KBIK Kabupaten Pekalongan: Asah Penyusunan Review RPLP

Cerita Jawa Tengah Pekalongan KBIK Webinar Comments (0) View (374)

Rabu, 17 Juni 2020 bertempat di Kantor Program Kotaku Kabupaten Pekalongan diselenggarakan KBIK. Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) di Program Kotaku sudah intens dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini tema yang dibahas adalah bagaimana proses review/penyusunan RPLP 2020-2024 dan di masa pandemik COVID-19 seperti ini. KBIK ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tujuan, output dan fasilitasi penyelesaian dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di tingkatan masyarakat.

KBIK di tingkat fasilitator ini merupakan tindak lanjut dari KBIK di tingkat OSP yang diikuti oleh semua Asisten Urban Planner. Dalam hal ini khususnya di OSP-1 Jateng 1. Dari hasil oleh-oleh KBIK di tk. Provinsi, menjadi diskusi di tingkat tim koorkab yang selanjutnya di tindaklanjuti KBIK di tk fasilitator.

KBIK itu dihadiri oleh Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota, Senior Fasilitator dan Fasilitator Kelurahan KOTAKU se-Kabupaten Pekalongan. Dengan narasumber dari Assiten Urban Planner Kabupaten Pekalongan. Acara KBIK ini dibuka oleh Koordinator Kabupaten, Ibu Sri Ratnawati. Ibu Koorkab dalam sambutannya sekaligus memberikan support kepada temen-temen fasilitator bahwasanya kita semua perlu tetap jaga kesehatan dan memperhatikan protocol pencegahan covid-19.

Koorkab juga dalam sambutannya, mengingatkan kembali output yang harus di capai oleh masing-masing fasilitator sesuai kategori dampingannya. Salah satunya penyusunan RPLP. Seperti yang akan di Bahasa pada KBIK sekarang. Harapannya peserta KBIK kali ini benar-benar bisa konsentrasi dan focus serta aktif dalam diskusi dan pembahasan RPLP.

Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dimana dokumen mewujudkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan tingkat desa/kelurhan dan perencanaan tingkat kab/ kota dalam kurun waktu 5 tahun.
RPLP penting karena kita tahu Dokumen RPLP ini menjadi aset masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kabupaten/kota, bahkan lebih luas: menjadi aset negara. RPLP dapat didayagunakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan para pihak yang ingin berkontribusi, berkolaborasi guna merealisasikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan tingkat komunitas desa/kelurahan yang lebih pasti, serta menuju tepat sasaran pembangunan di wilayah bersangkutan dan mewujudkan kota layak huni berkelanjutan.

Penyusunan RPLP ini tidak lepas dari hasil fasilitasi pendampingan dari fasilitator. Hal itu karena sudah menjadi salah satu tugas fasilitator. Dokumen RPLP dengan kualitas baik, tidak lepas dari pendampingan fasilitator yang baik dan mempunyai kapasitas yang baik pula. Selain itu kualitas RPLP yang baik juga dipengaruhi factor pemahaman dan komitmen dari masyarakat dan pemerintah desa sampai dengan pemerintah daerah yang baik. Dan harapan kita selaku pendamping, RPLP akan sebagai rujukan bagi lurah, kades dan warga dalam membangun lingkungannya secara berkelanjutan dan tidak hanya dibatasi BPM.

Apalagi sebagai pendamping dari mulai tim koorkab sampai dengan SF maupun faskel bidang dimana ketika pendampingan khususnya dibidang perencanaan harus lebih perlu banyak strategi dan pendekatan ke keyperson-keyperson (lurah/ kades, toga/tomas, dsb) karena masyarakat lebih banyak hanya akan fokus pada kegiatan fisik, padahal perencanaan sosial ekonomi juga sangat penting, dan penggalian potensi ekonomi. Di tambah sekarang dalam situasi dan kondisi yang kurang optimal, karena sedang dalam kondisi pandemic COVID-19.

Di Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori-1 lokasi kumuh penerima BPM, lokasi kategori-2 lokasi kumuh non BPM dan kategori-3 lokasi non kumuh non BPM. Tentunya akan diperlukan strategi-strategi pendampingannya. Dalam KBIK tersebut dijelaskan bagaimana pendampingan penyusunan/ review RPLP di masing-masing kategori pendampingan.

Diskusi selain substasi juga fasiliator banyak mendiskusi kan bagaimana stratgi nantinya. Di masa covid-19 dan juga pendampingan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM ( kategori-3, 1 fasiliator mendampingi 19-20 desa/kel) Ditambah juga dengan kualitas dan komitmen dari fasilitator juga berpengaruh terhadap kualitas dari RPLP.

Dari hasil KBIK ini disimpulkan bahwasanya diperlukan rutinitas rapat evaluasi, monitoring dan penguatan kapasitas terhadap fasilitator-fasilitator oleh tim koorkab. Selain itu, memaksimal kan fungsi dan peran pokja PKP dan FKA BKM dalam ikut monitoring dan intervensi mendampingi penyusunan dokumen perencanaan RPLP. Peran team work dan lengkapnya formasi tim koorkab sampai dengan fasilitator ini sangat penting untuk fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan RPLP.

Metode penyusunan revisi RPLP kali ini yang mungkin lebih efektif adalah FGD bersama dengan TIPP (disuksi bisa melalui temu lapang tetap dengan protokol Pencegahan Covid) atau Studio OL dengan menggunakan Zoom Meeting dengan peserta TIPP dan perwakilan masyarakat. RPLP berkualitas dengan tetap masyarakat bisa membaca dan memahami apa yang ada di dalam dokumen RPLP itu yang menjadi harapan kita semua.[Jateng]


Penulis: Eva S. Nisa, Asisten Urban Planner Kabupaten Pekalongan
Program Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor : Epn

0 Komentar