Beranda Warta Berita Kotaku Kalbar Buka Komunikasi Lintas Sektoral

Kotaku Kalbar Buka Komunikasi Lintas Sektoral

Program Kotaku Kotaku Kalimantan Barat Kalbar Pokja PKP PKP BPM CFW BPPW Comments (0) View (311)

Koordinasi Program Kota Tanpa kumuh (Kotaku) Provinsi Kalimantan Barat dihadiri Bappeda, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman se Provinsi Kalimantan Barat, dan TIM KOTAKU koordinasi ini dilaksnakan selama 3 hari; Kamis-Sabtu, 12-14 Agustus 2021 bertempat di sebuah hotel di Pontianak dihadir 70 peserta karena masih dalam masa pandemic maka pada pembukaan dilakukan secara daring dan offline, serta  pelaksanaan diskusi lanjutan dibagi per-kelas hal ini dilakukan mematuhi aturan satgas Covid-19 Kota Pontianak.

Pada sambutan pembukaan disampaikan Reza Rizka Pratama,  Kasatker Prov. Kalbar melihat gambaran capaian kotaku Kalbar perlu  adanya strategi dalam mencapai terget pelaksanaan KOTAKU   ada upaya bersama  mencari solusi dari setiap permasalahan  yang ada dimasing-masing wilayah kota/kabupaten kita harus mampu memetakan permasalahan, potensi dan mencari solusi bersama, dan salah  satu faktor penentu dalam pelaksanaan program Kotaku adalah pengawalan pada setiap tahapan kegiatan yang harus ditingkatkan melalui  pengendalian bersama Pokja PKP, tim Kotaku, dan masyarakat  agar semua kendala yang ada bisa terdeteksi secara dini.

Sementara itu Kabalai BPPW Prov . Kalbar Deva Kurniawan Rahmadi pada saat pembukaan  menyampaikan bahwa sesuai amanah pemerintah pusat bahwa Program Kotaku harus berkontribusi nyata terhadap pengurangan kumuh karena itu tidak boleh melaksanakan kegiatan jika tidak memiliki dampak terhadap pengurangan kumuh, begitu pula dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kualitas hasil, dan target waktu yang telah ditentukan dan Kotaku Kalimantan Barat masih belum bisa memenuhi dari target timeline pencairan dan pemanfaatan yang telah ditentukan oleh pusat namun demikian kita harus tetap opitimis di sisa waktu ini agar dapat melaksananan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan infrastruktur  BPM Reguler, PPMK, dan CFW dan ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam hal ini Pokja PKP Kota/Kab, oleh karenanya pasca kordinasi ini hendaknya melakukan hal yang sama di tingkat kota/kab melakukan kordinasi dengan Tim Kotaku agar keterlambatan  yang terjadi segera bisa teratasi kuncinya adalah komunikasi di semua tingkatan, dan tidak lupa Kabalai mengingatkan sehubungan dengan masih merebaknya  pandemi COVID-19 perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19 sehingga dalam setiap pendampingan perlu penyesuaian metode kerja secara extra dalam pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh, bahwa kegiatan harus tetap berjalan sesuai target tetapi keselamatan para pekerja menjadi prioritas

Ibu Ayu Juwita, PPK PKP Prov. Kalbar dengan dipandu langsung Monev OC-7 menyampaikan beberapa hal tentang progres dan kendala di beberapa wilayah kota/Kab untuk itu PPK lebih mengedepankan agar POKJA PKP Kota/kab masing-masing untuk menyampaikan kondisi/potret  pelaksanaan kotaku ini penting supaya semua mengetahui dan sekaligus dapat menyusun strategi dalam mengatasi keterlambatan tersebut., dan kegiatan semacam ini  akan rutin dilaksanakan sebulan sekali dan harapannya ada semacam tim untuk mengawal rencana tindak lanjut yang  disusun dapat dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala, faktanya harus diakui bersama bahwa BPM regular, PPMK, dan CFW agak terlambat maka Pokja PKP harus membantu dalam rangka percepatan dilapangan mengingat SDM yang ada di 11 Kota/kab sangat terbatas untuk  mengejar target percepatan.

Kami mengingatkan  bahwa  kotaku harus mendukung 100-0-100, untuk mencapai semua ini  Balai BPPW tidak bisa mengerjakan sendiri di seluruh Kota/Kab perlu  ada partisipasi dari Pokja PKP kota/kab karena itu komunikasi  antara kita lebih ditingkatkan,  dirawat agar setiap ada permasalahan dan kendala diwilayah bisa lebih cepat untuk kordinasi dan teratasi , artinya pemda harus lebih kooperatif dalam mensukseskan target pelaksanaan Kotaku dan  termasuk kegiatan hari ini disamping supaya mengenal lebih dekat satu sama lainnya tetapi juga agar mengetahui  tentang perencanaan, dan pelaksanaan kotaku  di tingkat lapangan apa persoalannya, apa kendalanya, dan bagaimana cara mengatasinya dan dilihat juga bagaimana deliniasinya karena ini seringkali menjadi kendala tersendiri. Namun begitu Balai BPPW memiliki  tanggung jawab  agar  semuanya bisa mencairkan tetapi  dengan syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu saya lebih tertarik untuk  menggali setiap permasalahan, potensi dan  mencari solusi dan strategi percepatannya pada saat diskusi kelompok per Kota/kab yang akan didampingi oleh panitia dan hasilnya akan menjadi RKTL di Kota/Kab masing-masing, dan terpenting adalah kota/kab menjalankan rencana  yang sudah disusun secara bersama-sama.[Kalbar]

 


Penulis: Inayatullah, Sub-Prof Komunikasi
Program Kotaku Provinsi Kalimantan Barat


Editor: EPN

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Warta

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.