Beranda Warta Cerita Partisipasi Masyarakat Modal Dasar Sustainable KPP

Partisipasi Masyarakat Modal Dasar Sustainable KPP

Cerita D.I. Yogyakarta Kulonprogo KPP Comments (0) View (256)

Eksistensi KPP (kelompok pemanfaat dan pemelihara) dalam program kota tanpa kumuh (kotaku), memiliki posisi strategis, sehingga pelibatannya sejak dalam perencanaan sampai pasca pembangunan, yakni menjaga, merawat serta mewujudkan keberlangsungan pembangunan. KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaatan & pemeliharaan prasarana & sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih & sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh. Kelompok ini juga sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Keberlanjutannya sangat tergantung pada kinerjanya dalam menjalankan program kerja yang efisien dan efektif.

Keberhasilan KPP ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam penyusunan rencana kerja maupun dalam pelaksanaannya. Salah satu indikasi berhasilnya adalah mewujudkan keberlanjutan infrastruktur, terwujudnya penyelenggaraan O&P secara mandiri oleh penerima manfaat dalam menjalankan program kerja termasuk aspek pembiayaan. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun melalui Kotaku mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat dan kemitraan yang berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Dalam perjalanannya di lapangan ditemukan persoalan eksistensi KPP dan peran fungsinya yang kurang maksimal bahkan tidak eksis. Salah satu faktornya karena tingkat partisipasi masyarakat rendah, masyarakat tidak mendapatkan pembelajaran yang cukup, ada pengambilan peran pihak luar (pendamping) yang dominan dengan dalih membantu atau agar lebih cepat atau lebih baik. Memang menjadi ironis jika program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat akan tetapi masyarakat kurang terlibat aktif, baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun pengawasan. Bisa jadi masyarakat ada dalam pertemuan, tetapi tidak hadir dalam proses-proses yang ada. Ujungnya KPP terbentuk, ada strukturnya, ada rencana kerjanya tetapi adanya seperti tidak adanya.

Terkait dengan ini Dahama dan Bhartnagar (1980) menegaskan beberapa hal subtansi yang perlu menjadi perhatian bersama terutama dalam memahami program pemberdayaan masyarakat sebagai antisipasi terhadap eksistensi KPP;
Pertama, setiap program yang akan dilaksanakan haruslah benar-benar diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pendamping program atau pihak eksternal. Karena itu setiap perumus harus mampu mendorong untuk merumuskan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat penerima manfaat. Tanpa adanya pemahaman seperti itu, program tersebut tidak akan memperoleh partisipasi masyarakat, bahkan sebaliknya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Setiap perumusan program harus sejauh mungkin mengajak mereka untuk mengemukan kebutuhan-kebutuhannya, tujuan-tujuan yang diharapkan serta alternative-alternatif pemecahan masalah atau pemilihan kegiatan yang pemecahan masalah yang mereka inginkan.

Kedua, nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan artinya perumusan program harus sudah mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerja sama, keputusan kelompok, tanggung jawab social, kepercayaan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Pertimbangan atas hal-hal seperti di atas dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat seringkali memiliki arti strategis. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai lokal, adat, karena itu pengabaian terhadap hal tersebut sering kali berakibat tidak tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. Bahkan pengambilan keputusan seperti itu seringkali merupakan pengalaman baik yang akan selalu mewarnai keputusan masyarakat terhadap setiap upaya keberlanjutan pembangunan.

Ketiga, secara nyata warga masyarakat harus diarahkan untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap pekerjaan yang diupayakan untuk memecahkan masalahnya yang akan dirumuskan dalam program. Jika masyarakat tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses perumusan program, seringkali pelaksanaan programnya juga tidak memperoleh partisipasi aktif dari mereka, sehingga seluruh rangkaian kegiatan sejak perencanaan sampai pelaksanaan dilaksanakan oleh orang luar. Dalam keadaan seperti ini masyarakat penerima manfaat tidak dapat dikaitkan dalam proses membangun. Akibatnya lambat laun mereka akan kehilangan kepekaan terhadap masalahnya sendiri tidak memiliki inisiatif dan kreativitas untuk memecahkan masalahnya sendiri dan akan kehilangan kemandiriannya. Sehingga proses pembangunan yang direncanakan justru menumbuhkan kondisi ketergantungan.

Masyarakat adalah sumber daya yang terbesar, artinya dalam perumusan proses program pemberdayaan masyarakat harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat penerima manfaat sendiri baik, modal, sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan yang sudah ada. Dalam hubungan ini harus selalu diingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari oleh dan untuk masyarakat. Sehingga setiap upaya pembangunan harus mampu untuk sebesar besarnya menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam tersedia di masyarakat. Melalui cara seperti proses pembangunan akan memberikan dampak ganda bagi tumbuhnya upaya-upaya pembangunan lanjutan dimasa-masa mendatang.

Keempat, selalu untuk diingat bahwa setiap pembangunan pada dasarnya harus mampu membangun manusianya. Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan dan pola pikir artinya perumusan program harus mencakup banyak dimensi prilaku manusia. Pembangunan fisik yang tanpa membangun prilaku manusia sekaligus mengakibatkan tidak termanfaatnya hasil-hasil pembangunan serta maksimal perilaku manusianya akan menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai jiwa ingin selalu membangun serta memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan.

Pendamping maupun pemerintah sebagai pihak eksternal perannya harus ditempatkan sebagai bagian dari enabling process. Yang dominan semestinya harus tetap masyarakat bersangkutan. itulah sebabnya berbagai upaya dari luar disebut sebagai stimuli eksternal, yang lebih bersifat mendorong dan merangsang tumbuh kembangnya potensi serta energi internal (masyarakat).
Dengan demikian fenomena problem melemahnya peran KPP dapat diantisipasi sejak dini dengan melibatkan aktif masyarakat dalam setiap proses untuk menumbuhkan sense belonging terhadap program dan keberlanjutannya.[DIY]

 

Penulis: Sodikin, Askot Mandiri Kulonprogo Program Kotaku Provinsi Daerah Istmewa Yogyakarta

Editor : Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.