Beranda Warta Cerita Cerita Warga Terdampak Program ala Panjunan

Cerita Warga Terdampak Program ala Panjunan

Cerita Jawa Barat Cirebon WTP Pemda Comments (0) View (808)

Perjalanan panjang memfasilitasi pendampingan Skala Kawasan Panjunan mencapai titik puncaknya pada Rabu (18/11). Yaitu, ketika warga, didampingi pejabat daerah, mulai dari wakil walikota, sekretaris daerah dan segenap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, menyaksikan warga antusias menerima cek sebagai pertanda dibayarkannya dana kerohiman.

Salah satu tantangan besar dari proses pendampingan skala kawasan adalah penanganan warga terdampak (WTP), yakni penduduk yang berdomisili di sepanjang bantaran Sungai Sukalila, sepanjang 900 meter, berjumlah 126 Kepala Keluarga (KK) itu. Membutuhkan energi yang tidak sedikit serta waktu panjang, karena selain banyaknya jumlah WTP juga karena karakter warga pesisir yang dianggap keras dan sulit diatur.

Meskipun awalnya diliputi rasa pesimis, penanganan WTP di Kawasan Panjunan terus diperjuangkan. Terutama karena dukungan dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian PUPR tidak pernah surut, termasuk hasil kunjungan tim kementerian yang menegaskan bahwa lokasi tersebut menarik untuk dikembangkan, karena posisinya yang strategis di pusat kota, keadaan lokasi permukiman yang mencerminkan kawasan kumuh perkotaan serta dukungan pemerintah daerah (pemda) yang dinilai baik.

Suksesnya penanganan WTP di Kawasan Panjunan adalah berkat adanya dukungan pimpinan daerah--wali kota dan wakil wali kota, komitmen alokasi pendanaan WTP oleh pemda yang konsisten, serta ketegasan terhadap penegakan aturan dan sinergitas antarpelaku di level pemda dan masyarakat, seperti Forkopimda, SKPD, pihak keamanan, media, perguruan tinggi, dan juga, tokoh masyarakat.

Sesuai arahan Wali Kota Cirebon, untuk rencana penanganan skala kawasan di Panjunan, semua unsur diharapkan dapat terlibat maksimal melalui wadah Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Forum ini terbukti efektif menjadi wadah komunikasi dan saling mendukung antara berbagai unsur, baik Forkopimda, SKPD, maupun pihak-pihak lainnya.

Kala itu wali kota dan wakil wali kota begitu antusias dengan konsep penataan skala kawasan di Bantaran Sungai Sukalila, karena dianggap sesuai dengan visi pemda untuk membenahi kawasan sepanjang pesisir pantai agar lebih elok dan produktif. Komitmen pemerintah juga dibuktikan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog menyampaikan rencana penataan Kawasan Panjunan.

“Ini rencana kegiatan yang baik dan saya berharap kita satu visi untuk membangun Kota Cirebon bebas dari kawasan kumuh. Sebagai wali kota, saya tidak mungkin mengorbankan warga, tetapi saya juga minta jika ada kendala kita selesaikan bersama,” kata Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis dalam forum dialog tersebut pada 24 Februari 2020. Sedangkan untuk alokasi pendanaan WTP pemerintah daerah siap menganggarkan dana kerohiman pada APBD tahun 2020 sebesar Rp 1,4 miliar.

Salah satu titik krusial dalam penanganan WTP Panjunan adalah adanya dasar hukum yang sesuai dan tidak melanggar aturan. Diperlukan landasan yang kuat untuk menemukan solusi penanganan warga terdampak tidak hanya semata-mata berbasis empati dan kepedulian terhadap keberlangsungan hidup warga, akan tetapi mekanisme penanganannya juga tidak menabrak aturan yang ada. Terkait hal tersebut, pemda melakukan kajian mendalam terhadap berbagai regulasi baik yang berbentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri bahkan melihat kembali peraturan daerah Kota Cirebon. Tidak berhenti sampai disitu, pemda melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian.

Dalam menentukan besarnya dana kerohiman, Pemerintah Kota Cirebon menyiapkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga profesional yang fokus terhadap penilaian aset, dengan menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hasil perhitungan KJPP sepenuhnya menjadi pedoman dalam pembayaran besaran dana kompensasi yang akan diberikan dengan berdasar pada empat komponen, yakni: (1) ganti rugi kehilangan pendapatan, (2) mobilisasi, (3) biaya sewa rumah, dan (4) biaya pembongkaran bangunan.

Dengan demikian, nilai atau besaran dana kerohiman tidak diperlakukan seragam, melainkan sesuai dengan hasil perhitungan keempat poin dimaksud. Realitasnya, ada warga yang menerima dana sebesar Rp 975.000 hingga Rp 41.755.000, dari total dana kerohiman yang direalisasikan sebesar Rp 1.395.662.000. Untuk rencana penanganan skala kawasan di Panjunan semua unsur diharapkan dapat terlibat berkolaborasi maksimal melalui wadah Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

Salah satu dampak yang cukup terasa dari kerja tim yang terorganisir tersebut adalah sosialisasi secara masif ke seluruh penjuru wilayah Kota Cirebon, tentang rencana kegiatan skala kawasan panjunan yang secara umum ditanggapi positif oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada skala internal di kawasan Panjunan, pemkot melibatkan secara maksimal tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat tersebut ternyata sangat efektif dalam meredam terjadinya potensi konflik serta menjadi juru bicara yang baik dalam menjelaskan ke warga tentang dampak positif dari rencana kegiatan di Panjunan.

Tanpa mengenyampingkan peran pihak-pihak lain, terutama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, secara pribadi terdapat tokoh-tokoh kunci yang berperan penting dalam mengomunikasikan konsep program kepada pimpinan. Kelebihan lainnya, tingkat kepuasan warga terhadap perlakuan dan komitmen pemda juga tinggi. Warga merasa diperlakukan sangat manusiawi. Jangka waktu penanganan, jika dihitung dari proses sosialisasi, hingga pencairan dana, relatif tidak butuh waktu lama.

Penanganan WTP Panjunan dianggap berhasil karena pada akhirnya warga secara sukarela mengosongkan lahan tempat mereka tinggal, bahkan mau membersihkan dan membongkar bangunannya sendiri. [Jabar]

Dokumentasi lainnya:

    

 

Penulis: Kamaruddin Andi Jemang, Team Leader OC Program Kotaku Provinsi Jawa Barat

Editor: Epn/Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.