Beranda Warta Berita Waka PMU: Kualitas Kegiatan Kotaku Harus Baik dan Sesuai Target

Waka PMU: Kualitas Kegiatan Kotaku Harus Baik dan Sesuai Target

Berita TOT Pelatihan BPM 2021 Waka PMU Comments (0) View (200)

Wakil Kepala Program Management Unit (PMU) Kotaku Mita Dwi Aprini menegaskan, walau dalam kondisi pandemi COVID-19, target dan kualitas kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di lapangan tidak boleh ditawar harus baik dan sesuai target. Seluruhnya harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tetap bermanfaat buat masyarakat. Di sisi lain, banyaknya lokasi BPM yang harus didampingi akan menjadi tantangan tersendiri. Namun ia yakin, Tim Kotaku mampu melakukan tugas dan mencapai target program tanpa hambatan.

"Ini sudah kita buktikan, dimana hampir satu tahun lebih kita melakukan pendampingan selama pandemi Covid-19 dengan berbagai cara dan media, Alhamdulillah sampai saat ini kita belum mengalami hambatan yang berarti," kata Mita seraya menambahkan apresiasinya atas dedikasi Tim Kotaku se-Indonesia. Hal itu diungkapkannya saat membuka kegiatan Training of Trainer (TOT) Pelatihan Tim Korkot dan Fasilitator Lokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Reguler National Slum Upgrading Program (NSUP) Kotaku secara daring, pada Rabu (7/4). Acara ini diikuti oleh 362 peserta, terdiri atas Tim Advisory Kotaku, Team Leader (TL) dan Tenaga Ahli (TA) KMP wil. 1 dan wil. 2, Tim OC dan OSP se-Indonesia, serta Tim Korkot pendamping lokasi BPM Reguler.

Mita juga menjelaskan, Program Kotaku menjadi salah satu instrumen bantuan pemerintah kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak Covid-19, melalui pelaksanaan kegiatan dengan Cash For Works (CFW) serta Pola Padat Karya dalam perbaikan dan/atau pembangunan infrastruktur permukiman.

Pada 2021 ini, Kotaku menargetkan penanganan kumuh sejumlah 6.000 Ha, melalui beberapa pendekatan, antara lain: pertama, BPM Kotaku Reguler yang dilaksanakan di 365 desa/kelurahan (113 lokasi baru) pada 269 kecamatan di 145 kabupaten/Kota yang tersebar di 32 provinsi. Kedua, BPM Kotaku Padat Karya Tunai atau CFW yang dilaksanakan di 1.632 desa/kelurahan pada 644 kecamatan di 209 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi terdampak pandemi Covid-19. Ketiga, BPM Kotaku Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (PPMK) atau Livelihood yang dilaksanakan di 59 desa/kelurahan pada 55 kecamatan, 47 kabupaten/kota, yang tersebar di 14 provinsi. Keempat, BPM Kotaku Hibah DFAT yang dilaksanakan di 43 desa/kelurahan pada 34 kecamatan di 15 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi.

Untuk itu, Mita melanjutkan, kegiatan ToT seperti ini dinilai tepat dilakukan sebagai penyegaran pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan BPM reguler, serta membangun pemahaman memfasilitasi pelatihan secara online (webinar) tingkat provinsi kepada Tim Korkot dan Fasilitator di lokasi BPM reguler. "Saya berharap, pelaksanaan BPM tahun 2021 ini tidak ditemukan lagi kekurangan dan kelemahan pelaksanaan di lapangan, karena BPM reguler ini setiap tahun dilaksanakan. Ingat, closing date waktu pelaksanaan program tinggal sekitar 1 tahun lagi, sehingga semua pihak perlu memastikan KPI program dan penyerapan loan dapat dicapai pada akhir Program NSUP," katanya.

Selain itu, meski ada penyesuaian jumlah tenaga pendamping masyarakat (fasilitator), tim harus tetap mampu memastikan kecepatan dan kualitas pendampingan, kualitas infrastruktur, dan tercapainya target yang ditetapkan. Guna mencapai target program, perlu dioptimalkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tim juga perlu melakukan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan program, baik di tingkat masyarakat maupun pemda.

Aspek yang tak kalah penting dan harus menjadi perhatian bersama adalah Aspek Implementasi (Pelaksanaan), mencakup percepatan pelaksanaan BPM, yang tetap mengacu pada pedoman program, tepat sasaran, berkualitas dan tertib administrasi keuangan, sehingga “auditable” ketika dilakukan pemeriksaan (akuntabilitas). Target penyerapan tenaga kerja mingguan/bulanan/triwulan harus mampu dicapai dengan melakukan upaya-upaya yang “Not Business As Usual”. Diharapkan pula pengendalian yang lebih optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip Early Warning System (EWS) dan Span of Control secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat.

"Saya yakin, kita semua ini orang-orang hebat yang memiliki komitmen yang tinggi dan pengalaman cukup lama dalam pendampingan dan mengelola program ini. Oleh karena itu harapan saya tertumpu pada bapak/ibu hadirin sekalian untuk mencapai target-target yang sudah kita tentukan, dengan kualitas baik dan bermanfaat bagi warga masyarakat dampingan kita," ujar Mita. [Redaksi]

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.