Rutinitas KBP Kendari, Selingan Berbuka Puasa

Comments (0) View (1378)

K

KOMUNITAS Belajar Perkotaan (KBP) Wilayah KMW IX Sulawesi Tenggara Korkot Kendari kembali menyelenggarakan rutinitas diskusi pada Jum’at (22/10) yang lalu. Karena menginjak bulan Ramadhan, acara didesain dalam bentuk yang agak berbeda dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nuansa agamis kental terpancar dari rangkaian acara Berbuka Puasa Bersama yang dimulai pukul 16.00 WITA. Hadir dari kalangan pelaku dan pemerhati P2KP Kota Kendari, berdiskusi dalam tajuk “Metodologi Penanganan Kemiskinan Perkotaan”.

Menurut Garetha, Korkot Kendari dalam wawancara dengan Pusinfo, pembentukan KBP Kota Kendari sendiri berawal dari kesepakatan antara alumni Pelatihan Dinas Pemda Kendari pada sekitar April 2004 lalu. Kesamaan pemahaman tentang peran penting jajaran birokrasi (terutama) dalam upaya penanggulangan kemiskinan, menjadi dasar terjadinya rutinitas diskusi KBP tiap 2 minggu sekali, yakni pada Jum’at minggu kedua dan minggu keempat, pukul 08.00 WITA, di Ruang Rapat Bappeda Kendari.

Yang istimewa dalam rutinitas KBP kali ini, selain nuansa Ramadhan awal, juga karena untuk pertama kalinya acara dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Kendari, Drs. Baharumin, AK, yang sekaligus didapuk untuk memandu acara. Adapun yang menjadi tema diskusi kali ini adalah tentang upaya penanganan kemiskinan perkotaan dalam perspektif teoritis. “Sebetulnya yang ingin kita tarik adalah sumbangsih teori yang bisa kita terapkan dalam proses Refleksi Kemiskinan, karena saat ini rata-rata proses P2KP sedang memasuki fase Pelatihan Relawan. Untuk itu teman-teman Faskel juga senantiasa dilibatkan dalam diskusi ini karena akan sangat membantu penuangan wacana di lapangan,” ujar Garetha, Korkot Kendari.

Dengan narasumber Dr. Karsadi dari Universitas Halu Uleo, dipercaya mampu memberi pencerahan teoritis tersendiri. “Dr. Karsadi yang lulusan UGM, sangat kental dengan penelitian persoalan kemiskinan, yang diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikirannya terutama pada Faskel dan pelaku lainnya,” lanjut Garetha. Dalam paparannya, Dr. Karsadi mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengukur batas kemiskinan.

Secara garis besar metode mengukur kemiskinan dapat di bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode yang dikembangkan oleh Prof. Sayogyo, yakni orang miskin adalah mereka yang tidak mampu memperoleh penghasilan per-kapita setara 320 kg beras untuk penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk penduduk perkotaan. Kedua, metode yang dikembangkan oleh Biro Pusat statistik (BPS) dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasar data Survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis batas kemiskinan ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori per-orang per-hari plus beberapa kebutuhan non makanan lainnya seperti sandang, jasa dll. Dan metode yang ketiga adalah kriteria kesejahteraan yang disebut dengan Indeks Kebutuhan Fisik Minimum I (KFM) yaitu nilai barang dan jasa minuman yang diperlukan oleh satu keluarga kota per-bulan. Jadi mereka yang pengeluarannya lebih rendah dari garis kemiskinan di atas disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dr. Karsadi juga menjelaskan tentang model penanganan kemiskinan secara teoretis, memiliki berbagai pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan. Secara umum, metodologi penanganan kemiskinan dapat dibedakan ke dalam beberapa perspektif yakni perspektif politik, sosial budaya dan ekonomi. Dari sudut politik, penanganan kemiskinan dikaitkan dengan adanya ‘political will’. Dalam konteks ini pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sekaligus membuka diri dalam membuat kebijakan ekonomi yang memihak kepada si miskin. Secara sosial budaya, penanganan kemiskinan dikaitkan dengan dihindarinya program anti kemiskinan yang dilakukan secara uniform baik dari segi bentuk maupun model pelaksanaannya. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini banyak program anti kemiskinan yang tidak memperhatikan spesifikasi karakter dan sosiokultural masyarakat miskin setempat. Padahal idealnya, suatu program anti kemiskinan hendaknya disesuaikan dengan potensi wilayah dan pengetahuan lokal masyarakat setempat.

Disamping itu, dari perspektif ekonomi penanganan kemiskinan dikaitkan dengan melihat adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ekonomi, sehingga pemerintah dapat menyelenggarakan berbagai proyek pembangunan. Diskusi rutin KBP ini memang lebih pada kajian kemiskinan secara umum, belum menyentuh pada persoalan Refleksi Kemiskinan dalam siklus P2KP. Tarikannya memang akan dipakai acuan baik di tingkat penggalian data sekunder maupun sebagai referensi wacana teori bagi Fasilitator. Harapannya ke depan, proses Refleksi Kemiskinan akan memperoleh pengkayaan hasil yang lebih maksimal baik dari sisi output maupun outcomes proses.

Di akhir acara, Drs. Baharumin, AK, selaku Kepala Bappeda Kota Kendari berpesan agar forum ini akan terus berjalan sebagai proses belajar yang tiada henti meskipun nantinya P2KP berakhir. Dan memang, bila menilik pada filosofi KBP sebagai ajang saling memberdayakan antar pelaku, apa yang terjadi dengan keberadaan KBP di Kota Kendari patut menjadi contoh bagi Kota (baca: Pemda) lainnya. Dan, agenda kemudian ditutup dengan buka puasa bersama serta sholat maghrib berjamaah. (Savitri-Assmandat; Yanti)

0 Komentar