Mainstream budaya demokrasi tidak melulu soal pemilu, pilkada, maupun demonstrasi. Banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk memupuk budaya demokrasi. Bahkan, kegiatan infrastruktur pun bisa dijadikan media untuk melestarikan budaya demokrasi.

Budaya demokrasi adalah nilai yang harus menjadi sendi dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang diterapkan dapat meliputi keadilan, toleransi, persatuan, kerja sama, musyawarah, dan lain sebagainya. Justru, nilai-nilai ini harus ada dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan masyarakat.

Kementerian PUPR melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) maupun program sebelumnya sudah melakukan ini sejak 20-an tahun yang lalu dan berhasil. Sejak awal, Program Kotaku memegang konsep community empowerment untuk mengimplementasikan program. Di sini, masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan. Artinya, keterlibatannya tidak hanya sebagai sumber data, tetapi ikut terlibat menentukan kebijakan.

Merujuk pendapat Habermas, demokrasi harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu posisi ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif ingin membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat.
Inilah yang dilakukan Program Kotaku. Pembangunan infratruktur, di mana masyarakat diajak membentuk lembaga, berkumpul, musyawarah, menditentifikasi, merencanakan, menentukan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan. Hal ini tercermin pada tahapan pelaksanaan Program Kotaku pada lokasi BPM maupun pencegahan.

Penerapan budaya demokrasi deliberatif melalui pembangunan infrastruktur ini sangat relevan dilakukan. Hal ini akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, memupuk kebersamaan, meminimalisir korupsi, dan keterbukaan pembangunan.

Sehingga, konsep pembangunan ini harus tetap dilestarikan. Ajak masyarakat untuk membangun, ajak masyarakat untuk peduli, dan jauhkan dari perbuatan korupsi.[Jatim]

Penulis: Af Nas, Pelaku Kotaku Kabupaten Bangkalan
Program Kotaku Provinsi Jawa Timur

Editor : Epn