Mengaca Agenda Revitalisasi Exit Strategi di BKM Wonokromo

Comments (0) View (1345)

N

NUANSA pesimis dari beberapa pelaku dan pemerhati tentang salah satu agenda Exit Strategi yakni Revitalisasi BKM, beberapa ternyata tidak terjadi di lapang. Beberapa kelurahan terbukti mampu menyelenggarakan revitalisasi atas keberadaan kelembagaan BKM 1/1. Sebagai contoh yang terjadi di Satuan Wilayah Kerja 12 P2KP 1/2, dari 70 kelurahan dampingan untuk BKM 1/1, agenda revitalisasi telah berhasil terlaksana di hampir 21 kelurahan (progress 30 %), sedangkan untuk agenda partisipatif (Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis) telah berhasil terlaksana di 35 Kelurahan (progress 50 %). (Data lapang Ass. STL Exit Strategi KMW 12 1/2, Oktober 2004)

Sebagai gambaran di wilayah RM-3 P2KP 1/2, Exit Strategi sendiri diupayakan pada 2 keluaran yang berjalan secara pararel. Satu sisi mengupayakan terjadinya agenda partisipatif di masyarakat melalui proses pembuatan PJM Pronangkis dengan efek filosofinya yakni menumbuhkan peran memiliki atas upaya penyelesaian masalah bersama dan perencanaan pembangunan; serta di sisi lain berupaya mengupayakan penguatan kelembagaan BKM melalui fungsi kontrol alamiah warga setempat. Dan, agenda yang kedua inilah, ketika diterapkan secara teknis di lapang menjadi apa yang dinamakan Revitalisasi BKM.

Masing-masing BKM mempunyai nuansa yang berbeda dan khas dalam menjalankan agenda penguatan kelembagaannya. Apabila diperhatikan, kira-kira ada 4 model pendampingan terhadap revitalisasi BKM dilihat dari 2 pintu yakni BKM dan masyarakat. Pertama, satu bentuk kala BKM terbuka (untuk fasilitasi Exit Strategi--pen) dan masyarakat juga respon. Kedua, satu bentuk dimana BKM tidak respon dan masyarakat juga tidak respon. Ketiga, pola dimana BKM respon, masyarakat tidak respon. Dan bentuk keempat, dimana BKM tidak respon, namun masyarakat antusias menyambut pendampingan ini.

Cuplikan proses yang terjadi di BKM Wonokromo KMW 11 P2KP 1/2 berikut ini, bisa dilihat termasuk yang memakai pola keempat dimana BKM tidak respon akibat sudah ‘hampir kollaps’ alias mati, merebaknya banyak isu penyimpangan di tingkat pengurus BKM, dana macet, dsb; namun di tingkat masyarakat sangat antusias dengan pola penyadaran kelembagaan yang dibawa oleh Tim Fasilitator Surabaya 3 yang dikomandoi oleh SF Sa’diyah dengan anggota Luluk Hadriyah, Gesar Mariyati dan Zainul Abidin.

Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, memiliki RT/RW sejumlah 96/8, dengan penduduk 42.096 jiwa dan atau konversi 3.561 KK. Dengan mengusung BLM awal sebesar Rp. 250.000.000,-, setelah berproses hampir 4 tahun, nyata terjadi kemandegan aktivitas. Di BKM yang bernama Sasikirana ini, memang terjadi banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai P2KP. Dan yang paling menonjol dipahami masyarakat setempat adalah adanya banyak isu penyimpangan utamanya dalam hal dana, seperti dana BLM sebagian ’macet’ di KSM dan Pengurus BKM, bahkan sebagian dana diamankan oleh Ketua Pengurus.

Ketika ditelusuri Tim Faskel Surabaya 3, ternyata dana yang diamankan oleh Ketua Pengurus memang tidak digulirkan pada masyarakat karena dikhawatirkan terjadi ’kemacetan’ lagi di tingkat masyarakat. Masyarakat juga semakin apatis akibat sebagian pengurus BKM sudah pindah dari Wonokromo. Ditambah lagi dengan UPK yang selalu tutup serta keberadaan Dewan Musyawarah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus yang sudah tidak lagi melakukan aktifitasnya.

Yang pada intinya, kenyataan semacam itu membuat masyarakat kecewa terhadap kinerja BKM Sasikirana serta menghendaki adanya pertanggungjawaban kinerja dari pengurusnya. Berbarengan dengan kenyataan itu, Exit Strategi datang. Bisa ditebak, bak ‘Dewa Penolong’ warga. Tahap awal, sosialisasi dilaksanakan bertingkat mulai level kelurahan hingga entitas sebagai proses membangun kapasitas (capacity building) warga. Berbarengan dengan itu, Kader Masyarakat (baca: Relawan) beserta Tim Pemetaan Swadaya (TPS) dijaring di tingkat RW.

Rembug Kesiapan Masyarakat terlaksana pada 10 September 2004 dengan agenda penjajakan potensi kelembagaan yang ada seperti PKK, Karang Taruna, LKMK bahkan BKM Sasikirana sendiri sebagai BKM lama, untuk diorientasikan sebagai sebagai BKM baru, yang apabila memang agenda warga menghendaki dibentuk BKM baru. Selain itu, dalam rembug juga ditetapkan tentang keberadaan Kader Masyarakat sebagai Relawan Warga serta TPS yang akan mengomandoi warga dalam proses partisipatif Pemetaan Swadaya. Hasilnya, ditetapkan sejumlah 12 orang Kader pria dan 4 orang kader perempuan, dengan 96 orang TPS yang setidaknya diupayakan 1 orang di setiap RT dengan memperhatikan unsur PKK, ketua RT dan masyarakat.

Pelatihan Relawan yang dilaksanakan selama dua hari pada 13 – 14 September 2004 sendiri, intinya merupakan pemantapan lanjutan tentang pendalaman terhadap pembangunan kapasitas Kader secara lebih. Karena, diakui atau tidak, ke depannya, ‘bola salju’ pendampingan keberlanjutan kelembagaan BKM akan dibebankan pada para motor warga ini, yakni Kader Masyarakat. Namun, di wilayah, ini keberadaan TPS hanya diorientasikan pada agenda partisipatif terhadap penggalian data dan proses Pemetaan Swadaya, karenanya materi pelatihan pada TPS lebih diorientasikan pada pembekalan terhadap materi PS. (catatan Sa’diyah, SF Tim Surabaya 3)

Proses penggalian aspirasi di tingkat masyarakat dilakukan dalam 2 agenda diskusi yakni agenda diskusi tentang kemiskinan warga (yang disebut sebagai FGD Refleksi Kemiskinan) berbarengan dengan assesment terhadap kriteria calon anggota BKM sekaligus penjaringan terhadap utusan Rembug Warga (yang sekaligus sebagai calon anggota BKM) untuk pemilihan BKM. Arahnya, hasil FGD Kemiskinan akan dipakai sebagi acuan dalam proses Pemetaan Swadaya, dan yang penting juga tentang agenda pembentukan BKM baru dengan salah satu ‘amunisi’ nya adalah penetapan utusan warga/calon anggota BKM.

Sampai pada ujungnya, capacity building warga diuji, atau dalam bahasa lapang Faskel, saat melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Faskel dalam mempersiapkan daya kritis dan pemahaman warga. Proses Revitalisasi BKM dimulai 14 September 2004. Kader didapuk sebagai panitia teknis pembentukan BKM baru. Tentu saja, Kader pun telah dibekali dengan assesment terhadap hasil kajian kelembagaan ideal BKM dan mekanisme teknis penjaringan calon BKM. Yang bagus juga dari keterlibatan warga Wonokromo ini adalah kontrol dan pengawalan proses pembentukan BKM baru yang melibatkan RT-RT, selain juga Kader dan TPS.

Pemilihan calon BKM berlangsung tanpa pencalonan dan kampanye. Bersifat langsung, bebas dan rahasia, dimana pemilih bebas memilih 5 orang yang dikenalnya dengan acuan kriteria calon anggota BKM yang mempunyai sifat-sifat baik, jujur, relawan dan bertanggung jawab. Setiap RT akan memperoleh 30 surat suara, sehingga total surat suara adalah 2.880 lembar. Surat suara diberikan secara acak pada warga dewasa dan di setiap KK memperoleh 1 hingga 2 surat suara. Setelah mekanisme pemilihan di tingkat RT, pengumpulan surat suara dikoordinir oleh RT melalui peran Kader dan TPS. Kemudian dilakukan penghitungan surat suara di tingkat RW.

Dari penghitungan di tingkat RW, disepakati setiap RW mengirimkan 5 utusan yang diperoleh dari rangking perolehan suara terbanyak, sehingga total jumlah utusan yang hadir dalam agenda pembentukan BKM pada 5 Oktober 2004 dan bertempat di Balai RW 2 itu adalah sekitar 40 calon, dengan tingkat kehadiran sebesar 25 orang. Hasilnya, melalui model voting tertutup melalui mekanisme setiap utusan memilih 5 nama diantara mereka, akhirnya terpilih sebanyak 17 orang anggota BKM baru yang bernama BKM Wonoarum Mandiri. Sedangkan untuk Koordinator BKM, dipilih berdasarkan kesepakatan dari 17 orang anggota BKM yang terpilih tadi.

Setelah BKM baru terbentuk, adalah suatu yang naif bila proses pendampingan telah dianggap cukup. Penguatan BKM baru menjadi agenda berikutnya, salah satunya diawali dengan Pelatihan BKM pada 9–10 Oktober 2004. Pelatihan ini merupakan gabungan dua filosofi pelatihan yaitu pelatihan dasar BKM dan pelatihan perencanaan partisipatoris dalam rangka menghasilkan PJM Pronangkis.

BKM Wonoarum Mandiri kinipun telah mempunyai rencana kerja, yaitu: mengupayakan fasilitasi dalam penyelesaian PS hingga 3 November 2004; menyusun draft PJM Pronangkis dalam rangkaian perencanaan partisipatif pada 3–7 November 2004; melakukan fasilitasi pleno pembahasan PJM Pronangkis pada minggu pertama November 2004; pembuatan proposal teknis serta upaya channeling program pada dinas dan swasta. Selain itu juga dibangun kesepakatan internal antara anggota BKM tentang persoalan pembagian kinerja (job description), diskusi tentang kesepahaman makna sentralisasi dan ketidaktergantungan hanya pada peran Koordinator (makna kepemimpinan kolektif BKM), serta persoalan teknis lainnya menyangkut keberlanjutan kelembagaan BKM secara organisasi.

Yang juga menjadi ‘critical point’ dalam metamorfosa BKM Sasikirana menjadi BKM Wonoarum Asri Mandiri adalah perubahan bentuk kelembagaan BKM dari bentuk yayasan menjadi bentuk perhimpunan serta sudah diaktanotariskan. Diharapkan dengan perubahan bentuk kelembagaan ini menjadi embrio dasar yang kondusif bagi cita-cita BKM mendasar yakni bentukan masyarakat madani. (Yanti, dari berbagai sumber)

0 Komentar