Beranda Warta Cerita Pentingnya KPP dalam Pemeliharaan Kegiatan Infrastruktur

Pentingnya KPP dalam Pemeliharaan Kegiatan Infrastruktur

Cerita Sulawesi Barat KPP Infrastruktur Comments (0) View (947)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di tingkat kelurahan/desa mempunyai tahapan siklus. Yakni tahap keberlanjutan, tahapan tersebut dapat berulang dalam kurun waktu tertentu dengan mengikuti tahapan kegiatan pembangunan Infrastruktur yang telah dibangun. Baik itu yang berasal dari pemerintah kabupaten melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun melalui program-program pemberdayaan yang telah ada selama ini.

Untuk melaksanaan pemeliharaan terhadap kegiatan infrastruktur yang telah terbangun, perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana harus dilakukan oleh semua warga masyarakat. Baik dari segi penerima manfaat, pembiayaannya maupun pelaksanaan pemeliharaannya, peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Oleh karena itu atas kesepakatan warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa, LKM, dan tim fasilitator maka dibentuklah Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP). Tepatnya pada Kamis, 5 Februari 2020 Bertempat di Aula Kantor Desa Palipi Soreang, melalui musyawarah tingkat desa telah dibentuk KPP yang diberi nama “Persatuan Penggerak Desa (PGD)”. Keanggotaannya berjumlah 10 orang yang berasal dari kalangan pemuda pemudi desa.

Dalam pertemuan tersebut tim fasilitator menyampaikan tujuan dari pembentukan KPP tersebut. Antara lain, memelihara prasarana secara berkelanjutan, adanya jaminan terhadap kualitas prasarana, adanya keuntungan yang berkelanjutan dari hasil pemanfaatan prasarana, dan masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan dalam hal memelihara dan mengembangkan prasarana yang ada di wilayahnya.

Wardin Wahid, selaku kepala Desa Palipi Soreang mengungkapkan, fenomena di lapangan pemeliharaan infrastruktur adalah suatu kegiatan yang sangat sulit dilaksanakan oleh masyarakat di desa dan masyarakat beranggapan bahwa pemeliharaan adalah urusan pemerintah. Dan pemerintah di level paling bawah atau pemerintah desa sendiri belum ada upaya yang kuat untuk membangun kesadaran terutama upaya untuk membiasakan masyarakat berswadaya secara rutin mengumpulkan dana untuk biaya pemeliharaan bila ada kerusakan yang membutuhkan material pengganti. Wardin menyampaikan juga, untuk melaksanakan pemeliharaan perlu ditanamkan kesadaran kepada warga masyarakat agar pemeliharaan prasarana dan sarana harus dilakukan oleh semua warga pemakai, baik dari segi pembiayaan maupun pelaksanaan pemeliharaannya.

Ada beberapa rencana kerja yang sudah dijalankan oleh KPP PGD. Antara lain kerja bakti setiap Jumat dan senam bersama, penataan di setiap halaman rumah, dan pembuatan taman baca.[Sulbar]

Penulis: Asnita, Fasilitator Infrastruktur Kabupaten Majene Program Kotaku Provinsi Sulawesi Barat

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.