terbitnya RPJMN 2020 – 2024, pendataan permukiman kumuh diharapkan dapat menyediakan data untuk mengukur kontribusi Program Peningkatan Kualitas Permukiman terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjugan (SDGs), Oleh karena itu kegiatan pendataaan kumuh akan dilakukan dengan pendataan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, air minum layak dan aman, serta sanitasi layak yang metode pengumpulan datanya melalui survey lokasi dan wawancara kepada setiap rumah tangga yang termasuk dalam delineasi kawasan kumuh.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya. Pelaksanaan kolaborasi di setiap Pemerintah Kabupaten akan menunjukan seberapa baiknya daerah melayani kebutuhan mendasar masyarakat khususnya dibidang infrastruktur permukiman ini. Sebagai tahap awal Pemerintah Kabupaten yang difasilitasi oleh Pokja PKP melakukan sosilaisasi dan sekaligus identifikasi awal bagi lokasi yang terduga kumuh.

Setelah kegiatan sosialisasi di tingkat Kabupaten, maka dilanjutkan ke tingkat Kelurahan, untuk mengidentifikasi permasalahan terkait 7 indikator kumuh, serta Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang terdiri dari Aparat Kelurahan, BKM, Kepala Lingkungan, Relawan yang akan melakukan pendataan Baseline. Para TIPP tersebut mendapatkan penguatan (Coaching) oleh Tim Fasilitator terkait tata cara pendataan baseline. Para TIPP yang akan melakukan pendataan baseline terlebih dahulu menyiapkan data sekunder, data monografi, dan peta dasar kelurahan/desa.

Selanjutnya TIPP membagi tugas terkait pendataan baseline dibeberapa wilayah kumuh, mereka turun langsung ke lapangan untuk melakukan FGD di tingkat masyarakat tentang persoalan permukiman kumuh. Berdasarkan 7 indikator kumuh yang menjadi ketentuan pendataan baseline tersebut maka teridentifikasi semua data-data yang diperlukan antara lain : Kondisi bangunan hunian, Jalan lingkungan, Drainase lingkungan , Pembuangan air limbah, Penyediaan air bersih dan air minum, Pengelolaan persampaha dan pengamanan bahaya kebakaran

Adapun metode yang digunakan selain FGD, dilakukan juga wawancara dan transek untuk memastikan apakah data yang dihasilkan dari FGD betul-betul valid dan sesuai kenyataan lapangan. Ada hal menarik dari perjalanan TIPP setelah mereka melaksanaan pendataan baseline di masyarakat, salah satu warga menanyakan “Mengapa harus melakukan pendataan lagi” padahal sebelumnya telah dilakukan juga kegiatan yang sama yang difasilitasi oleh Program Kotaku, dan teregistrasi di Pengelolaan Informasi dan Masalah Program Kotaku Nomor 000576010320, No.PIM: 06/Pangali-ali/III/2020.

Pertanyaan dari warga tersebut langsung dijawab oleh salah seorang relawan yang mengatakan bahwa pendataan sangat penting dilakukan karena data yang ada masih data lama sehingga perlu di update kembali, mungkin saja ada perubahan yang terjadi di masyarakat khususnya permasalahan infrastruktur, social dan ekonomi seiring berjalannya waktu. Setelah nantinya semua pendataan tersebut selesai maka akan dilakukan konsolidasi dan analisis data di tingkat Kelurahan untuk merekap persoalan permukiman baik rumah tangga maupun permasalahan lingkungan yang dituangkan dalam peta tematik permasalahan, data tersebut nantinya akan dijadikan acuan dalam menyusun Profil kumuh Kelurahan beserta indikasi kegiatannya dan telah disepakati dalam kegiatan Workshop di tingkat Kelurahan sampai pada tingkat Kabupaten.

Tidak hanya berhenti sampai disini, hasil dari pendataan baseline tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di tingkat Kelurahan. yang didalamnya memuat semua permasalahan dan perencanaan kegiatan dalam penanganan Kawasan kumuh dalam mengintervensi program/kegiatan khususnya di wilayah kumuh, Harapan penulis semoga pendataan baseline ini menjadi awal yang baik dari sebuah perencanaan dan tentunya mendapatkan dukungan dari semua pihak, sehingga penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Majene bisa teralisasi sesuai yang diharapkan bersama.[Sulbar]

Penulis: Ramlah Razak, Koordinator Kota Majene - Polewali Mandar Program Kotaku Provinsi Sulawesi Barat

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait