Beranda Warta Berita PKM Latih Lurah Menata Permukiman Layak Huni

PKM Latih Lurah Menata Permukiman Layak Huni

Berita Gorontalo KPP Infrastruktur PKM Comments (0) View (333)

Satu di antara rangkaian pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Tahun 2020 adalah beberapa pelatihan, termasuk di dalamnya pelatihan bagi lurah atau kepala desa (aparat kelurahan/desa). Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi lurah atau kepala desa dalam penataan permukiman yang layak huni. Yang juga meliputi pemahaman dalam menginisiasi kolaborasi dan atau mengintegrasikan kegiatan yang ada di RPLP (pemenuhan tingkat pelayanan lima infrastruktur utama lebih dari 80 persen (air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan jalan) ke dalam RPJMDES/RKP untuk desa dan Renstra/Renja untuk kelurahan atau sumber lain. Dan yang tak kalah penting, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan yang telah dibangun sebelumnya.

Di awal pembukaan pelatihan lurah dan kepala desa, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Yani Reynald Manoi
menyampaikan beberapa persoalan pemeliharaan Infrastruktur yang dibangun terutama persampahan. Baik itu tempat sampah, maupun motor sampah, yang sampai sekarang sulit terpelihara dengan baik. Hal ini akan menjadi topik yang harus dibahas di tingkat Kota Gorontalo, bagaimana penyelesaiannya, dan diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan rencana sebelumnya. Karena penyelesaian persoalan sampah adalah kebutuhan bersama.

Penyelenggaraan pelatihan kluster lurah se-Kota Gorontalo selama dua hari (15-16 Juli) ini diselenggarakan di Ruang Kantor Bappeda Kota Gorontalo.
Peserta yang hadir dari Kelurahan Siendeng, Lekobalo, Donggala, dan Kelurahan Talumolo diwakili oleh dua orang peserta. Satu di antara perwakilan yang wajib mengikuti pelatihan tersebut adalah sang lurah itu sendiri. Ini sesuai yang telah ditetapkan Panitia Pelatihan Lurah/Desa Kluster Kota Gorontalo.

Pada pelatihan lurah/kepala desa, hadir sebagai pemateri kolaborasi adalah Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah Kota Gorontalo Heru Zulkifli Thalib. Materi beliau terkait dengan kolaborasi terjadi dialog bersama lurah dan aparat kelurahan untuk lebih mempertajam penyelesaian pemasalahan lima infrastruktur utama yang tertuang dalam RPLP untuk pemenuhan pelayanan di atas 80 persen. Penajaman materi ini menarik karena selain sinkronisasi perencanaan, juga kolaborasi penganggaran dalam penyelesaian kumuh dengan membahas peruntukan Alokasi Dana Kelurahan (ADK). Diketahui pada Tahun Anggaran 2020 masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi dana Rp 370 juta per kelurahan.

Materi yang tidak kalah pentingnya dan sering terabaikan terhadap infrastruktur yang telah dibangun adalah paparan tentang Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara, yang disingkat KPP. Narasumber pada materi ini adalah Asrini Maria Sari Rauf (Dinas Perkim) Kota Gorontalo, dengan mengevaluasi hasil pemeriksaan infrastruktur yang dibangun sejak periode 2017, 2018, dan 2019, baik melaui Dana BDI, BPM maupun dari dana kolaborasi ADK. Dinas Perkim Kota Gorontalo juga mengingatkan kepada perwakilan pelatihan lurah atau desa sekaligus mengharap agar siapa pun dapat mengerahkan seluruh masyarakat untuk peduli, dan bersama-sama mewujudkan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan mengelola kegiatan KPP serta mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan kegiatan infrastruktur.

Pelatihan aparat kelurahan dan desa menjadi momentum yang strategis untuk memotivasi kembali pentingnya kolaborasi dibangun pada semua sektor. Baik dari sisi persiapan, perencanaan program melalui RPLP (RPJMDES/RKP), pelaksanaan, maupun keberlanjutan program yang akan dikelola KPP. Persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan program merupakan satu kesatuan yang di dalamnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Proses pembelajaran ini harus dikawal oleh semua sehingga harapan pemerintahan kelurahan dan desa menjadi ujung tombak pemerintah pusat melalui PUPR untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan infrastruktur utama. Target pemenuhan lima infrastruktur utama yang dicanangkan PUPR Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) harus direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Pelatihan aparat kelurahan dan desa menjadi langkah awal penerapan Good Governance.[Gorontalo]

Penulis: Mustar Musyahri, Sub Prof Sosialisasi OSP 8 Program Kotaku Provinsi Gorontalo

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.