Beranda Warta Cerita Antara Corona dan Webinar, SPK Teros-Lelamase Berbinar

Antara Corona dan Webinar, SPK Teros-Lelamase Berbinar

Cerita NTB Covid-19 Skala Lingkungan Webinar Comments (0) View (418)

Pandemi Corona Virus Disease atau yang biasa disebut secara ilmiah sebagai Covid-19 dan lebih familiar hingga kampung-kampung seperti sebuah nama gadis cantik; Corona, telah banyak mempengaruhi pola kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Ya, virus berbentuk mahkota ini telah mengguncang hampir semua sendi kehidupan kita yang berimbas pada persoalan ekonomi yang kian tak menentu, kondisi kehidupan sosial yang banyak berubah, termasuk laku-tindak masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain, hingga cara kita bekerja.

Setidaknya, kurang-lebih selama empat bulan terakhir, berbagai pembatasan dan penjarakan sosial (social and physical distancing) masih menjadi “penghambat” utama mobilitas sosial dalam hal menjalankan kerja-kerja yang bersifat fisik dan langsung, khususnya, menyangkut kerja lapangan yang menuntut sebuah pertemuan/tatap muka langsung banyak orang. Salah satunya, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program Kotaku, seperti diketahui, adalah program penanganan kumuh perkotaan yang lebih banyak bergulat dengan domain kerja lapangan dan pengerjaan fisik infrastruktur yang harus melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya. Kerja-kerja skala kawasan maupun skala lingkungan yang menjadi proyek utama penataan kumuh selama ini merupakan giat infrastruktur yang harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari tingkatan formulasi, implementasi dan evaluasi.

Mekanisme pembatasan dan penjarakan sosial dalam menjalani prosesi kerja yang ada, pada akhirnya, menyaraktkan hadirnya inovasi dan kreasi para pihak agar rencana-rencana kerja yang sudah, sedang dan akan diagendakan tidak mengalami kemandegan.

Kotaku OSP (Oversight Service Provider) 5 Provinsi NTB pun tak mau ketinggalan dalam mengambil sejumlah langkah kreatif, inovatif sekaligus langkah preventif agar, di satu sisi, kerja-kerja terprogram bisa berjalan dengan baik dan, di sisi lain, tetap menerapkan protokol corona untuk menghindari terjadinya penularan terhadap semua pihak yang terlibat, baik di level top management, middle management hingga lower management dan masyarakat yang terlibat.

Upaya di atas, seperti yang salalu ditekankan Team Leader OSP5 NTB, Nur Hadi, harus menjadi pijakan bersama setiap anggota, baik di tingkatan OSP, Korkot/Askot, Faskel dan di tingkatan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program penanganan kumuh tersebut. Lebih-lebih, untuk diketahui, saat ini, Provinsi NTB yang terbilang salah satu Daerah yang terbilang kecil dan padat penduduk justru masuk lima (5) besar daerah dengan pasien Covid-19 tertinggi, bersanding dengan Provinsi/Kota besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta.

Pada prinsipnya, Tim OSP 5 NTB bersama perangkat kerja lainnya, terus berupaya semaksimal mungkin menuntaskan setiap program Kotaku yang ada, meskipun dalam kondisi pembatasan fisik dan sosial selama masa pandemi ini.

Sejumlah hal telah dituntaskan di masa pandemi, termasuk penyepakatan RT Terduga Kumuh Kota Mataram, 09 April 2020, dua bulan yang lalu. Sementara pada Jum’at, 05 Juni 2020, beberapa hari yang lalu, Tim OSP 5 NTB bersama Satker dan PPK Provinsi NTB, Korkot Kota Bima dan Korkot Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Camat Rasanae Timur, Lurah Lelamase dan Kepala Desa Teros, melakukan telekonferensi zoom meeting/webinar dalam rangka penandatangan Surat Perintah Kerja (SPK) penerima BPM Reguler Lama untuk Desa Teros Lotim dan Kelurahan Lelalamse Kota Bima.

Dalam sambutannya, Nur Hadi menjelaskan, inisiasi penandatanganan SPK melalui zoom meeting tidak mengurangi makna dan substansi atas apa yang dilakukan saat ini dan selanjutnya. Baginya, dengan keterbatasan tatap muka, tak menjadi halangan untuk terus berproses dalam mengawal dan mengejawantahkan penanganan kumuh hingga terwujudnya Nol Kumuh di Provinsi NTB.

Lebih jauh, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Prasana dan Pelaksana Wilayah (BPPW) Provinsi NTB, Aprialely Nirmala, menjelaskan bahwa prosesi setiap pengerjaan infrastruktur Program Kotaku tetap berjalan di masa new normal ini dengan tetap menjalankan protokol corona yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah maupun arahan dari Kotaku Pusat sendiri. Secara tegas ia mewanti-wanti agar tidak menyepelekan arahan pelaksanaan kerja sesuai standar protokol yang ada sehingga niscaya setiap pendamping untuk terus siaga memantau setiap aktivitas yang dilakukan. Karna, jika ada satu saja tenaga kerja yang diindikasi terpapar Covid-19 maka kegiatan harus dihentikan saat itu juga. “Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, kalau satu saja tenaga kerja terpapar Covid-19, kegiatan itu harus distop dan dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan lagi,” tegasnya mengingatkan peserta Zoom Meeting.

Pun demikian, dirinya mengingatkan arti penting program penanganan kumuh di masa pandemi tidak lantas menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas, mutu pengerjaan dan efektifitas untuk tetap menjaga kualitas pembangunan yang diharapkan, baik di Lotim maupun Bima dan Kota/Kabupaten lainnya di NTB.

Pada arahan lanjutan, PPK-PKP (Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman) Provinsi NTB, Frista Vetrina Rachman, memaparkan detil teknis penandatangan SPK BKM Oi Besi, Kelurahan Lelamase, dan BKM Al-Ikhlas, Desa Teros. Frista mendorong bahwa pasca penandatangan SPK dan setelah SP2D terbit dengan nilai kontrak masing-masing 1 Milyar, BKM berkewajiban untuk segera menyalurkannya ke masing-masing KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Ia menekankan bahwa setelah semua proses penandatanganan, persyaratan administrasi, hingga pencairan tuntas, selanjutnya dilakukan percepatan alias tidak menunda-nunda pelaksanaan pekerjaan fisik infrastrukur di kedua lingkungan tersebut. “Jarak antara SPK yang sudah kita sepakati hari ini (Jumat, 05 Juni 2020, Red.) tidak sampai berminggu-minggu baru kita mulai pemanfaatannya. Setidaknya dua minggu ke depan kita sudah mulai kegiatan fisiknya,” saran Frista.

Pada kesempatan yang sama, Lurah Lelamase maupun Kepala Desa Teros menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepercayaan yang diberikan melalui Program Skala Lingkungan Kotaku tersebut. Mereka berjanji untuk mengawal sampai tuntas kegiatan BPM ini agak terlaksana dengan baik sehingga mampu mengurangi kekumuhan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat ke depan.

Sementara itu, zoom meeting yang melibatkan para pihak dari dua pulau di NTB –Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa— ini berjalan interaktif dan penuh kehangatan. Peserta antusias mengikuti jalannya setiap prosesi penandatangan SPK yang berjalan, kurang lebih, selama dua jam ini. Penandatanganan pun berjalan dengan lancar yang diakhiri aplaus dan foto bersama melalui webinar.[NTB]

 

Penulis: Astar Hadi, Sub TA Komunikasi OSP 5
Program Kotaku Provinsi Nusa Tenggara Barat

Editor : Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.